Kolom

Membangkitkan Daya Beli Masyarakat

Hayu Wuranti - detikNews
Kamis, 28 Mei 2020 12:09 WIB
Penyerahan bantuan tunai kepada sejumlah keluarga penerima manfaat yang digelar di Kantor Pos Jalan Ir. H. Juanda, Kota Bogor, pada Rabu, 13 Mei 2020.
Foto: Lukas/Biro Pers Sekretariat Presiden
Jakarta -
Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini menyatakan adanya indikasi penurunan permintaan bahan-bahan pangan oleh masyarakat, yang artinya daya beli masyarakat menurun. Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat kondisi ekonomi akibat pandemi Covid-19 belakangan ini turut mengalami perlambatan. Perlambatan itu diperkuat dengan adanya peningkatan harga pada beberapa pangan, namun di satu sisi harga pangan lainnya stagnan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi selama April 2020 sebesar 0,08 persen. Angka ini lebih rendah dibanding inflasi Maret sebesar 0,10 persen. Sementara, inflasi tahun kalender tercatat sebesar 0,84 persen dan inflasi tahun ke tahun 2,67 persen. Ada beberapa faktor yang membuat inflasi pada Maret 2020 rendah. Pertama, terjaganya pasokan bahan pangan yang diatur oleh pemerintah. Tetapi di sisi lain, juga terjadi penurunan permintaan barang dan jasa dari masyarakat.

Hal itu terjadi akibat kebijakan pemerintah dalam pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berpengaruh terhadap aktivitas sosial. Hal lain yang perlu dicermati adalah turunnya inflasi inti, yang menunjukkan ada pelemahan dari daya beli rumah tangga. Masih menyebarnya pandemi corona menyebabkan permintaan barang dan jasa yang harusnya meningkat justru turun menjelang bulan puasa dan Idul Fitri.

Pada saat Ramadhan tahun-tahun sebelumnya selalu terjadi inflasi yang tinggi, namun tahun ini justru terjadi inflasi rendah karena memang situasi dan kondisi pandemi Covid-19 membuat pergerakan pola konsumsi masyarakat berubah.

Indikasi

Pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam situasi pandemi Covid-19 hanya tumbuh sekitar 2,84 persen atau nyaris terpangkas separuh bila dibandingkan kuartal pertama tahun lalu yang tercatat tumbuh sebesar 5,02 persen. Selama ini motor utama pertumbuhan ekonomi berasal dari konsumsi rumah tangga yang mencapai 58,14 persen.

Melambatnya tingkat konsumsi rumah tangga menjadi biang utama pelambatan pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana rilis data terbaru dari BPS, ternyata pertumbuhan ekonomi hanya mencapai sebesar 2,97 publikasi pada kuartal pertama 2020 atau terjadi kontraksi sekitar -2,41 persen bila dibandingkan kuartal keempat pada tahun lalu.

Penurunan pertumbuhan konsumsi rumah tangga perlu diwaspadai, sebab berpengaruh terhadap perlambatan daya beli. Diperlukan upaya untuk menjaga daya beli guna mempertahankan kesejahteraan penduduk di tengah dinamika ekonomi yang terjadi saat ini.

Meski inflasi tergolong rendah, namun daya beli pada penduduk ekonomi bawah mengalami tekanan. Hal ini tercermin pada kondisi upah riil buruh bangunan di perkotaan dan buruh tani di perdesaan pada April 2020. Pada Maret 2020 upah riil buruh bangunan sebesar Rp 85.624 dan mengalami penurunan menjadi Rp 85.567 pada April 2020. Sedangkan upah riil buruh tani pada April 2020 cenderung tidak mengalami perubahan dibanding Maret 2020, yaitu dari Rp 52.212 menjadi Rp 52.214.

Menurun dan stagnannya upah riil ini mengindasikan bahwa telah terjadi penurunan daya beli pada penduduk ekonomi bawah, yaitu buruh tani dan buruh bangunan. Meski secara nominal upah buruh tani dan buruh bangunan mengalami kenaikan, namun kenaikannya lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsi secara umum. Yang diharapkan tentu kenaikan upah/hasil usaha melebihi tingkat inflasi sehingga daya beli tetap terjaga.

Untuk mencapai hal tersebut diperlukan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sehingga permintaan barang/jasa akan meningkat. Apabila perlambatan ekonomi saat ini terus terjadi, maka akan berpotensi menurunkan daya beli dan kesejahteraan penduduk Indonesia.

Langkah Pemerintah

Pemerintah terus berupaya untuk terus mereduksi dampak negatif merebaknya virus corona terhadap roda perekonomian nasional. Salah satu yang dijaga adalah soal daya beli masyarakat agar kelangsungan usaha tetap ada. Pemerintah mengucurkan bantuan sosial khusus untuk membantu masyarakat dari golongan menengah ke bawah untuk menghadapi dampak pandemi Covid-19 agar daya beli masyarakat ini tetap baik.

Pertama adalah pemberian bantuan sosial (bansos) berupa paket sembako bagi warga Jabodetabek. Bansos sembako untuk warga DKI Jakarta diberikan kepada 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta keluarga. Jumlah yang diberikan senilai Rp 600.000 per bulan dan diberikan selama tiga bulan.

Kedua, bansos yang diberikan kepada warga di luar wilayah Jabodetabek. Pemerintah memberikan bantuan tunai kepada warga yang ekonominya terdampak oleh pandemi virus corona ini. Bantuan jenis ini ditujukan untuk 9 juta keluarga di luar wilayah Jabodetabek. Setiap keluarga akan memperoleh bantuan sosial tunai sebesar Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan atau total Rp 1,8 juta.

Sedangkan bansos ketiga diberikan kepada keluarga yang tidak mampu dan belum terdaftar sebagai penerima bansos lainnya seperti Program Keluarga Harapan maupun Kartu Sembako. Pemerintah mengalihkan penggunaan dana desa sekitar Rp 21 triliun hingga Rp 24 triliun untuk bansos. Bansos tersebut akan disalurkan melalui skema bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat desa. BLT akan disalurkan kepada 5,8 juta keluarga miskin yang tinggal di desa dan selama ini tidak menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pemberian BLT memiliki beberapa sisi positif. Pembagian BLT melalui rekening masing-masing penerimanya dianggap langkah untuk mengurangi kerumunan dan mengikuti anjuran physical distancing yang kerap disampaikan oleh pemerintah. BLT juga menggerakkan perekonomian masyarakat. Sebab, uang dari BLT itu akan langsung dibelanjakan bahan pangan atau kebutuhan lainnya oleh masyarakat dan uang masuk ke dalam sektor riil khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menegah (UMKM) di tiap daerah. Karena permintaan meningkat, maka dari sisi suplai, UMKM sebagai produsen tetap bisa bergerak.

Dengan diberikannya BLT secara keseluruhan maka perekonomian di daerah bisa bergerak, sehingga mampu menopang ekonomi daerah supaya tidak mengalami kontraksi. Sementara sisi negatifnya, baik BLT maupun bansos non-tunai seperti sembako punya kelemahan yang sama yaitu masalah akurasi data. Data penerima bantuan harus benar-benar tepat. Karena berbeda dengan bantuan sembako yang bisa dikembalikan dan di-monitoring secara langsung, bantuan tunai biasanya tak akan dikembalikan oleh penerimanya jika ada kesalahan data dan yang menerima tidak berhak.

Kurang Valid

Pemerintah daerah seharusnya secara periodik melakukan update data penerima bantuan karena data tersebut bersifat dinamis. Pemerintah daerah saat ini sedang diuji dalam hal penyaluran bansos. Data penerima bansos di daerah banyak yang dinilai kurang valid. Lebih memprihatinkan lagi, banyak di antara kepala daerah yang tidak sportif; tidak mau mengakui kesalahan, malah cuci tangan dan melemparkan kesalahan ke pusat.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, tugas Kementerian Sosial hanya menetapkan kriteria penerima bansos. Data penerima bansos berasal dari daerah, dengan verifikasi dan validasi data dilakukan di daerah sekurang-kurangnya dua tahun sekali. Data yang terverifikasi dan tervalidasi itulah yang dilaporkan oleh daerah ke pusat.

Kementerian Sosial sudah berulang kali mendesak pemerintah daerah untuk terus memperbarui data penerima bansos. Hasil pembaruan itu akan dimasukkan ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun sayang imbauan ini kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah. Fakta yang disodorkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat mata terbelalak. Ternyata, mayoritas, atau 286 dari 514 kabupaten/kota belum memperbarui DTKS.

Minimnya pembaruan data itu memicu penyaluran dana bansos tidak tepat sasaran. Sayangnya, DTKS sekarang pada umumnya data yang diverifikasi dan divalidasi pada 2015. Pemerintah menginginkan bantuan tersebut bisa segera sampai ke tangan penerimanya tanpa memakan waktu yang lama. Sebab, yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini adalah kecepatan penerimaan bantuan. Pemerintah berupaya menyederhanakan prosedur berbelit tersebut.

Peraturan dibuat sesimpel mungkin, sesederhana mungkin tanpa mengurangi akuntabilitas, sehingga pelaksanaan di lapangan bisa fleksibel. Keinginan pemerintah saat ini haruslah mendapat dukungan penuh dari semua lapisan masyarakat. Membangkitkan daya beli terutama penduduk kelompok 40 persen terbawah, tidak hanya menjadi beban pemerintah sehingga diperlukan adanya kolaborasi.

Demi menjangkau penduduk miskin, rentan miskin, dan hampir miskin yang mencapai 91,45 juta orang, tak bisa hanya mengandalkan bantuan sosial dari pemerintah. Peran serta dunia usaha lewat CSR, lembaga zakat, dan lembaga kemanusiaan lainnya sangat dibutuhkan untuk mengurangi beban penduduk. Kepedulian penduduk kelas menengah mapan dan kelas ekonomi atas dalam meringankan beban hidup penduduk terdampak agar mampu membangkitkan daya beli.
Hayu Wuranti Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Jawa Tengah

(mmu/mmu)