Pelajaran dari Tergulingnya Presiden Evo Morales

Kolom

Pelajaran dari Tergulingnya Presiden Evo Morales

Eko S Nurcahyadi - detikNews
Kamis, 21 Nov 2019 15:00 WIB
Evo Morales (Foto: Jorge Bernal/AFP)
Evo Morales (Foto: Jorge Bernal/AFP)
Jakarta -

Morales tidak seberuntung Jokowi dalam menapak kehidupan politik saat mengawali periode terakhir kekuasaannya. Sama-sama berhadapan dengan oposisi berhaluan kanan, Morales gagal menghadang agresivitas politik lawan besarnya. Pola kaum konservatif di mana-mana sama dalam memaksakan kehendaknya yang selalu menghalalkan segala cara.

Kemenangan tipis pada Pemilu Bolivia memberi semangat kaum ultra-kanan untuk mendelegitimasi proses yang dikombinasi dengan pengerahan massa besar-besaran dan berkesinambungan. Tekanan bertubi-tubi dari kaum fanatik dalam rangkaian aksi demo itu akhirnya berhasil memaksa Presiden dan wakilnya mundur dari jabatannya. Tidak berhenti di situ, situasi keamanan yang makin chaos mengharuskan presiden terguling Evo Morales terbang mengasingkan diri ke Meksiko.

Pertarungan politik kaum nasionalis dan kaum ultra-kanan di Bolivia telah menyisakan kisah yang harus menjadi kaca benggala bagi semua warga dunia. Militansi kaum fanatik ultra-kanan sanggup memanipulasi nalar publik dan memobilisasi massa dengan menjual isu-isu purba. Hal yang sama juga selalu dilakukan oleh kelompok berhaluan kanan di Indonesia untuk menggapai tujuan politiknya.

Tidak salah jika disimpulkan bahwa kelompok konservatif tak akan pernah kendor semangatnya untuk memperjuangkan kepentingan eksklusif kelompoknya. Tak peduli, mereka bahkan tak segan-segan mengorbankan kepentingan besar bangsa dan negara. Wujudnya bisa berupa dengan entengnya menyebarkan isu sensitif secara masif yang jelas berdampak memecah-belah persatuan. Bentuk lainnya berupa berkolaborasi dengan kekuatan asing yang sudah menjadi cerita lama.

Peta Konservatisme Dunia

Globalisasi ekonomi, budaya, dan politik sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan unilateral. Sehingga proses itu banyak termaknai sebagai proses imperialisasi entitas budaya dan identitas lokal oleh kekuatan mainstream dunia. Keterdesakan tersebut kemudian memicu lahirnya sentimen lokal untuk melakukan perlawanan melalui penguatan identitas.

Ironisnya reaksi balik yang hampir merata di berbagai belahan dunia tersebut banyak yang mengambil bentuk over defensif terepresentasi dalam sikapnya dalam politik fanatik konservatif. Mudahnya jargon-jargon politik konservatif dijual ke publik menjadikan golongan ini cepat memperoleh dukungan massa hingga tidak jarang mampu memenangkan proses politik pemilihan.

Drama penjemputan Evo Morales dari kediamannya di Bolivia oleh pemerintah Meksiko menggambarkan dengan jelas lanskap politik Amerika Latin terkini. Gambaran lengkap peta konservatisme Amerika Latin boleh jadi menjadi gambaran umum konservatisme dunia.

Niat baik Presiden Meksiko memberi tawaran suaka politik disambut oleh presiden tersingkir Evo Morales. Guna menyelamatkan marwah dan jiwa mantan Presiden Bolivia tersebut, pemerintah Meksiko mengambil langkah cepat mengirimkan pesawat Angkatan Udara (AU) untuk melakukan penjemputan. Namun aneka rintangan diplomatik kawasan banyak menghadang.

Beberapa negara di Amerika Latin yang dikuasai pemerintah berhaluan kanan menolak wilayah udaranya dilewati di saat pesawat penjemput Morales sudah terbang kembali dari Bolivia. Seakan para petinggi negara kanan di kawasan tersebut ingin mencatatkan diri dalam dramaturgi evakuasi sang pemimpin tertinggi yang telah berubah status menjadi paria politik di negerinya.

Gerilya udara pun dilakukan oleh pilot AU Meksiko dalam menjalankan misi evakuasi mantan Presiden Bolivia dari ancaman penistaan politik lawannya.

Menyikapi Kelompok Ultra-Kanan

Kekuatan konservatif itu kalau di Indonesia dimotori oleh kelompok radikal yang berbaju agama. Dalam setiap langkahnya selalu mengedepankan kepentingan politik sempit golongan yang sesungguhnya jauh dari nilai luhur agama itu sendiri. Sehingga jangan heran jika sepak terjangnya selalu mencederai kesepakatan luhur para pendiri bangsa.

Sejarah mencatat beberapa kali pengkhianatan yang dilakukan kelompok garis keras yang mengancam secara serius keutuhan negara dan bangsa. Namun semenjak dipadamkannya Pemberontakan DI/TII dan dibubarkannya Partai Masyumi sebagai dua instrumen politik kelompok sayap kanan oleh penguasa Orde Lama, seakan semua unsur radikal amblas ke perut bumi.

Kalaupun di era Orde Baru yang represif mereka menampakkan diri dalam beberapa insiden kecil, sepintas tidak memiliki pengaruh besar bagi ancaman nasional. Hanya saja terbukti sangat tidak bijaksana kalau para pemangku kebijakan politik nasional di pemerintahan pasca Reformasi memandang ringan eksistensi kelompok fundamentalis.

Terbukti sejak bergulirnya Reformasi yang membawa angin kebebasan memberi keleluasaan bagi kaum garis keras untuk membangun kembali kekuatannya yang sekian lama porak poranda. Bagai kecambah di musim hujan, hanya dalam waktu satu dekade para anak-cucu kaum radikal berhasil membangun kekuatan yang tersebar di segala matra. Soliditas mereka yang ditunjang militansi tinggi teruji dalam berbagai manuver politik maupun sosial keagamaan.

Demo pemaksaan kehendak berjilid-jilid menjadi justifikasi kemampuan mereka menggalang masa dalam jumlah besar dan bertahan lama. Belum kelihaiannya dalam memainkan isu yang juga sangat efektif menggiring opini grass root. Kesimpulannya, banyak pelajaran yang bisa dipetik dari prahara politik di Bolivia.

Pandangan politik Morales dan Jokowi dapat dikatakan sama: pro kerakyatan. Haluan politik dan karakter keduanya pun kurang lebih serupa dan sangat relevan jika diterjemahkan dalam kebijakan politik di negara yang masih cukup tinggi angka kemiskinannya. Lawan yang dihadapi juga tidak jauh beda, yaitu oposisi partai yang didukung kelompok garis keras.

Sehingga jika segenap komponen bangsa terutama pemerintah tidak serius menangani radikalisme, boleh jadi apa yang terjadi di Bolivia bisa terjadi di Indonesia. Hal lain yang harus dipahami setiap pemimpin negara yang pro kerakyatan serta sangat peduli kepentingan dan kedaulatan nasional selalu memperoleh ancaman dari kekuatan kapitalis global yang boleh jadi berkolaborasi dengan kekuatan politik konservatif lokal. Sehingga penting sekali meredam perkembangan kekuatan radikal.

Eko S Nurcahyadi aktivis GP Ansor di Jawa Tengah

(mmu/mmu)