Pemangkasan Birokrasi dan Desain Organisasi yang Profesional

Kolom

Pemangkasan Birokrasi dan Desain Organisasi yang Profesional

Andhi Kurniawan - detikNews
Senin, 18 Nov 2019 12:28 WIB
Foto: Rifkianto Nugroho
Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -
Presiden Jokowi saat dilantik untuk kedua kalinya menegaskan dalam pidato perdananya akan menyederhanakan birokrasi hanya menjadi dua level saja. "Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon IV apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi. Saya juga minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan," ujar Jokowi.

Hal yang menarik dari yang ditegaskan Presiden adalah mengganti jenjang level Eselon III dan IV menjadi jabatan fungsional yang memiliki atau menghargai keahlian dan kompetensi. Thomas M. Nichols, Professor di US Naval War College dalam buku terbarunya The Death of Expertise mendefinisikan keahlian harus memenuhi kriteria pengakuan yang diperoleh dari kombinasi pendidikan, bakat, pengalaman, dan afirmasi dari komunitas kepakarannya. Sehingga expert atau pakar didefinisikan sebagai orang yang punya keahlian di bidang tertentu dan yang telah teruji.

Bak gayung bersambut, sebenarnya pasca lahirnya UU No.5/2014 tentang ASN sudah tidak dikenal lagi istilah eselonisasi dalam birokrasi di Indonesia. Pasal 13 UU dimaksud menjelaskan, hanya ada 3 jenis jabatan dalam ASN yakni Jabatan Administrasi (JA), Jabatan Fungsional (JF), dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Ketiga jenis jabatan dalam ASN tersebut memiliki perannya masing-masing di dalam birokrasi.

JPT adalah jabatan tertinggi dalam birokrasi yang terdiri dari JPT Pratama (dulu dikenal Eselon II) dan JPT Madya-Utama (dulu dikenal Eselon I). JA adalah jabatan yang memberikan pelayanan dukungan administratif dalam birokrasi sehingga hanya ada pada unit-unit supporting system dalam birokrasi. Dan, JF adalah adalah jabatan yang memberikan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu.

Birokrasi Saat Ini

Dari skema jenis jabatan di birokrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa JF merupakan backbone atau tulang punggung dalam organisasi birokrasi di Indonesia karena perannya yang menyokong dan memberikan input segala kebijakan pemerintah yang akan diputuskan oleh JPT. Namun sisi urgensi dari JF belum tercermin dalam persebaran PNS saat ini, di mana jumlah pejabat fungsional saat ini didominasi oleh JF Guru/Kependidikan (38% dari total PNS) dan JF Kesehatan (6% dari total PNS).

Sementara di luar itu (non kependidikan dan kesehatan), jumlah pejabat fungsional teknis lainnya hanya mencapai 8% dari total PNS, yakni 372.740 orang dari sekitar 4.351.490 PNS di seluruh Indonesia (Kementerian PANRB, 2018). Jumlah ini bahkan masih lebih rendah dari presentase jabatan struktural (JPT dan JA) yang mencapai 10% dari total ASN atau 421.221 orang. Padahal, ada sekitar 193 jenis JF dibina oleh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait yang kontinu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembinaan JF (Kementerian PANRB, 2019).

Maka amanat Presiden pada pidato perdananya saat pelantikan periode kedua sangatlah tepat untuk segera dieksekusi oleh jajaran birokrasi pemerintahan. Pola birokrasi di Indonesia saat ini yang terlalu hierarkis, cenderung kaku, dan lambat merespons perubahan zaman dikarenakan masih menggunakan model birokrasi Weberian yang diakui sebagai hasil warisan masa lampau pemerintahan kolonial Hindia-Belanda dengan karakteristik sangat struktural dan sentralistik.

Meskipun sisi baik dari model Weberian ini adalah semua pekerjaan terbagi secara jelas dan merata, namun di era disrupsi dunia saat ini yang dikenal dengan istilah VUCA (Volatibility, Uncertaintay, Complexibility and Ambiguity) di mana segala sesuatu harus bergerak cepat merespons berbagai perubahan, organisasi sektor publik pun tidak boleh kaku dan berjalan laksana mesin.

Meskipun tekanan yang dihadapi oleh organisasi sektor publik tidak sekuat tekanan pada sektor swasta, namun persaingan antarnegara dalam menarik investasi asing sangat ketat. Organisasi pemerintah yang lambat dalam merespons segala sesuatu tentu sangat tidak menarik bagi para investor. Dalam kasus Indonesia, kurangnya investor akan sangat mengganggu jalannya pembangunan, mengingat Indonesia masih banyak mengandalkan investasi asing dalam membangun.

Untuk itu, seluruh jajaran organisasi birokrasi harus bertransformasi menjadi organisasi yang lincah. Singapura, Swiss, Norwegia, Kanada, dan Finlandia adalah contoh negara maju yang sangat mengandalkan efektivitas birokrasi sebagai katalis layanan publik dan penunjang daya saing negaranya. Negara-negara tersebut adalah negara berperingkat tertinggi dalam Indeks Efektivitas Pemerintah (Government Effectiveness Index) meninggalkan Indonesia jauh di peringkat 86 dunia pada 2017.

Alternatif Desain

Agar dapat mengoptimalkan peran JF dalam birokrasi seperti arahan Presiden dan amanat UU 5/2014, maka perlu alternatif untuk menggantikan model organisasi birokrasi ala Weber dengan model organisasi lain yang lebih adaptif dan responsif. Secara teoritis, banyak model organisasi yang dapat diterapkan di birokrasi, namun ada dua model organisasi praktis terbaru yang dapat diterapkan untuk memangkas layer birokrasi dan mengoptimalkan peran JF agar lebih berperan secara profesional sesuai kompetensi dan keahliannya, yakni holakrasi yang diperkenalkan Brian J Robertson pada 2009 dan agile organization yang merupakan hasil riset McKinsey 2018.

Secara singkat holakrasi mengintegrasikan tren kepemimpinan modern dan dapat digambarkan dengan baik oleh struktur organisasi yang terus berubah (tim kecil yang diorganisir ke dalam jaringan) yang dipimpin melalui pengambilan keputusan bersama dan tingkat otonomi yang sangat tinggi. Singkatnya, holakrasi ialah teknik pengambilan keputusan secara bersama (teamwork) dalam suatu kelompok-kelompok fungsional yang dibagi secara tematik.

Teknik holakrasi telah diuji coba dan diteliti di negara Bagian Washington Amerika Serikat, menurut De Angelo (2017) dalam kajian LAN 2018, pemerintah negara bagian Washington meleburkan 3 agensi yang membidangi IT dengan konsep holakrasi dan hasilnya didapat kecepatan memproses isu operasional organisasi menjadi 2 menit, lebih cepat dari sebelum menggunakan holakrasi yakni selama 20 menit. Saat ini Pemerintahan Negara Bagian Washington sedang menginisiasi kemajuan yang dicapai ini untuk melakukan replikasi dalam skala yang lebih besar.

Model kedua, yakni agile organization yang dirilis McKinsey, digambarkan lebih seperti organisasi yang lincah bagaikan organisme yang hidup (living organism). Organisasi memiliki sifat yang seakan-akan paradoks yakni stabil namun dinamis pada saat yang bersamaan. Dalam organisasi tersebut dirancang sebuah elemen tulang punggung yang bersifat stabil, yang berevolusi secara perlahan dan mendukung kemampuan dinamis yang dapat beradaptasi dengan cepat terhadap tantangan dan peluang baru.

McKinsey menganalogikan dengan telepon pintar (smartphone), di mana perangkat fisik bertindak sebagai wadah yang stabil untuk berbagai aplikasi dinamis, dan dapat menyediakan berbagai aplikasi yang dapat digunakan oleh para penggunanya. Kedua model organisasi tersebut sebenarnya memiliki kemiripan yakni sama-sama bekerja secara teamwork dengan mengedepankan kompetensi dan keahlian di masing-masing kelompok fungsionalnya sesuai tematik dan bersifat dinamis dalam merespons perubahan dan tantangan yang ada.

Semoga desain organisasi birokrasi di Indonesia mampu mereplikasi model-model organisasi yang lebih lincah, dinamis, dan fleksibel sehingga menjadi birokrasi yang responsif terhadap perubahan dan tantangan ke depan di era disruptif ini serta mampu menjadi katalisator pembangunan nasional.

Andhi Kurniawan staf pada Pusat Kajian Manajemen ASN Lembaga Administrasi Negara

(mmu/mmu)