detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Senin 25 November 2019, 16:00 WIB

Kolom

Memerdekakan Sekolah dan Manusia

Ari Ambarwati - detikNews
Memerdekakan Sekolah dan Manusia Mendikbud Nadiem Makarim (Foto: Lamhot Aritonang)
Jakarta -

Pengajaran untuk memerdekakan lahir (yang kelihatan), sementara pendidikan memerdekakan batin (hati dan jiwa) ~ Ki Hadjar Dewantara.

Inti dari pendidikan adalah memerdekakan hati dan jiwa. Pendidikan meniscayakan manusia merdeka dari kekhawatiran dan ketakutan. Jika pendidikan adalah fondasi, maka pengajaran-pembelajaran adalah tiang bangunan. Pengajaran-pembelajaran memampukan manusia mengakses segala yang ada untuk memenangkan manusia dari rasa takut dan khawatir. Pertanyaan kemudian yang mengemuka, sudahkah sekolah kita merdeka dan memerdekakan warga sekolah?

Naskah pidato ringkas dan lugas Mendikbud Nadiem Makarim yang viral di dunia maya dua hari sebelum Hari Ulang Tahun Guru Indonesia, 25 November 2019, memang menarik dicermati. Sebenarnya apa yang disampaikan Mendikbud bukan hal baru, khususnya terkait beban administratif guru yang mengganggu proses pembelajaran di sekolah.

Waktu efektif guru tersita hanya untuk memenuhi tugas-tugas administratif seperti pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang harus sesuai template dari pusat, pemenuhan beban jam mengajar 24 jam per minggu demi Tunjangan Profesi Guru (TPP), pelaporan penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tak pernah sederhana, mengerjakan borang akreditasi sekolah berikut melengkapi berkas-berkasnya yang tak pernah sedikit, mengurus persyaratan administrasi pencairan TPP, pengurusan kepangkatan yang berliku dan tidak pernah bisa sederhana, hingga Mendikbud milenial itu menyatakan bahwa guru lebih kerap diberi aturan dari pusat dibandingkan mendapat bimbingan untuk menyelesaikan tugasnya.

Sebelum Mendikbud menyampaikan kritiknya terhadap beban kerja administratif guru, sejumlah organisasi guru seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Forum Serikat Guru Indonesia (FSGI), maupun Ikatan Guru Indonesia (IGI), berikut para pakar dan pemerhati pendidikan sudah terlebih dulu menyuarakan keprihatinan bahwa beban guru terlalu banyak sehingga tidak memiliki kesempatan mendampingi siswa belajar dengan maksimal di sekolah, apalagi mengembangkan kemampuan dirinya selaku pendidik profesional.

Mereka meminta agar kebijakan yang membelenggu warga sekolah seperti kewajiban-kewajiban administratif dikurangi atau disederhanakan, termasuk kebijakan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) serentak di akhir jenjang sekolah, penyelenggaraan Sekolah Sehari Penuh (Full Day School), kurikulum yang terlalu padat dan menafikan keberagaman warga sekolah, hingga kebijakan zonasi sekolah yang menuai cukup banyak masalah. Apa hasilnya? Belum ada hasil signifikan seperti yang diharapkan banyak pihak.

Mendikbud Nadiem mengulang lagi pernyataannya saat awal dilantik, bahwa ia tak akan membuat janji-janji kosong. Ia paham bahwa perubahan adalah hal yang sulit dan tidak membuat nyaman para pemangku kepentingan pendidikan, tetapi ia berkomitmen untuk memperjuangkan kemerdekaan belajar di negeri yang menjadi rumah dari 265 juta jiwa.

Kemerdekaan belajar adalah prakondisi yang harus dikreasikan dan disepakati bersama agar lingkungan sekolah benar-benar menjadi wilayah yang memiliki keleluasaan menentukan cara belajar, gaya belajar, melajukan kecepatan belajar sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa, merancang pembelajaran berikut penilaian otentik selaras dengan potensi siswa, dan menciptakan lingkungan belajar terbaiknya melalui sekolah model yang menjadi patronnya.

Kemdikbud dapat memfasilitasi sekolah-sekolah model yang sudah bagus untuk memberi pembinaan pada sekolah-sekolah di lingkungan terdekatnya, sebagai sekolah rekan (sister school) agar dapat mengidentifikasi, memotret kondisi sekolahnya untuk dapat mengembangkan potensinya secara bersama dan berkesinambungan.

Saya pikir ini lebih penting dan strategis dilakukan dibandingkan terus mengulang penyelenggaraan UN serentak yang tidak jelas tujuan dan tidak berdampak baik bagi siswa dan sekolah. Apalagi pelaksanaan UN selalu di akhir jenjang pendidikan (kelas 6, 9, dan 12). Kalau tujuannya untuk pemetaan kualitas siswa dan sekolah, mengapa harus di akhir jenjang dan serentak? Tidak ada urgensinya.

Memasuki akhir jenjang sekolah, guru dan siswa menjelma menjadi komunitas yang paling sibuk untuk drilling soal-soal UN, dengan butir-butir soal yang lebih berat pada kemampuan kognitif, sementara kurikulum yang digunakan sudah mensyaratkan kemahiran 4C (communication, collaborative, critical thinking and problem solving, creativity and innovation --komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis dan pemecahan masalah, kreativitas dan inovasi). Pelaksanaan UN menyuburkan praktik diskriminasi pada mata pelajaran non UN seperti Pelajaran olah raga, seni dan keterampilan, dan juga kegiatan ekstra kurikuler.

Jika siswa dan guru diminta merdeka dalam belajar dengan tekanan penghargaan pada keberagaman warga, latar, dan lingkungan sekolah, maka tugas Mendikbud memastikan bahwa penyederhanaan birokrasi pendidikan dan penciptaan sistem pendidikan yang lebih efisien dan berorientasi pada kebutuhan siswa dan guru harus berjalan baik. Regulasi pendidikan dibuat untuk menjamin kemerdekaan belajar warga sekolah, bukan sebaliknya.

Tak boleh lagi ada praktik dan laku examen cultus dan diploma jacht (mendewakan ijazah dan diploma), seperti yang dikatakan Ki Hadjar Dewantara, dalam dunia pendidikan di jenjang mana pun. Selamat Hari Guru 25 November 2019. Salam Merdeka!

Ari Ambarwati dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNISMA Malang


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com