Pustaka

Jejak Politik Purnawirawan

Romel Masykuri - detikNews
Sabtu, 07 Des 2019 11:33 WIB
Jakarta - Judul Buku: Politik Mantan Serdadu: Purnawirawan dalam Politik Indonesia 1998-2014; Penulis: M. Faishal Aminuddin; Penerbit : Airlangga University Press (AUP), September 2019; Tebal: xxiv + 310 halaman

Keterlibatan militer dalam politik Indonesia pasca Reformasi memang dipangkas, terutama sejak dihapusnya Dwifungsi ABRI yang menjadi dasar keterlibatan militer aktif di pemerintahan. Namun demikian, pensiunan angkatan bersenjata tetap dapat bertahan dalam kontestasi politik Indonesia. Persebaran purnawirawan di berbagai kontestasi pemilu dan pemilukada menandakan bahwa gerak politik mereka tidak berhenti, justru berhasil mengalami diaspora lewat tatanan dan sistem yang mengalami perubahan.

Dalam rangka menjelaskan keterlibatan purnawirawan pasca Reformasi, M. Faishal Aminuddin meneliti peran politik purnawirawan sepanjang 1998-2014. Buku ini diangkat dari karya disertasi doktoralnya di Institut Ilmu Politik Universitas Heidelberg, Jerman. Namun untuk menjangkau pembaca di Indonesia, Faishal kemudian mengalihbahasakan sendiri ke dalam bahasa Indonesia.

Peran Purnawirawan

Apabila disederhanakan berdasarkan peran yang berlangsung, setidaknya terdapat dua peran penting yang dimainkan oleh purnawirawan sebagai aktor politik. Pertama, peran dalam pembangunan partai politik. Kedua, peran kandidasi dan mobilisasi pemilu maupun pilkada.

Pada peran pembangunan partai, Faishal mengklasifikasi ke dalam tiga fase pembangunan. Pengklasifikasian ini kemudian memudahkan pembaca untuk memetakan politik purnawirawan dalam partai politik pasca Reformasi.

Fase pertama (1998-2004) purnawirawan terpolarisasi menjadi dua kelompok, yakni purnawirawan yang mendirikan partai dengan tipe sangat militeristik dan purnawirawan yang bergabung dengan partai sipil yang sudah mapan, seperti Golkar dan PDI-P. Kelompok pertama gagal memperoleh suara signifikan di pemilu karena bertentangan dengan semangat reformasi yang berlangsung.

Sedangkan kelompok kedua relatif dapat bertahan karena keahlian mereka difungsikan dengan baik oleh pimpinan partai yang berlatar belakang sipil. Kelompok kedua mencerminkan kerja sama yang baik antara purnawirawan-sipil.

Fase kedua (2004-2008) dampak penarikan militer dari parlemen dengan diberlakukannya UU No. 34/2004 tentang TNI. Pada fase ini, partai politik yang dipimpin oleh purnawirawan mencerminkan partai semi-militer, yakni ketua partai menonjolkan kepemimpinan militer yang moderat, dan untuk memperluas basis dukungan direkrut pengurus dari kalangan sipil.

Partai Demokrat yang dipelopori oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Hanura oleh Wiranto merupakan contoh pada fase kedua ini.

Fase ketiga (2008-2014) ditandai dengan berdirinya Partai Gerindra oleh Prabowo Subianto. Karakter Gerindra berbeda dengan Demokrat dan Hanura, sebab kewenangan Dewan Pembina yang sangat kuat. Faishal menyebut Gerindra sebagai partai militeris, karena Gerindra mengadopsi organisasi tipikal partai yang mirip hierarki militer dengan kewenangan penuh ada pada Dewan Pembina.

Peran dalam pembangunan partai ini kemudian juga berdampak terhadap kandidasi purnawirawan dalam pemilu maupun pemilukada. Dalam catatan Faishal, terdapat 388 purnawirawan yang terlibat dalam kandidasi pemilihan pada 1999-2014. Mereka tersebar dari pemilu nasional sampai dengan pemilukada. Pada kasus pemilu misalnya, pada 1999 jumlah yang terlibat hanya 0.26 persen, pada 2004 naik signifikan menjadi 19.84 persen, pada 2009 turun menjadi 8.76 persen, dan Pemilu 2014 naik kembali menjadi 15.77.

Konsekuensi dari kontestasi para purnawirawan ini kemudian membawa pada kerja mobilisasi, terutama dalam maksimalisasi dukungan politik. Pada tahap ini, mobilisasi berlangsung mulai dari jaringan mantan rekan sekelas, cabang, korps, atau rantai komando berbasis loyalitas. Misalnya pada kasus pemenangan SBY di Pilpres 2004 dan 2009 mobilisasi yang dilakukan oleh purnawirawan berlangsung dengan mengandalkan berbagai jaringan, mulai politisi sipil, sesama purnawirawan, maupun simpul tokoh dalam masyarakat.

Pada tahap mobilisasi dukungan politik, Faishal menyebut ada empat temuan penting. Pertama, keahlian dan strategi militer yang diterapkan dalam suksesi kandidasi membawa keuntungan terhadap partai politik seperti komando yang terarah dan gerak partai yang solid. Hal ini berdampak pada efektifnya mobilisasi dukungan pemilih.

Kedua, jumlah purnawirawan yang terlibat tim sukses Pilpres lebih banyak daripada pencalonan di legislatif. Hal ini menandakan bahwa peran strategis purnawirawan diorientasikan untuk perebutan jabatan publik.

Ketiga, jaringan di partai politik masih didasarkan pada jaringan personal, seperti teman dalam pendidikan militer, cabang angkatan, korps, dan komitmen ideologis.

Keempat, mobilisasi purnawirawan di partai politik difokuskan sebatas internal yang melibatkan pengurus, kader partai, dan simpatisan. Sedangkan kontak langsung dengan konstituen dan komunitas masih dilakukan oleh politisi sipil.

Membaca buku Politik Mantan Serdadu ini kita bisa paham kenapa purnawirawan dapat bertahan dalam politik Indonesia. Dari sisi kesempatan politik, purnawirawan dapat membaca peluang atas lemahnya kepemimpinan sipil yang berlangsung pada masa pemerintahan awal-awal Reformasi, terutama di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid yang kemudian dilanjutkan Megawati. Oleh karena itu, kharisma purnawirawan yang disimbolkan pada SBY berhasil meraih simpati pemilih. Jaringan purnawirawan, termasuk di dalamnya partai koalisi berhasil mengkapitalisasi sosok SBY lewat proses politik yang berlangsung.

Selain itu, kerja sama sipil-purnawirawan dalam pembangunan partai relatif berhasil menggerakkan partai, misalnya pada partai PDI-P. Kemampuan yang dimiliki purnawirawan menjadi daya tarik sendiri untuk memasukkan mereka ke dalam kepengurusan partai, meski kontrol penuh masih ada pada ketua umum yang berlatar belakang sipil. Di sisi lain, partai yang dipimpin langsung oleh purnawirawan menerapkan doktrin militer sebagai ciri khas partai, tapi tetap bermitra dengan politisi sipil dalam kepengurusan. Sehingga meski terkesan militeristik, keterlibatan sipil mencerminkan adanya demokratisasi dalam tubuh partai.

Buku ini berhasil menggambarkan secara detail dan cermat dalam membaca jejak politik purnawirawan pasca Reformasi di Indonesia. Sehingga bisa memberikan gambaran utuh, bagaimana partisipasi politik purnawirawan dalam perubahan sistem politik pasca Reformasi. Sehingga pembaca bisa paham kondisi dan kesempatan politik yang melatarbelakangi keterlibatan purnawirawan dalam arena politik Indonesia pasca Reformasi.

Romel Masykuri staf peneliti pada Portsmouth-Brawijaya Center, Malang

(mmu/mmu)