Kolom

Kembali ke "Link and Match" Lagi?

Hendrik Masur - detikNews
Senin, 09 Des 2019 16:33 WIB
Jakarta -
Keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Nadiem Makarim melahirkan harapan baru lantaran dunia pendidikan Indonesia yang stagnan membutuhkan sosok progresif dan eksekutor andal seperti Menteri Nadiem. Penilaian dan harapan seperti itu tidaklah salah, terutama ketika kita memahami fungsi pendidikan dalam dimensi prepatoris yaitu mempersiapkan generasi masa depan.

Meski demikian, ada yang perlu dibaca secara seksama terkait tugas yang diberikan Presiden Jokowi saat memilih Menteri Nadiem. "Membuat terobosan-terobosan yang signifikan dalam pengembangan SDM, menyiapkan SDM-SDM yang siap kerja, siap berusaha, yang me-link and match antara pendidikan dan industri," demikian pesan Presiden Jokowi. Arahan tersebut kembali ditegaskan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas bidang pembangunan manusia dan kebudayaan satu minggu kemudian.

Cetak Biru Politik Pendidikan

Sejarah perkembangan pendidikan di banyak negara hampir tak pernah bebas dari selubung ideologis dan kekuasaan (Karabel & Halsey, 1977). Hal itu juga terjadi di Indonesia. Kurikulum pendidikan nasional di bawah rezim Orde Lama yang dinamakan Rencana Pelajaran, selain menetapkan Pancasila sebagai azas pendidikan, secara umum menekankan pendidikan watak, bernegara dan bermasyarakat yang berusaha menumbuhkan kesadaran bela negara. Hal itu tentulah berhubungan dengan revolusi yang belum selesai.

Di bawah Orde Baru, tujuan utama pendidikan adalah menghasilkan manusia Indonesia berdasarkan Pancasila dengan slogan "membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya". Pelajaran Agama yang pada tahun-tahun sebelumnya bersifat pilihan di sekolah-sekolah umum kemudian diwajibkan penerapannya dari tingkat SD sampai Perguruan Tinggi melalui TAP MPRS Nomor 27 tahun 1966. Hal ini terjadi atas desakan kaum agama yang berseteru dengan kelompok komunis. Selain itu, Penataran P4 menjadi menu wajib di awal tahun akademik untuk menumbuhkan pribadi-pribadi yang berjiwa Pancasila.

Dalam tahun-tahun selanjutnya di bawah Orde Baru, pendidikan nasional diarahkan pada konsep link and match yang menghubungkan dunia pendidikan dan dunia kerja. Pendidikan diarahkan untuk menyiapkan tenaga-tenaga siap pakai di berbagai industri untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam bingkai teoritis Jacques Delors (1996), praktik pendidikan pun hanya berkutat pada belajar untuk mengetahui (learning to know) dan belajar untuk menguasai keahlian tertentu (learning to do). Kemudian baru kita sadar bahwa proses pendidikan semacam ini telah salah arah terutama saat mengetahui kita tertinggal jauh bahkan di kawasan ASEAN.

Dalam era Reformasi, pemberantasan korupsi menjadi wacana yang dominan dalam masyarakat. Banyak ahli dan komentator menganjurkan pendidikan karakter sebagai panasea untuk menghilangkan patologi endemik ini. Institusi pendidikan formal "dipersalahkan" lantaran hanya mengutamakan perkembangan kognitif dan mengabaikan pendidikan karakter dan budi pekerti dalam proses belajar-mengajar. Pendidikan anti-korupsi dan kantin jujur pun coba dipopulerkan di berbagai sekolah. Padahal, korupsi dalam sistem kekuasaan lebih merupakan persoalan sistemik dan struktural ketimbang perkara defisit moral individual.

Ketika politik identitas menyeruak dan memberi warna dominan pada kanvas politik nasional dalam dua pemilu terakhir, sosialisasi empat pilar dan seminar Pancasila digiatkan lagi. Wacana penataran Pancasila kembali menggelora di lembaga-lembaga pendidikan. Mesin waktu seakan membawa kita kembali ke masa Orde Baru.

Tampak jelas bahwa kita tidak memiliki cetak biru politik pendidikan yang solid dan komprehensif sebagai kompas yang memandu ke masa depan. Yang terlihat sebaliknya adalah fragmen-fragmen gagasan sebagai reaksi atas situasi bangsa dan perkembangan dunia kekinian. Selain tidak memiliki benang merah yang menghubungkan antargagasan dan kebijakan besar, konsep pendidikan kita juga lebih bersifat reaktif ketimbang antisipatif.

Contoh terbaru soal ini misalnya pada perubahan posisi pendidikan tinggi. Di bawah pemerintahan yang sama, pendidikan tinggi yang sebelumnya di bawah kendali Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) digabungkan dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek) pada 2014. Pada Kabinet Indonesia Maju 2019, pendidikan tinggi ditarik kembali ke Kemendikbud. Perubahan itu tampak hanya perubahan nomenklatur, tapi sesungguhnya memperlihatkan soal yang lebih substantif yaitu rapuhnya visi masa depan soal peran pendidikan tinggi.

Perlu Dihindari

Konsep link and match dalam pendidikan sebaiknya perlu dihindari. Jika tujuan pendidikan hanya semata-mata menyiapkan peserta didik menjadi tenaga kerja di era revolusi industri 4.0, tak perlu kiranya Kemendikbud berpikir keras soal itu. Membuka pusat-pusat kursus dan pelatihan teknologi digital adalah solusi cepat dan murah.

Belum lagi kalau kita mengikuti perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence) yang mencengangkan. Dalam waktu yang tidak lama lagi sebagian besar pekerjaan akan diambil alih "manusia-mesin" atau robot yang tentu menyingkirkan manusia dalam banyak bidang pekerjaan.

Namun yang saya bisa duga, visi Presiden melalui penunjukan Menteri Nadiem tidaklah sesederhana itu. Dalam tataran praktis, kehadiran Menteri Nadiem diharapkan dapat mentransformasi sekolah menjadi tempat yang subur bagi tumbuhnya kreativitas dan berkembangnya rasa ingin tahu para siswa. Kreativitas adalah kunci utama dalam menghadapi perubahan masa depan yang tak dapat ditebak. Hanya dalam konteks ini pendidikan bermakna bagi masa depan sebab kita tidak boleh terus mengejar perubahan. Menteri Nadiem adalah contoh sempurna dari suksesnya model pendidikan seperti ini.

Pada aras yang lain, kita berharap Mendikbud baru meradikalkan fungsi pendidikan pada tahap yang lebih mulia: belajar menjadi diri sendiri dan belajar hidup bersama (Delors, 1996). Sekolah dan universitas harus menjadi medan inklusif bagi pertukaran nilai dan pengalaman serta arena terbaik untuk belajar bekerja sama. Singkatnya, sekolah harus menjadi ruang dialog yang memungkinkan seseorang menemukan makna sebagai manusia (Freire, 1970). Keberhasilan dan ketahanan kita sebagai bangsa akan ditentukan oleh kedua fungsi tersebut di tengah gelombang revivalisme identitas yang menyapu berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.

Hendrik Masur praktisi Pendidikan dan Direktur Visi Inovasi Pendidikan (VIP) Indonesia

(mmu/mmu)