Kolom

Menanti Keputusan Soal Mudik Lebaran dan Bantuan Hidup

Djoko Setijowarno, Felix Iryantomo - detikNews
Jumat, 27 Mar 2020 16:00 WIB
DKI tanggap darurat Corona, para perantau dari Jabodetabek mudik ke Wonogiri
Para perantau asal Wonogiri di Jabodetabek 'mudik' lebih cepat (Aris Arianto/detikcom)
Jakarta -

Pemerintah telah membikin tiga skenario untuk Mudik Lebaran 2020. Pertama, bussines as usual, artinya mudik lebaran seperti dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Kedua, meniadakan mudik gratis baik oleh pemerintah, BUMN, swasta maupun perorangan. Dan ketiga, pelarangan mudik.

Merebaknya wabah virus corona di Jakarta dan sekitarnya telah menyebabkan gelombang eksodus pulang kampung sebelum lebaran berlangsung lebih cepat. Aktivitas arus mudik akibat menurunnya aktivitas ekonomi di Jakarta dan sekitarnya menjadi fenomena yang tidak bisa dihindarkan.

Pekerja sektor informal seperti pengemudi ojek online, pedagang kaki lima, petugas cleaning service, office boy, petugas keamanan (satpam), dan buruh bangunan secara alamiah akan tidak lagi memiliki pekerjaan. Di sisi lain, harus tetap mengeluarkan biaya hidup sehari-hari yang cukup besar.

Selain itu, menjadi hal yang wajar operator transportasi umum tetap melayani masyarakat ketika memang tidak ada larangan dari pemerintah untuk menghentikan operasionalnya. Jika pemerintah akan menutup operasional bus umum antarkota antarprovinsi (AKAP), sudah barang tentu harus memikirkan keberlangsungan hidup awak bus dan pekerja lainnya di bisnis bus AKAP itu.

Pemerintah wajib memberikan kompensasi atau jaminan hidup bagi pengusaha transportasi umum yang akan dihentikan usahanya untuk sementara waktu.

Keputusan perantau yang bermukim di Jabodetabek untuk pulang ke kampung halaman dilatabelakangi oleh tidak adanya jaminan hidup di perantauan. Adalah hal yang logis, karena tuntutan biaya hidup cukup tinggi di ibu kota.

Kabar terkini, satu pasien positif corona yang saat ini dirawat di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri diketahui merupakan sopir bus jurusan Wonogiri-Bogor. Rombongan pulang kampung ke beberapa kabupaten di Jabar, Jateng, dan Jatim tengah berlangsung, termasuk ke Wonogiri yang memang menjadi salah satu penyumbang sektor informal di Jakarta dan sekitarnya.

Karena keputusannya lambat, maka masyarakat asli Wonogiri di Jabodetabek memutuskan mudik lebih awal (sebelum ada larangan). Hal yang sama juga dilakukan masyarakat luar Jabodetabek lainnya yang bekerja di sektor informal dengan pendapatan harian.

Tentunya, penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe A harus dibarengi dengan protokol yang jelas terkait tata cara pengoperasian selama masa pandemik virus Corona. Pegawai Terminal Penumpang Tipe A yang melakukan kegiatan ramp check rawan terkena sebaran virus corona. Pegawai tersebut harus dibekali cara sehat dan higienis melakukan ramp check dan dilengkapi fasilitas perlindungan diri serta prasarana pelengkap, di antaranya bilik disinfektan, hand sanitizer, dan tempat cuci tangan.

Setiap penumpang yang akan menggunakan bus umum di terminal wajib diperiksa suhu tubuhnya. Pemeriksaan secara terkoordinasi dapat dilakukan di titik-titik keberangkatan bus di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Jika nantinya memang diputuskan ditiadakan program mudik gratis, maka anggaran mudik gratis dapat dialihkan kepada pemudik dalam bentuk voucher bantuan sembako lebaran. Masyarakat yang mengikuti program mudik gratis tahun lalu lebih diprioritaskan. Data pemudik gratis itu masih ada dan bisa digunakan untuk pemberian bantuan itu. Pemerintah dapat bekerja sama dengan pengusaha mini market, sehingga voucher tersebut mudah ditukarkan ke minimarket terdekat.

Di saat Lebaran, masyarakat masih bisa melakukan video call dengan keluarga dan kerabat di kampung halaman. Pemerintah dapat memberikan keringanan biaya penggunaan telepon seluler.

Yang harus diwaspadai adalah akan membludaknya penggunaan sepeda motor untuk mudik lebaran. Kepolisian memiliki kewenangan mengatur arus lalu lintas di jalan raya. Kepolisian dapat mengeluarkan maklumat penggunaan jalan raya saat mudik lebaran beserta sanksi hukumnya

Beban Negara

Penyelenggaraan bisnis transportasi online yang awalnya digadang-gadang sebagai bentuk ekonomi berbagi (economic sharing) oleh para ahli ekonomi terkemuka, ternyata telah menjadi beban negara sekarang. Kini, negara terpaksa ikut memikirkan kelangsungan hidup agar para pengemudi taksi online dan pengemudi ojek online.

Sejatinya bisnis transportasi online bukan ekonomi berbagi; online hanya cara, bukan segalanya yang dapat menjamin pengurangan pengangguran. Dengan online dapat membantu manusia untuk memudahkan berinteraksi sosial, ekonomi, dan budaya.

Mestinya, para pengemudi itu menjadi tanggung jawab perusahaan aplikator yang sudah mendapatkan keuntungan besar dari bisnis ikutannya. Bukan menjadi tanggung jawab negara dengan membebankan APBN. Perlu dievaluasi keberlangsungan bisnis transportasi online di Indonesia, apakah perlu diteruskan jika nantinya terus membebani negara. Transportasi online terus-terusan bikin susah pemerintah.

Kajian dari Balitbang Perhubungan (2019), hanya 18 persen pengemudi ojek online yang sebelumnya pengangguran. Sedangkan kajian yang dilakukan Institut Transportasi Instran (Instran) 5 persen. Saya sering berdiskusi dengan pengemudi taksi dan ojek online, belum pernah menemukan pengemudi yang sebelumnya berpredikat pengangguran. Yang ditemukan adalah pengalihan pekerjaan atau profesi, dengan harapan kehidupannya menjadi lebih baik.

Kenyataannya, berkebalikan dengan harapan mereka, menjadi ketidakpastian, bahkan banyak yang terpuruk ekonominya serta jatuh miskin. Tidak sanggup menuruti permainan bisnis industri transportasi online sebagai mitranya berbisnis. Sesungguhnya, bisnis transportasi online dapat mengurangi pengangguran tidak terbukti. Namun sebaliknya, sekarang telah menjadi beban negara.

Kepada para pengemudi transportasi online, seyogianya bantuan pemerintah bukan berupa uang. Namun cukup insentif penundaan pembayaran angsuran mobil dan sepeda motor, sebagaimana yang sudah diungkapkan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Sementara untuk bantuan berupa uang tunai atau cash agar dibebankan kepada pemilik aplikasi (Grab dan Gojek). Pasalnya, kedua perusahaan tersebut sudah mendapatkan suntikan dana segar dari investor yang nilainya sangat besar. Hitung-hitung membakar modal lagi.

Sekali lagi, Indonesia harus belajar dari Korea Selatan yang berhasil mengembangkan bisnis transportasi online tanpa mengorbankan bisnis transportasi reguler. Ketika wabah virus corona merebak, para pengemudi transportasi online tidak menjadi beban negara, seperti halnya di Indonesia sekarang ini.

Pendapatan pengemudi taksi reguler (konvensional) dan pengemudi ojek pangkalan juga menurun, imbas dari merebaknya wabah virus corona, sehingga perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Kedua bisnis transportasi ini sudah lebih dulu melayani masyarakat. Dan selama ini terbukti tidak terlalu banyak merepotkan pemerintah.

Driver transportasi online di Indonesia disetarakan warga miskin yang perlu dibantu kelangsungan hidupnya. Sungguh miris, warga miskin di Indonesia kian bertambah akibat pemerintah salah mendukung model bisnis IT di sektor transportasi yang sedang berkembang.

Djoko Setijowarno akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat dan Felix Iryantomo Peneliti Senior Institut Studi Transportasi (Instran)

(mmu/mmu)