detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 03 Desember 2019, 13:14 WIB

Kolom

Ingin Menggantikan Risma dari Jalur Perseorangan? Ini Hitung-Hitungannya!

Ratna Rosanti - detikNews
Ingin Menggantikan Risma dari Jalur Perseorangan? Ini Hitung-Hitungannya! Kepemimpinan Tri Rismaharini sebagai Wali Kota Surabaya berakhir pada 2020 (Foto: Rachman Haryanto)
Jakarta -
Pada 2020, kepemimpinan Tri Rismaharini sebagai Wali Kota Surabaya berakhir. Sisa waktu untuk menentukan siapa yang akan meneruskan tongkat estafet Risma yang tinggal beberapa bulan lagi harus sesegera mungkin dipersiapkan.

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya memang menjadi yang paling banyak diberitakan di media. Perhatian publik atas kandidat yang layak menggantikan Risma cukup besar dan sering diperbincangkan di media online maupun media sosial, terutama isu tentang nama-nama yang maju Pilwali Surabaya 2020. Hampir setiap hari ada saja pemberitaan tentang tokoh yang telah mengklaimkan diri mendapat dukungan dari partai politik (parpol) atau pun yang telah mengantongi puluhan ribu fotokopi e-KTP warga Surabaya untuk maju pilwali jalur perseorangan.

Tidak hanya ramai di media, di beberapa titik jalan Kota Surabaya mulai bermunculan baliho yang meminta dukungan untuk bisa maju dalam perhelatan pemilihan 2020. Tidak hanya calon utusan parpol, namun tokoh masyarakat yang akan mencoba jalur perseorangan pun sudah tidak malu malu lagi memperkenalkan diri.

Lantas, bagaimanakah peluang munculnya calon perseorangan pada pemilihan Wali Kota Surabaya di tengah kepungan calon yang menggunakan parpol sebagai kendaraan untuk maju dalam pemilihan? Terlebih syarat utama bagi calon perseorangan untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dirasa kian sulit, yakni dengan harus dipenuhinya jumlah basis dukungan sebanyak 6,5 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Surabaya?

Fenomena Jalur Perseorangan

Jalur perseorangan mulai menjadi fenomena nasional pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-V/2017 tanggal 23 Juli 2007. Implikasi yuridis dari terbitnya Putusan MK tersebut adalah dibukanya peluang kepada calon perseorangan untuk mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Jalur non parpol ini diharapkan mampu menyediakan pilihan calon pemimpin alternatif yang dapat dipilih masyarakat. Meski begitu, dibukanya jalur perseorangan tidak serta merta diikuti dengan kemudahan dalam pemenuhan syarat yang harus dilengkapi.

Ada angka dukungan minimal yang harus dimiliki sang calon, dan itu tidak bisa dibilang enteng. Syarat minimal dukungan untuk setiap daerah penyelenggara pilkada berbeda-beda, berdasarkan persentase jumlah penduduk.

Mengacu pada Pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota bagi bakal pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur yang menggunakan jalur perseorangan harus mengumpulkan dukungan minimal 10 persen jika DPT mencapai 2 juta jiwa; 8,5 persen untuk DPT antara 2-6 juta jiwa; 7,5 persen untuk DPT mencapai 6 juta-12 juta jiwa; 6,5 persen untuk DPT di atas 12 juta jiwa.

Sedangkan untuk bakal pasangan calon Bupati-Wakil Bupati dan Wali Kota-Wakil Wali Kota yaitu 10 persen untuk jumlah DPT sampai dengan 250 ribu jiwa; 8,5 persen untuk jumlah DPT antara 250-500 ribu jiwa; 7,5 persen untuk jumlah DPT antara 500-1 juta jiwa;dan 6,5 persen untuk jumlah DPT di atas 1 juta jiwa.

Kota Surabaya menjadi daerah dengan syarat minimal dukungan terbanyak bagi calon perseorangan dibanding dengan 18 Kabupaten/Kota lain di Jawa Timur yang juga akan menggelar pemilihan di Tahun 2020. Seperti yang tertuang dalam Keputusan KPU Kota Surabaya Nomor 358/PL.02.2-Kpt/3578/KPU-Kot/X/2019 tentang Persyaratan Jumlah Minimum Dukungan dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020 disebutkan bahwa pasangan calon perseorangan yang akan maju jadi Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya harus mengumpulkan dukungan sebanyak 6,5 persen dari jumlah DPT 2.131.756 atau 138.565 pemilih dan tersebar di lebih dari 50 persen dari 31 kecamatan di Kota Surabaya yaitu 16 kecamatan.

Namun dibandingkan pilkada sebelumnya, pada Pilkada Serentak 2020 ada syarat yang relatif lebih mudah terkait pengumpulan kartu tanda penduduk (KTP). Jika pada Pilkada Serentak 2015 yang mana pemilih harus terlebih dahulu masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT), maka pada Pilkada Serentak 2020 tidak harus masuk DPT. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terakhir pada 2017 menyebut pemilih baru yang telah memenuhi syarat umur 17 tahun yang belum masuk DPT bisa menjadi salah satu syarat dukungan bagi calon Wali Kota jalur perseorangan.

Kemampuan Meraih Dukungan

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, pasangan bakal calon Wali Kota Surabaya sudah bisa menyetorkan berkas syarat dukungan kepada KPU mulai 11 Desember 2019 hingga 5 Maret 2020. Berkas syarat dukungan yang dilampirkan oleh bakal calon perseorangan akan diverifikasi, pada Maret hingga Juni 2020.

Akan ada tiga tahapan verifikasi untuk memastikan dukungan masyarakat terhadap bakal calon yang meliputi tahapan verifikasi jumlah, verifikasi administrasi, serta verifikasi faktual. Verifikasi jumlah berlaku untuk memastikan kesesuaian dukungan dengan jumlah minimal 6,5 persen dari DPT. Verifikasi administrasi untuk menyaring identitas warga yang seharusnya tidak bisa memberikan dukungan, seperti anggota TNI, Polri, dan PNS.

Sedangkan verifikasi faktual digelar dengan mendatangi satu per satu warga yang dilampirkan KTP-nya dalam berkas dukungan. Jika menurut verifikasi, bakal calon memenuhi syarat pencalonan perseorangan, maka akan ditetapkan sebagai pasangan calon bersamaan dengan calon dari jalur partai politik.

Melihat syarat jumlah dukungan yang harus dipenuhi, tentu bukan hal yang mudah bagi calon perseorangan yang ingin maju dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020. Syarat dukungan 6,5 persen itu bukanlah syarat yang mudah untuk dipenuhi, apalagi dengan metode sensus yang mensyaratkan keterpenuhan secara keseluruhan dari semua elemen persyaratan yang ada. Selain itu kendala terbesar yang jadi kesulitan calon perorangan adalah memenuhi persyaratan dukungan yang memang memerlukan tenaga dan dukungan struktur sosial yang kuat. Apalagi pemenuhan dukungan ini harus dilakukan dalam jangka waktu yang singkat.

Kebanyakan calon perseorangan tidak punya cukup waktu untuk mengkonsolidasi syarat dukungan sejumlah yang diminta. Jika calon perorangan populer pun juga tidak bisa banyak membantu kalau tidak didukung oleh pendanaan yang kuat dan juga waktu yang memadai untuk mengumpulkan dukungan dari masyarakat. Dari sudut pandang mana pun kondisi ini terkesan tidak adil. Wajar jika kemudian muncul opini bahwa regulasi yang ada terlalu berorientasi untuk memudahkan parpol di satu sisi dan menghambat calon perseorangan di sisi yang lain.

Sebagai imbasnya, terjadi penurunan jumlah calon perseorangan di setiap penyelenggaraan pilkada. Setidaknya ada tiga alasan secara statistik terjadi penurunan jumlah calon perseorangan. Pertama, persyaratan yang sulit sesuai dengan aturan UU Pilkada, sehingga minimnya pasangan perseorangan merupakan akibat adanya syarat yang mahal dari sisi dukungan. Kedua, persentase kemenangan jalur perseorangan sangat kecil. Kepastian kemenangan melalui jalur perseorangan tergolong sangat kecil sehingga akan lebih aman jika menggunakan partai politik sebagai kendaraan. Ketiga, ketika calon perseorangan ini menang maka sebagai kepala daerah akan minim dukungan dari parlemen (DPRD), sehingga dikhawatirkan semua program yang diusung pada saat kampanye menjadi sulit diwujudkan dalam bentuk kebijakan.

Sebagai penutup, ini bukan soal optimis atau pesimis terhadap potensi munculnya calon perseorangan dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020, namun lebih pada kemampuan dalam meraih syarat dukungan yang nyata dari masyarakat Surabaya yang terkenal heterogen dalam proses pencalonan. Menjadi satu hal yang wajar apabila masyarakat Kota Pahlawan mempunyai ekspektasi yang tinggi untuk mencari sosok pengganti Tri Rismaharini kelak.

Bagaimanapun, masyarakat Kota Surabaya telah menikmati hasil kinerja dan kepemimpinan Risma selama dua periode. Siapapun yang nantinya akan menggantikan, Wali Kota Surabaya ke depan harus memiliki visi menjadi world class leader mengingat pada 2020 Surabaya memang kota berkelas dunia. Jadi masihkah Anda tertarik menjadi Wali Kota Surabaya dari jalur perseorangan?

Ratna Rosanti mahasiswa S2 Ilmu Politik Peminatan Tata Kelola Pemilu Universitas Airlangga


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com