Kolom

Demokrasi Pemilik Kapal

Siswanto Rusdi - detikNews
Sabtu, 14 Des 2019 10:26 WIB
Foto: M Rofiq
Foto: M Rofiq
Jakarta -

Pengusaha pelayaran nasional yang tergabung dalam Indonesian National Shipowners' Association (INSA) baru saja menuntaskan gawe empat tahunan mereka. Dikenal dengan sebutan Rapat Tahunan Anggota atau RUA, tahun ini merupakan hajatan yang ke-17 dan dilangsungkan 9-10 Desember lalu di Jakarta. Forum tertinggi para insan pemilik kapal tersebut kembali memilih Carmelita Hartoto, pemilik PT Andhika Line, sebagai ketua umum periode 2019-2023. Kabarnya perempuan yang akrab dipanggil Meme itu terpilih secara aklamasi.

Duduknya Meme di puncak piramida INSA merupakan kali ketiga. Sebelumnya, dia terpilih dalam RUA ke-15 dengan kemenangan telak atas Lukman Ladjoni dan menjadi ketua umum organisasi tersebut periode 2011-2015. Pada RUA ke-16, perempuan asli Jawa Timur ini kembali kembali menduduki kursi ketua umum 2015-2019. Hanya saja, media mencatat terjadi kontroversi dalam pemilihannya.

Pada sesi pemilihan ketua umum, calon ketua umum Johnson W. Sutjipto memperoleh suara terbanyak. Sayang, pemilik PT Salam Bahagia ini tidak memperoleh pengakuan dari kubu Carmelita. INSA akhirnya terpecah dua. Sebut saja INSA (A) dengan ketua umumnya Johnson dan INSA (B) dengan Meme sebagai lurahnya.

Langkah Meme menuju INSA-1 menarik dikomentari. Pasalnya, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi ini sebenarnya telah menutup peluangnya kembali mengajukan diri sebagai calon ketua umum untuk ketiga kalinya. Ketua umum hanya bisa dipilih maksimum dua kali berturut-turut. Begitu aturan organisasi. Tetapi beberapa skenario dibuat untuk memuluskan langkah Meme agar dapat memimpin kembali.

Skenario pertama adalah memperberat persyaratan pencalonan ketua umum di mana calon harus mendapatkan rekomendasi dari anggota INSA peserta mandat sebanyak seratus orang ditambah dengan rekomendasi dari sepuluh Dewan Pengurus Cabang (DPC) INSA. Dalam sejarah organisasi, belum pernah ada ketentuan sedemikian berat sehingga hampir mustahil untuk siapa pun mencalonkan diri sebagai petanding.

Keterlibatan DPC dalam menentukan nasib calon ketua umum adalah hal teraneh yang pernah ada. Soalnya, dalam tubuh INSA unit tersebut tidak memiliki hak suara dan bukan bagian dari organ keanggotaan organisasi. DPC adalah organ kepengurusan organisasi yang statusnya sama dengan pengurus pusat yang tidak memiliki hak memilih dan dipilih. Hak memilih dan dipilih mutlak dimilik peserta mandat. Hal inilah yang membedakan INSA dengan organisasi lainnya.

Jika DPC memiliki hak menentukan nasib calon ketua umum, maka DPP INSA juga seharusnya demikian. Janggal rasanya bila calon ketua umum wajib memperoleh rekomendasi dari pengurus DPC INSA namun tidak wajib memperoleh rekomendasi dari pengurus DPP INSA. Posisi DPC jadinya jauh lebih tinggi di dalam organisasi INSA dibandingkan DPP. Unik bukan.

Penerapan skenario pertama tadi jelas langsung menutup peluang kandidat ketua umum lain yang berbekal visi dan misi yang bagus dan mungkin lebih dibutuhkan oleh anggota INSA. Sebelum RUA ke-17 digelar, dua calon kuat telah menyatakan siap bertarung melawan Carmelita Hartoto. Mereka adalah M. Bani Mulia, PT Samudera Indonesia,Tbk dan Anto Perwata, PT Seven Offshore Group.

Siapa yang tidak kenal dengan anak muda M. Bani Mulia? Dia adalah cucu salah satu "dewa" INSA, yakni Soedarpo Sastrosatomo (mantan ketua umum INSA) dan memimpin perusahaan pelayaran PT Samudera Indonesia, Tbk yang legendaris. Kapasitas sang "Pangeran Samudera" ini tidak akan diragukan lagi oleh anggota dalam membawa organisasi ke arah yang lebih baik.

Pun Anto Perwata. Puluhan tahun aktif sebagai pengurus INSA ditambah pengalamannya dalam mengendalikan perusahaan pelayaran offshore yang tergabung ke dalam grup Seven Offshore sudah cukup membuktikan bahwa dia adalah sosok yang mampu memberikan warna tersendiri bagi asosiasi.

Skenario kedua adalah mengubah AD/ART sehingga memungkinkan Carmelita Hartoto kembali maju dalam pencalonan ketua umum periode 2019-2023. Pada skenario ini, pendukung garis keras Meme berhasil meloloskan agenda perubahan AD/ART dalam sidang komisi. Perubahan dimaksud adalah ketua umum dapat dipilih kembali untuk periode selanjutnya. Hasil sidang komisi tadi tidak disahkan dalam rapat pleno. AD/ART hasil sidang komisi tersebut bisa disebut sebagai produk yang cacat hukum.

Dari informasi yang penulis dapat, M. Bani Mulia sudah mempertanyakan kepada pemimpin sidang tentang pencalonannya namun tidak ditanggapi. Mereka malah meminta agar dia bergabung saja dengan menjadi pengurus DPP INSA bersama Carmelita Hartoto. Hitung-hitung cari pengalaman jadi pengurus organisasi.

Semua skenario yang disebut di atas menjadi preseden buruk bagi demokrasi maupun proses kaderisasi organisasi. Belum pernah ada dalam sejarah organisasi shipowners di mana saja di dunia ini yang memberikan syarat berat bagi calon ketua umumnya. Yang ada justru sebaliknya; syarat menjadi kandidat amat ringan Syarat calon yang ditetapkan oleh forum RUA ke-17 hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memang berkuasa dan ingin mempertahankan kekuasaannya.

Begitu rupanya demokrasi pemilik kapal.

Siswanto Rusdi Direktur The National Maritime Institute (Namarin)

Simak Video "Kapal Induk Rusia Terbakar"

[Gambas:Video 20detik]



(mmu/mmu)