detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Senin 18 November 2019, 16:20 WIB

Kolom

Di Balik Penurunan Pertumbuhan Ekonomi

Dita Nurul Aini - detikNews
Di Balik Penurunan Pertumbuhan Ekonomi Optimisme pertumbuhan ekonomi masih ada dengan merealisasikan slogan presiden "kerja, kerja, kerja!" (Ilustrasi: Andhika Akbarayansyah/detikcom)
Jakarta -

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Triwulan III 2019 sebesar 5,02% (yoy). Angka itu menggambarkan penurunan ekonomi Indonesia sedang terjadi saat ini. Tren pertumbuhan ekonomi yang menurun sudah terdeteksi sejak awal tahun, dari pertumbuhan yang hanya mampu pada level 5,07% pada Triwulan I, dan merosot lagi pada level 5,05 pada Triwulan II sampai penurunan yang terjadi saat ini (Triwulan III).

Secara teori pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan juga kinerja perdagangan (ekspor-impor). Peningkatan pada konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan juga kinerja perdagangan, maka peningkatan pertumbuhan ekonomi niscaya akan terjadi. Namun yang terjadi baik konsumsi, investasi, maupun belanja pemerintah mengalami penurunan, sehingga pertumbuhan ekonomi juga terjun bebas selama hampir setahun ini.

Konsumsi

Dari sisi konsumsi, pada Triwulan III 2019 ini konsumsi rumah tangga hanya mampu tumbuh sebesar 5,01%. Kondisi ini menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia mengalami penurunan daya beli. Bahkan, konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) merosot tajam dari 15,27% (Triwulan II) menjadi 7,44% (Triwulan III). Padahal selama ini kekuatan pertumbuhan ekonomi Indonesia tertumpu pada tingkat konsumsi. Kontribusi konsumsi rumah tangga dan konsumsi LNPRT terhadap pertumbuhan ekonomi sekitar 57%. Oleh sebab itu, jika kedua konsumsi tersebut mengalami penurunan maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tergelincir.

Teori makroekonomi Keynes menjelaskan bahwa konsumsi agregat itu lebih mudah berubah, disebabkan oleh berbagai perubahan, baik harga maupun pendapatan. Teori dasar makroekonomi menjelaskan bahwa konsumsi merupakan kunci stimulus dari pengeluaran agregat. Dengan demikian semakin banyak tingkat konsumsi, maka akan semakin meningkatkan pembelanjaan secara agregat, yang artinya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan.

Dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa konsumsi memiliki peran yang krusial dalam membuat sebuah kebijakan yang bertujuan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pembuat kebijakan harus benar-benar paham untuk mengarahkan kunci kebijakan ekonomi pada konsumsi dan juga membuat desain kebijakan yang sesuai untuk stimulus peningkatan konsumsi.

Moneter dan Fiskal

Kebijakan yang sering digunakan untuk menstimulus tingkat konsumsi adalah kebijakan moneter dan fiskal. Bauran kebijakan antara moneter dan fiskal sangat diperlukan saat ini, karena faktor ekonomi eksternal (dunia) juga menjadi ancaman bagi pertumbuhan konsumsi domestik.

Pada 24 Oktober lalu, BI mengumumkan pemangkasan suku bunga BI 7-day repo rate dari 5,25 bps menjadi 5,00 bps. Kebijakan BI ini secara tidak langsung mendorong masyarakat untuk meningkatkan konsumsinya agar target pertumbuhan ekonomi tercapai. Bahkan, jauh-jauh hari BI juga sudah menurunkan ketetapan Giro Wajib Minimum (GWM) pada bank umum konvensional dan juga bank umum syariah (Juli 2019) untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar, yang secara tidak langsung akan berdampak pada tingkat konsumsi masyarakat.

Kesimpulannya kebijakan moneter telah berada pada jalan yang benar dalam merespons situasi ekonomi dunia dan dalam negeri saat ini. Sayangnya, kebijakan moneter ini tidak diimbangi dengan kebijakan fiskal yang mumpuni. Bahkan kebijakan fiskal cenderung kontradiktif dengan kebijakan moneter. Belanja pemerintah yang turun menunjukkan bahwa kebijakan fiskal tidak sejalan dengan kebijakan moneter.

Pada Triwulan II 2019 pertumbuhan belanja pemerintah dapat mencapai 8,23% (yoy), namun pada TW III ini konsumsi pemerintah hanya mampu tumbuh sebesar 0,98% (yoy). Dari sisi penyerapan APBN untuk akhir tahun angka ini cukup baik, artinya penyerapan belanja pemerintah tidak menumpuk di akhir tahun anggaran. Namun, pada periode ini ekonomi Indonesia berada di tengah ketidakpastian perekonomian global. Dorongan dari pihak pemerintah juga sangat diperlukan untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi pada akhir 2019 ini.

Kebijakan fiskal lainnya yang sangat disayangkan adalah kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Ketika konsumsi masyarakat menurun, harusnya pemerintah bisa membuat kebijakan yang mendorong daya beli masyarakat. Sebaliknya, langkah pemerintah kita saat ini justru membuat kebijakan yang mengurangi porsi konsumsi masyarakat.

Kenaikan iuran BPJS dapat diartikan dengan penurunan subsidi kesehatan masyarakat, yang berdampak pada porsi konsumsi masyarakat yang berkurang karena harus membayar kenaikan iuran BPJS. Walaupun kenaikan BPJS baru terjadi saat ini, namun wacana kenaikan BPJS yang sudah terinformasikan beberapa bulan terakhir ini telah mengubah ekspektasi masyarakat. Hal ini yang menggeser alokasi konsumsi beberapa bulan sebelumnya yang seharusnya untuk konsumsi menjadi untuk iuran BPJS. Cepat atau lambat, kebijakan ini akan berpengaruh pada daya beli masyarakat dan tingkat konsumsi secara agregat.

Keberanian Pemerintah

Tren penurunan pertumbuhan ekonomi ini merupakan tantangan bagi pemerintahan yang baru. Kabinet Indonesia Maju harus bisa mengubah ekspektasi pesimisme masyarakat pada kondisi ekonomi menjadi sebuah optimisme. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan belanja pemerintah.

Multiplier effect dari peningkatan belanja pemerintah lebih besar pada saat kondisi ekonomi mengalami resesi. Oleh karena itu pemerintah harus berani untuk memperlebar defisit fiskal sebagai upaya menstimulus pertumbuhan ekonomi. Keberanian pemerintah inilah yang dinanti-nanti oleh pengamat ekonomi dan juga masyarakat Indonesia. Sampai saat ini pemerintah masih terkesan bermain di zona nyaman dalam menghadapi resesi ekonomi.

Kebijakan selain fiskal yang harus ditempuh oleh pemerintah adalah menggenjot investasi. Selama ini pertumbuhan investasi Indonesia sudah cukup tinggi, namun problematika investasi adalah tersentral di Pulau Jawa dan belum teroptimalkan pada sektor-sektor prioritas seperti industri prioritas atau sektor pariwisata. Oleh sebab itu menjadi tugas berat bagi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi serta BKPM untuk membuat terobosan baru terkait bidang investasi.

Pemerataan investasi pada sektor strategis yang berada di luar Jawa akan sangat membantu mendorong kinerja investasi ke depannya. Masifnya pembangunan infrastruktur di kawasan Indonesia Timur selama lima tahun ke belakang (2014-2019) dapat menjadi daya tarik tersendiri dalam meningkatkan investasi ke luar Jawa.

Kinerja sektor perdagangan juga harus direformasi. Sudah saatnya Indonesia meningkatkan kinerja ekspornya. Perkembangan teknologi dan ekonomi digital saat ini, dengan modal perusahaan-perusahaan digital yang dimiliki Indonesia, harusnya bisa mendorong ekspor produk-produk lokal. Tiang utama produk lokal kita berada pada sektor usaha kecil dan menengah, bahkan usaha mikro kita merajai sisi produksi. Memaksimalkan platform-platform digital sangat memungkinkan untuk meningkatkan ekspor produk lokal.

Bauran kebijakan fiskal yang agak berani, terobosan-terobosan investasi, dan juga peningkatan kinerja perdagangan akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode selanjutnya. Optimisme pertumbuhan ekonomi itu masih ada, dengan merealisasikan slogan presiden kerja, kerja, kerja!

Dita Nurul Aini dosen Fakultas Ekonomi Universitas Nasional, Jakarta


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com