Pilkada dan Maju-Mundurnya Demokrasi

Kolom

Pilkada dan Maju-Mundurnya Demokrasi

Ang Rijal Amin - detikNews
Rabu, 13 Nov 2019 13:26 WIB
Ilustrasi: Andhika Akbaransyah/detikcom
Ilustrasi: Andhika Akbaransyah/detikcom
Jakarta -

Belakangan ini, wacana pilkada tidak langsung kembali bergulir. Wacana ini didasari oleh fakta bahwa pilkada langsung memakan biaya yang cukup mahal. Mahalnya biaya tersebut dianggap menjadi salah satu penyebab maraknya korupsi di pemerintahan daerah sebagai ganti biaya yang dikeluarkan selama proses pilkada.

Reaksi kontra bagi wacana tersebut mengambil pijakan untuk melindungi demokrasi. Apabila pilkada dilaksanakan dengan cara tidak langsung hal tersebut justru memukul mundur demokrasi. Demokrasi yang diperjuangkan dengan pengorbanan besar di era Reformasi harus dipertahankan dan terus diperjuangkan, bukannya dengan membuatnya berjalan mundur.

Jawaban reaktif dari pembela demokrasi di atas sebenarnya memiliki kelemahan pula, karena secara implisit jawaban tersebut seolah mereduksi demokrasi sebagai sebatas partisipasi dalam menentukan hak pilih atas calon pejabat dalam agenda pilkada. Sehingga, ketika muncul wacana pilkada tak langsung, secara reaktif dianggap sebagai langkah mundur dalam berdemokrasi.

Demokrasi seharusnya tidak diletakkan sebatas menjadi partisipasi dalam memilih pemimpin. Sebab, demokrasi sejatinya menghendaki keterlibatan dan keberpihakan kepada rakyat. Demokrasi bukan hanya mengenai pemilihan pemimpin atau anggota parlemen, melainkan demokrasi merupakan sistem politik yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara responsif.

Maka dalam pembicaraan mengenai maju-mundurnya demokrasi, partisipasi lima tahunan seharusnya bukan menjadi inti bagi penilaian atas kualitas demokrasi. Demokrasi tidak diukur dari angka-angka yang masuk di KPU. Lebih dari itu, demokrasi seharusnya merujuk pada bagaimana pemerintah merespons tuntutan publik dan memenuhi hak-hak warganya.

Demos dalam bahasa Yunani sebagai akar kata demokrasi menggambarkan jumlah yang banyak dan cenderung menunjukkan rakyat secara keseluruhan. Secara sederhana, hal itu menjelaskan bahwa demokrasi merupakan kekuasaan untuk kaum miskin karena kaum miskin pada zamannya merupakan jumlah terbanyak yang terwakili oleh kata demos (Unger, 2008).

Selaras dengan kenyataan di Indonesia, esensi demokrasi berarti kecenderungan dalam pelibatan dan keberpihakan pada mayoritas masyarakat yang merupakan golongan menengah ke bawah. Jika merujuk kembali pada pilkada langsung yang dilakukan selama ini, maka demokrasi sebagai esensi masih jauh dari yang diharapkan. Berbagai peristiwa penggusuran lahan dilakukan atas nama pembangunan. Pemerintah daerah yang seharusnya berpihak pada masyarakat justru berhadap-hadapan dengan rakyatnya sendiri.

Lihat saja penggusuran dalam rangka pembangunan New Yogyakarta International Airport di Kulonprogo 2018 lalu. Penolakan yang panjang dari masyarakat atas pembangunan bandara serta kekerasan yang dialami masyarakat oleh aparat menunjukkan secara gamblang bahwa keberpihakan pada rakyat sebagaimana esensi demokrasi tidak pernah serius dilakukan oleh pemerintah daerah. Belum lagi berbicara penolakan pabrik semen di Kendeng, Jawa Tengah, dan berbagai persoalan lainnya yang terjadi di era Reformasi.

Belajar dari kasus-kasus itu, dapat dikatakan bahwa pilkada langsung sebenarnya tidak berkorelasi positif terhadap kemajuan dari esensi demokrasi yang sebenarnya. Pilkada langsung seolah kesadaran palsu bahwa kita telah melaksanakan demokrasi.

Namun, tulisan ini tidak hendak mendukung pilkada tidak langsung yang diwacanakan belakangan ini, karena bagaimanapun proses politik dalam pilkada sudah pasti berisi dominasi kepentingan elite politik semata. Tidak hanya itu, salah satu persoalan pemerintah daerah di Indonesia ialah maraknya oligarki dan dinasti politik yang bahkan tak sanggup ditahan oleh pilkada langsung. Jika dalam pilkada langsung masih melahirkan oligarki dan dinasti politik, saya tak bisa membayangkan bagaimana jadinya jika melalui pilkada tidak langsung.

Pilkada tidak langsung tidak secara otomatis menyebabkan kemunduran bagi demokrasi. Begitu pula pilkada langsung tidak secara otomatis berarti menghidupkan demokrasi. Setidaknya ada dua hal yang menentukan maju-mundurnya demokrasi. Pertama, komitmen pemerintah untuk selalu berpihak pada rakyat dengan memuliakan martabat kemanusiaan setiap dari rakyatnya. Kedua, keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi dan kebijakan publik melalui apa yang diistilahkan oleh Habermas sebagai diskursus demokrasi deliberatif.

Oleh karena itu, bentuk pilkada tidak berakibat langsung pada kondisi demokrasi. Demokrasi seharusnya diukur pada bagaimana pejabat terpilih akan menjalankan kekuasaannya dalam koridor pemerintahan yang demokratis.

Ang Rijal Amin alumni Hukum Tata Negara dan Politik Islam UIN Sunan Kalijaga

(mmu/mmu)