Menata Jakarta Tanpa Rusunisasi

Kolom

Menata Jakarta Tanpa Rusunisasi

Basrowi - detikNews
Senin, 02 Des 2019 15:31 WIB
Mungkinkah menata kampung kumuh Jakarta tanpa menggusur? (Foto: Pradita Utama)
Mungkinkah menata kampung kumuh Jakarta tanpa menggusur? (Foto: Pradita Utama)
Jakarta -

Banyak ahli perencanaan tata kota yang langsung mengusulkan rusunisasi bagi warga penghuni kampung kumuh dan bantaran sungai di Jakarta yang padat huni. Namun, sesungguhnya ada metode lain yang dapat diterapkan manakala kita berkiblat pada penataan stren Kali Surabaya dan penataan kali Code Yogyakarta. Dalam proses penataan di kedua tempat tersebut menggunakan slogan "penataan tanpa penggusuran".

Pada proses penataan rumah yang ada di stren kali di Surabaya, saya selama tiga tahun terlibat di sana, dapat dikatakan lebih manusiawi, karena tidak ada satu pun rumah yang digusur dan penghuninya harus pindah ke daratan atau ke rusunawa/rusunami. Seluruh rumah yang ada di stren sungai Surabaya harus menghadap ke sungai, bukan membelakangi sungai. Di depan rumah harus tersedia jalan untuk hilir mudik warga dan tamu. Seluruh "holikopter", sebutan untuk WC gantung harus dipindah ke belakang rumah, tidak lagi di atas sungai. Seluruh pralon limbah rumah tangga tidak boleh mengalir ke sungai, tetapi dibuatkan tempat penampungan seperti spetic tank (resapan).

Masyarakat harus menghias stren kali menjadi instagramable. Seluruh limbah pabrik yang mengalir ke sungai ditutup oleh masyarakat, karena sungai menjadi milik masyarakat, dan masyarakatlah yang harus menjaga kebersihan air dan keharuman sungai tersebut. Masyarakat yang dahulunya membuang seluruh sampah ke sungai karena waktu itu masyarakat menganggap sungai laksana "tempat sampah yang lebar", kini masyarakat sudah ada yang membuat bank sampah, dan ada juga yang iuran untuk honor petugas kebersihan. Setiap sore masyarakat, pemuda, dan anak-anak bisa bersantai dan nongkrong di pinggir sungai dengan nyaman tanpa harus mencium aroma air sungai yang tidak sedap. Kini, pemandangan di pinggir sungai menjadi sangat indah.

Berpindah ke Yogyakarta, rumah berhias yang serba antik, dengan warna-warni cat yang sangat serasi, dan lingkungan gang demi gang (meskipun sempit), tetapi penuh dengan bunga dan tanaman hias, membuat tata huni masyarakat di bantaran sungai Code menjadi asri dan tampak sangat sehat. Penataan yang pada awalnya ingin menggusur masyarakat dengan alasan bantaran sungai sebagai milik pengairan dan seluruh rumah yang ada di atasnya merupakan "ruli" (rumah liar) yang harus ditertibkan alias digusur. Bantaran sungai Code yang sangat curam untuk lima puluh meter dari bibir sungai, tanpa ada pohon penyangga tanah juga menjadi alasan dinas tata kota yang hendak menggusur mereka. Dengan perlawanan yang tidak berarti, seluruh masyarakat menolak konsep penataan yang disertai penggusuran, akhirnya ditemukanlah konsep penataan tanpa penggusuran.

Bagaimana konsep tersebut dapat diterapkan di Jakarta untuk wilayah kampung kumuh dan wilayah bantaran sungai yang padat huni? Apakah mungkin konsep penataan kedua tempat tersebut menggunakan konsep penataan tanpa penggusuran dan tanpa rusunisasi? Jawabannya, tentu sangat mungkin, ketika para pembuat kebijakan dapat bekerja sama dengan para ahli lingkungan yang pro rakyat, buka pro modernisasi yang menjadikan kondisi sosial budaya masyarakat terhapuskan oleh budaya modern yang serba individualistis karena tinggal di rusunawa/rusunami.

Ketika masyarakat kampung kumuh itu berada di atas tanah miliknya sendiri, bukan tanah milik negara dan bukan daerah yang terlarang untuk hunian, tentu konsep penataan tanpa penggusuran harus dinomorsatukan. Bahkan ketika hunian tersebut pun masuk kedua ranah yang tidak dibenarkan tersebut, dan para pembuat kebijakan pun masih dapat menerapkan konsep yang lebih humanis, tentu kebijakan itu akan menjadi hal yang sangat dinanti oleh masyarakat yang tidak mau terbelah kehidupan sosial-budaya mereka.

Sekarang, yang menjadi perhatian apakah negara akan terus menerapkan konsep pembangunan yang berorientasi modernitas dengan membabat habis budaya masyarakat timur yang serba humanis dan egaliter? Atau ingin menjadikan Jakarta sebagai kota modern dengan konsep novelty (kebaruan) yang hanya ada di negara humanis, tanpa meniru gaya Barat yang semua didekati dengan "potong kompas" cepat saji dalam bentuk pemindahan masyarakat ke rusunawa/rusunami?

Memang mudah memindahkan masyarakat ke rusunawa/rusunami, tapi dampak sosial-budaya masyarakat menjadi terabaikan. Mudah-mudahan negara lebih arif dalam menangani hal ini, bukan sekadar meniru tata kota New York dan Washington yang sangat individualis dan sangat tidak sesuai dengan adat budaya masyarakat Indonesia yang sangat humanis. Semoga!

(mmu/mmu)