Pelibatan Perempuan dan Teroris Berbaju "Ojol"

Kolom

Pelibatan Perempuan dan Teroris Berbaju "Ojol"

Prakoso Permono - detikNews
Jumat, 15 Nov 2019 14:35 WIB
Penggunaan atribut kamuflase berupa jaket ojek online pada serangan bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan menarik perhatian (Foto: Dok.)
Penggunaan atribut kamuflase berupa jaket ojek online pada serangan bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan menarik perhatian (Foto: Dok.)
Jakarta -
Ledakan bom bunuh diri di Markas Polrestabes Medan, Rabu (13/11) menandai serangan keempat dengan target polisi sepanjang 2019. Sebelumnya terjadi serangan penusukan di Mapolsek Wonokromo, bom bunuh diri di Pos Pantau Kartasura jelang Lebaran, dan penembakan di Makobrimob Jawa Tengah pada awal 2019. Ditambah lagi dengan serangan penusukan pada Wiranto beberapa waktu lalu yang melengkapi modus serangan teror mulai dari penusukan, penembakan, hingga pengeboman.

Dari rangkaian aksi itu, dua modus serangan patut dijadikan suatu perhatian khusus yaitu pelibatan perempuan dalam aksi teror, dan penggunaan atribut kamuflase berupa seragam jaket ojek online (ojol) pada serangan bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan. Pertanyaan penting yang tersisa ialah apakah keduanya suatu kebetulan semata ataukah aksi, penentuan waktu, dan modus serangan seluruhnya merupakan suatu perencanaan strategis?

Ahli terorisme Martha Crenshaw (1985) menyebutkan beberapa motivasi pelaku teror yang salah satu di antaranya ialah adanya kesempatan melakukan aksi teror --kesempatan menjadi kunci. Agaknya banyak reaksi terhadap hampir seluruh serangan teror di Indonesia sejalan dengan anggapan bahwa terorisme didorong terbukanya kesempatan atau dengan kata lain berarti juga adanya kelalaian, seperti kelalaian aparat keamanan dalam menjaga markasnya sendiri.

Pandangan semacam itu bukan sekedar keliru, melainkan juga cukup menyesatkan dalam konteks serangan teror terhadap polisi atau teror di Indonesia pada umumnya. Sebab terorisme ada dan lahir melalui penciptaan kesempatan sebagai nalurinya; terbukti dari serangan Wiranto yang dijalankan tanpa perencanaan khusus, atau bukti bahwa kemampuan para pelaku teror alumni Afganistan yang mampu membuat bom dengan alat seadanya.

Kemampuan menciptakan --dan bukan sekadar memanfaatkan-- kesempatan adalah doktrin yang berlaku bagi kelompok teror. Salah satu cara mencari dan menciptakan kesempatan bagi kelompok teror ialah dengan melibatkan perempuan atau bahkan menggunakan seragam ojol. Keduanya merupakan instrumen yang disebut sebagai salah satu dampak restrictive detterence, yaitu kondisi ketika pelaku kejahatan menggunakan instrumen yang sama sekali tidak mencurigakan dalam menjalankan aksinya.

Tidak ada aksi terang-terangan seperti teriakan berbau keagamaan atau identitas mencurigakan yang dipakai. Misalnya dalam kasus Wiranto, pendekatan keamanan begitu maskulin dan berfokus pada laki-laki hingga perempuan tidak diprediksi mungkin ambil andil dalam terorisme. Ujungnya ialah istri Abu Rara berinisial FA yang berhasil mengalihkan perhatian pada serangan penusukan kedua yang menyasar kapolsek setempat.

Demikian pula dengan penggunaan seragam ojol yang sepenuhnya merupakan strategi kamuflase dan bukan suatu kebetulan belaka. Ojol kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat kita, tentu tak sedikit pun jaket "hijau-hijau" diidentikkan dengan ancaman dalam bentuk apapun. Dalam kondisi absennya kekhawatiran akan ancaman tersebut seragam ojol mengantarkan pelaku berhasil meledakkan diri di dalam Mapolrestabes Medan.

Perilaku dan pilihan kelompok teror di atas menunjukkan bahwa terorisme sepenuhnya strategis dalam cipta kondisi kesempatan.

Tal Menyentuh Akar

Sayangnya justru pada saat bersamaan pemerintah melalui kampanye perang melawan radikalismenya sama sekali tidak menyentuh akar permasalahan. Misalnya saja pernyataan-pernyataan Menteri Agama Fachrul Razi yang justru sibuk pada identitas fisik seperti cadar dan celana cingkrang.

Pendekatan semacam itu justru kontraproduktif dengan menciptakan suatu konsep suspect community yang dicurigai berpaham ekstrem, jelas bertentangan dengan fakta bahwa generalisasi pengguna cadar dan celana cingkrang identik dengan ekstremisme merupakan suatu kekeliruan yang cukup menyesatkan. Fakta tersebut diperkuat dengan berbagai preseden serangan teror tanpa melibatkan identitas cadar maupun celana cingkrang seperti kasus Bom Thamrin atau Mapolrestabes Medan.

Selain itu pandangan bahwa doktrin keamanan adalah doktrin yang maskulin juga menjadi tantangan pemangku kebijakan. Kenyataan bahwa ancaman keamanan tidak melulu berasal dari pelaku laki-laki perlu diakui kebenarannya, misalnya rencana aksi teror bom bunuh diri Dian Yulia Novi ke Istana Negara yang berhasil digagalkan, atau kasus bom gereja di Surabaya tahun lalu yang melibatkan keluarga Puji Kuswati yang juga membawa anak-anaknya dalam aksi teror bom bunuh diri tersebut.

Pandangan bahwa ada keterpaksaan dan relasi kuasa antara suami dan istri yang mendorong istri atau perempuan terlibat dalam aksi terorisme perlu dijadikan pertimbangan dalam konsep kebijakan deradikalisasi bagi perempuan dan anak, namun keadaan apapun yang mendorong istri atau perempuan terlibat terorisme perlu dikesampingkan dalam doktrin keamanan.

Doktrin keamanan perlu memandang segala bentuk ancaman dalam konsep gender yang netral, dengan pertama-tama melepaskan segala bentuk stigma dan kemudian memandang ancaman keamanan secara netral maka ancaman terorisme dapat dilihat dan disikapi secara lebih jernih dan tepat sasaran.

Oleh sebab itu menghadapi tantangan pilihan dan kemampuan cipta kondisi kelompok teror dibutuhkan suatu doktrin keamanan baru. Doktrin keamanan konvensional tentang kesiapsiagaan agaknya cukup usang dan tidak lagi relevan.

Tentu tidak masuk akal menuntut seluruh komponen aparat keamanan untuk siap dan siaga 24 jam sepanjang tahun tanpa sedikit pun alpa. Sayangnya pendekatan reaktif seperti peningkatan keamanan dan kesiagaan masih menjadi opsi pertama dalam menanggapi serangan teror di Indonesia.

Di sisi lain justru lebih rasional untuk memaksimalkan peranan intelijen termasuk fungsi pemantauan bahan kimia berbahaya sebagai bahan dasar peledak dan pengentasan masalah-masalah mendasar dari akar terorisme seperti masalah slum area, kemiskinan, keadilan, pendidikan, dan banyak lagi.

Opsi intelijen dan pengentasan masalah mendasar menjadi lebih rasional menimbang kenyataan teroris tidak hanya mengubah penampilan dan melibatkan perempuan, namun juga mengubah sasaran serangan pada target-target mudah, dari tempat dengan penjagaan ketat menjadi lokasi pelayanan publik di kantor polisi yang mudah diakses semua orang jelang tenggat pendaftaran CPNS sebagai contoh.

Hal yang amat disayangkan lainnya ialah fenomena terorisme di Indonesia kerap diterjemahkan melalui perspektif yang dangkal oleh banyak politisi di berbagai media massa. Aksi terorisme kerap sangat sederhana dinyatakan sebagai aksi oknum, merupakan perbuatan tidak waras, atau bahkan dituduh sebagai suatu agenda setting hingga seakan-akan oleh sebab argumentasi keliru tersebut aksi terorisme tidak dapat diantisipasi.

Sikap semacam itu membangun budaya denial atau penyangkalan dalam menghadapi ancaman terorisme di Indonesia yang tidak sekadar berdampak pada kesiapan masyarakat dalam menghadapi ancaman teror, namun juga kebijakan negara untuk menghadapi fenomena ini. Padahal seluruh proses mulai dari perekrutan, perencanaan, hingga penentuan sasaran dan strategi serangan teror seluruhnya dijalankan berdasarkan pilihan strategis sehingga perlu diselesaikan dengan pendekatan yang strategis pula. Bukan sekadar justru menggunakan pendekatan reaktif sementara atau bahkan pendekatan identitas fisik seperti cadar dan cingkrang yang jauh panggang dari api.

Penguatan fungsi intelijen, pembaruan dalam doktrin keamanan dalam memandang potensi ancaman dan potensi kerawanan publik yang terbukti dapat menggunakan kamuflase serangan apa saja serta menyasar sasaran publik mana pun, serta memahami kemampuan kelompok teror untuk beradaptasi dan melakukan cipta kondisi kesempatan adalah mutlak mesti dipahami dan dijalankan seluruh pemangku kebijakan.

Prakoso Permono mahasiswa Magister Kajian Terorisme Universitas Indonesia

(mmu/mmu)