Kolom

Menakar Peluang Trump Pasca Tragedi Minnesota

Didin Nasirudin - detikNews
Rabu, 03 Jun 2020 10:38 WIB
Presiden AS Donald Trump dorong acara tahunan G7 sebagai tanda normalisasi (AFP Photo/Pool)
Presiden AS Donald Trump (Foto: AFP Photo/Pool)
Jakarta -

Kematian pria warga kulit hitam George Floyd akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok polisi Minneapolis, Minnesota telah memicu protes di 75 kota di seantero Amerika Serikat (AS). Kematian Floyd menambah daftar panjang kasus-kasus kematian warga sipil oleh polisi AS yang sebagian besar korbannya adalah warga kulit hitam.

Sebelum kasus Floyd, pada Maret 2020 seorang perempuan kulit hitam Breonna Taylor ditembak oleh polisi di apartemennya sendiri. Kasus serupa terjadi pada September 2018. Seorang pria kulit hitam Botham Jean juga ditembak di apartemennya sendiri oleh seorang polisi yang kelelahan dan nyasar ke unit milik Jean dan menyangka pria kulit hitam itu perampok yang masuk ke apartemennya.

Menurut data The Washington Post, sejak Januari 2015 hingga Mei 2020, 4.731 warga AS telah terbunuh oleh polisi. Dari hampir 5000 orang korban pembunuhan oleh polisi tersebut, korban warga kulit hitam mencapai 1.254 orang sedangkan warga kulit putih 2.385 orang atau hampir dua kali lipat.

Tapi kalau angka-angka tersebut dibagi dengan populasi warga kulit hitam (42 juta) dan warga kulit putih (197juta), maka sejak 2015 warga kulit hitam yang menjadi korban pembunuhan oleh polisi mencapai 30 orang per sejuta penduduk, sedangkan warga kulit putih hanya 12 orang per sejuta penduduk.

Kasus kebrutalan polisi AS sudah berlangsung lama, jauh sebelum Donald Trump menjadi presiden, tapi Trump diyakini punya andil terhadap meningkatnya kebrutalan polisi, khususnya terhadap warga kulit hitam. Nicole Hemmer, Contributing Editor US News & World Report menyebut Trump sebagai "The Brutality President" karena telah secara eksplisit meminta aparat penegak hukum agar bertindak keras terhadap setiap terduga pelaku kejahatan.

Selain itu, ketika maju sebagai capres, Trump mengklaim dirinya sebagai "the law and order candidate" atau kandidat yang ingin menegakkan hukum dan keteraturan.

Menurut analis politik FiveThirtyEight Clare Malone penggunaan istilah "law and order" digunakan untuk menarik dukungan sebagian warga kulit putih yang tidak puas dengan status quo, yakni pemerintahan AS yang dipimpin oleh Barack Obama, seorang presiden keturunan kulit hitam. Menurut Malone, "law and order" juga terkait pemulihan sebuah tatanan sosial yang menguntungkan warga kulit putih, yang secara historis sudah menjadikan kelompok kulit hitam sebagai budak sejak 150 tahun sebelum Amerika Serikat berdiri.

Trump sebagai sebagai "the law and order candidate" sukses mengalahkan Hillary Clinton dengan memenangkan 57% suara pemilih kulit putih, sementara Clinton hanya meraih 37% suara. Tapi dukungan yang kuat dari pemilih non-kulit putih membuat Clinton hanya kalah tipis dalam perolehan suara electoral dan mengungguli Trump dalam perolehan suara popular.

Saat ini Negeri Paman Sam membara. Jutaan orang turun ke jalanan di kota-kota AS untuk memprotes kebrutalan polisi. Kerusuhan rasial bahkan terjadi di sejumlah kota, sehingga sejumlah media menyebutnya sebagai aksi protes terbesar sejak pembunuhan pemimpin gerakan hak sipil AS, Martin Luther King Jr. pada 1968.

Apakah aksi protes besar-besaran yang disertai sejumlah kerusuhan bernuansa rasial di seantero AS ini menjadi anugerah buat Trump sehingga dia bisa kembali mengusung tema "law and order" yang telah sukses membawanya ke kursi kepresidenan?

Clare Malone secara tegas mengatakan "tidak". Menurutnya "law and order" menjadi "winning theme" bagi Trump pada 2016 karena dia adalah seorang penantang yang bersaing kandidat dari partai petahana yang sudah menduduki Gedung Putih selama dua periode.

Latar belakang rasial atau dukungan dari kelompok ras tertentu hanyalah salah satu faktor yang menentukan kemenangan seorang kandidat di pilpes AS. Faktor-faktor penting lainnya diantaranya adalah penilaian pemilih terhadap kandidat dalam hal kepemimpinan, kemampuan menangani krisis, kepiawaian dalam kebijakan ekonomi, isu kampanye yang diusung serta sejumlah faktor lain.

Kalah di Poling Nasional

Trump sebelumnya diyakini akan menang mudah di pilpres November 2020, tapi pandemi Covid-19 yang telah memicu krisis ekonomi dan pengangguran massal membuat popularitasnya di mata pemilih anjlok.

Data poling berbagai lembaga survei terkemuka yang dikumpulkan RealClearPolitics menunjukkan, secara rata-rata Trump kalah -5.9% oleh Joe Biden di tingkat nasional. Bahkan dalam poling ABC News/Washington Post yang dirilis 31 Mei, Trump kalah telak -10% dari Biden.

Trump juga kalah di 5 dari 6 negara bagian swing states atau negara bagian yang bisa memenangkan capres Partai Republik maupun Partai Demokrat. Menurut RealClearPolitics, Trump kalah -3.5% oleh Biden di Florida, -6.5% di Pennsylvania, -2.7% di Wisconsin, -4.0% di Arizona dan -5.5% di Michigan.

Trump unggul tipis +1% di North Carolina, negara bagian dengan pemilih kulit hitam mencapai 20% pada Pilpres 2016, dan imbang dengan Biden di Georgia, negara bagian yang tidak dikategorikan sebagai swing state tapi menjadi kompetitif karena populasi pemilih kulit hitam di sana mencapai mencapai 30%.

Minnesota, negara bagian tempat tinggal George Floyd dan menjadi pemicu kerusuhan rasial yang saat ini berlangsung, saat ini masuk dalam kategori negara bagian yang Lean Democratic atau cenderung akan memilih capres Partai Demokrat dan di sana Trump kalah -8.5% oleh Biden.

Karena Pemilih Golput

Jika melihat data Pilpres 2016, kemenangan Trump sebenarnya tidak terlalu telak. Para analis politik menyebut, kemenangan Trump meraih 306 suara elektoral vs Clinton 232 sangat ditentukan oleh keunggulan tipis 77.744 suara di Wisconsin, Michigan dan Pennsylvania, tiga negara bagian yang sebelumnya disebut sebagai "Blue Wall" karena dari pilpres ke pilpres selama beberapa dekade selalu memenangkan capres Partai Demokrat. Dengan jumlah pemilih di ketiga negara bagian tersebut mencapai 13.7 juta, marjin kemenangan Trump di sana hanya 0.56% saja.

Bedah hasil pilpres dilakukan banyak Lembaga survei AS mengungkapkan, Trump menang di Pilpres 2016 karena banyak pemilih Partai Demokrat yang golput. Akibatnya, jumlah pemilih Demokrat di swing states terpenting pada 2016 anjlok dibandingkan dengan pada 2012.

Misalnya di Michigan. Pada Pilpres 2012, Obama meraih 2.564.569 suara sedangkan Mitt Romney 2.115.256. Artinya Obama memenangkan 16 suara elektoral di Michigan dengan selisih kemenangan 449.313 suara. Di Pilpres 2016, Hillary Clinton hanya meraih 2.268.839 suara sedangkan Trump 2.279.543. Artinya Trump menang di Michigan dengan selisih suara hanya 10.704 suara saja dan Clinton kehilangan hampir 300.000 pemilih yang pada 2012 memilih Obama.

Hal serupa terjadi di Pennsylvania. Pada 2012, Obama meraih 2.990.274 suara, sedangkan Romney 2.680.434. Ini berarti Obama memenangkan 20 suara electoral Pennsylvania dengan selisih 309.840 suara. Kita lihat lagi perolehan suara di Pilpres 2016. Clinton meraih 2,926,441 suara, sedangkan Trump 2.970.733. Jadi Trump menang di Pennsylvania dengan selisih hanya 44.292 dan Clinton kehilangan 63.833 suara pemilih Obama.

Di Wisconsin, pola yang sama terjadi. Pada 2012, Obama meraih 1.620.985, sedangkan Mitt Romney 1.407.966. Obama memenangkan 10 suara electoral Wisconsin dengan marjin 213.019 suara. Pada 2016, Clinton meraih 1.382.536 suara dan Trump 1.405.284. Berarti Trump menang di Wisconsin dengan selisih suara hanya 22.748 dan Clinton kehilangan hampir 240.000 suara pemilih Obama.

Menurut para pengamat, sebagian pemilih tradisional Partai Demokrat-kelompok-kelompok minoritas terutama kaum kulit hitam dan hispanik, kalangan terdidik, kaum wanita, kalangan muda dan penduduk perkotaan (urban) memilih untuk golput karena sebagai kandidat Clinton tidak begitu atraktif. Sebagian pendukung Bernie Sanders memang ada yang memilih Trump atau capres partai ketiga. Tapi menurut sebagian pengamat, mereka rata-rata pemilih baru yang bukan basis pendukung Partai Demokrat.

Harus diakui, ada juga pendukung Obama dari kalangan independen yang menyeberang ke kubu Partai Republik pada 2016. Tapi hal ini bisa dipahami karena mereka memang bukan pemilih setia Partai Demokrat

Yang pasti, fenomena menurunnya antusiasme pemilih Demokrat tidak hanya terjadi di Wisconsin, Michigan dan Pennsylvania, tapi hampir merata di seluruh negara bagian. Perbandingan Exit Poll nasional Pilpres 2012 dan 2016 membuktikan hal ini.

Data Exit Poll CNN menunjukkan, pada 2012 Obama didukung oleh 93% pemilih warga kulit hitam dan 71% hispanik; Clinton hanya meraih dukungan 89% kaum kulit hitam dan 66% Hispanik pada 2016. Obama menang atas Romney untuk pemilih di berbagai jenjang Pendidikan; Clinton unggul di kalangan pemilih lulusan sarjana dan pasca sarjana, tapi kedodoran di kalangan pemilih lulusan SMA dan lulusan akademi. Obama bahkan menang tipis atas Clinton dalam hal dukungan dari kalangan kaum wanita, yakni 55% vs 54%. Obama didukung oleh 60% pemilih muda berusia 19-29 tahun, Clinton hanya meraih 55% dukungan. Tidak ada data pembanding yang setara untuk perolehan Obama dan Clinton pemilih di perkotaan (urban).

Dua Skenario

Seperti dikatakan di atas, isu rasial hanya salah satu faktor penentu. Faktor lainnya adalah situasi ekonomi, tingkat kesukaan pemilih (favorability rating) dan persepsi pemilih mengenai Trump dalam hal penanganan krisis seperti Covid-19 dan gerakan protes besar-besaran pasca kematian George Floyd.

Ekonomi AS yang dilanda krisis dengan pengangguran mencapai lebih dari 40 juta, korban meninggal akibat Covid-19 lebih dari 100.000 dan respons Trump terhadap para pemrotes dan perusuh membuat publik tidak simpati, membuat Pilpres 2020 bisa merupakan referendum terhadap Trump. Jika hal ini yang terjadi, para pakar politik AS sepakat Trump tidak mungkin berkuasa dua periode.

Tapi jika tim kampanye Trump sukses membuat Pilpres 2020 seperti 2016, yakni ajang memilih di antara dua presiden yang sama-sama tidak disukai oleh mayoritas pemilih, maka Trump masih berpeluang untuk menang, meskipun kalah oleh Biden di sebagian besar poling saat ini.

Fakta saat ini dengan mengacu pada agregat poling oleh RealClearPolitics menunjukkan, mayoritas pemilih AS sama-sama tidak menyukai Trump maupun Biden. Hanya saja, tingkat kesukaan pemilih terhadap Trump mencapai -12%, sedangkan Biden hanya -2.8%. Jika tingkat kesukaan Trump membaik dan Biden memburuk, maka peluang Trump akan semakin besar.

Yang jelas, perkembangan situasi keamanan terkait protes dan kerusuhan saat ini akan sangat berpengaruh pada dua skenario pilpres sebagai referendum Trump atau memilih yang terbaik di antara dua capres yang sama-sama buruk.

Jika protes massal dan kerusuhan rasial terus mengalami eskalasi-misalnya protes-protes yang menuntut agar polisi yang terlibat pembunuhan Floyd dihukum setimpal berubah menjadi penjarahan dan pembakaran besar-besaran dan bentrok fisik antara kaum kulit hitam dan kulit putih-maka tingkat kesukaan pemilih terhadap Biden yang merupakan capres yang didukung mayoritas pemilih kulit hitam akan semakin anjlok, dan Trump yang memang didukung mayoritas kaum kulit putih akan meraih simpati yang lebih besar dari pemilih.

Dalam skenario ini, Trump bisa menang dengan perolehan suara electoral di atas 2016 yakni 316 vs 222 dengan meraih semua swing states pro-Obama yang dimenangkannya pada 2016 (Florida, Iowa, Ohio, Wisconsin, Michigan dan Pennsylvania), ditambah Minnesota yang pada 2016 dia kalah tipis 1.5%.

Tapi, jika protes dan kerusuhan rasial bisa terkendali dengan cepat, dengan kerugian fisik yang relatif kecil dan tidak banyak korban jiwa dari kalangan sipil --dan Biden meraih simpati publik karena mau berdialog dengan pemrotes dan berjanji melakukan perbaikan-perbaikan jika terpilih seperti yang dilakukannya saat ini-- maka peluang Trump untuk menang sangat tipis. Sebaliknya, Biden berpeluang untuk menang telak.

Mengapa? Pertama, banyak di antara pemrotes yang turun ke jalanan adalah dari kalangan muda, tidak hanya kaum kulit hitam tapi juga warga kulit putih, termasuk kalangan selebriti dengan puluhan juta penggemar. Salah satu kelemahan Biden adalah dia kurang mendapat dukungan dari kaum muda, termasuk dari kelompok kulit hitam yang secara umum berada di belakangnya. Antusiasme kaum muda untuk melakukan 'revolusi' demi menumbangkan rezim yang mereka nilai rasis akan membuat suara pemilih kalangan mudah meningkat tajam.

Kedua, kebrutalan polisi terhadap kaum kulit hitam dan kelompok ras non-kulit putih lain akan membuat para pemilih kaum kulit hitam yang pada 2016 golput akan berbondong-bondong memilih Joe Biden, sehingga tingkat dukungan kelompok minoritas terhadap Biden bisa setara dengan Obama atau bahkan lebih tinggi lagi.

Jika skenario ini terjadi, maka Biden bisa memenangkan semua swing states yang memilih Obama pada 2008 kecuali Indiana (Florida, Iowa, North Carolina, Ohio, Wisconsin, Michigan dan Pennsylvania), ditambah dua swing states sempat menjanjikan tapi gagal diraih Obama yakni Arizona dan Georgia, sehingga meraih suara elektoral 373 vs 192 untuk Trump, atau lebih tinggi dari Obama pada 2008 yang hanya 365 suara elektoral.

Tapi harap diingat, pilpres masih 5 bulan lagi. Dalam politik ini waktu yang sangat lama. Seorang politisi AS pernah berujar bahwa "six months is a lifetime in a political race." Jadi peta persaingan Biden-Trump masih akan terus berubah hingga minggu terakhir menjelang hari-H pada November. Apalagi, protes massal dan kerusuhan pasca-kematian George Floyd masih berlangsung dengan akhir yang tidak bisa diprediksi.

Satu hal yang menarik: baik Trump maupun Biden sama-sama mendapat julukan "teflon politician", yakni keduanya relatif kebal dari kampanye negatif dan bila jatuh bisa bangkit kembali dengan cepat, sehingga pertarungan di Piplres 2020 akan sangat seru, jauh lebih seru daripada babak final Wimbledon 2019 antara Novak Djokovic dan Roger Federer yang berlangsung 5 set selama hampir 5 jam!

Didin Nasirudin pemerhati politik Amerika Serikat

(mmu/mmu)