Menyamakan Data Pangan

Kolom

Menyamakan Data Pangan

Rhendy K P Widiyanto - detikNews
Selasa, 12 Nov 2019 14:08 WIB
Alur kerja Sistem Satu Data Indonesia (Sumber: Kementerian PPN/Bappenas)
Alur kerja Sistem Satu Data Indonesia (Sumber: Kementerian PPN/Bappenas)
Jakarta -

Sektor pertanian tercatat berkontribusi sebesar 10,32% pada PDB Indonesia di triwulan kedua tahun ini. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada 2018 terdapat setidaknya 26,13 juta rumah tangga di Indonesia yang bekerja sebagai petani. Satu tahun sebelumnya, masih menurut BPS, terdapat 27,77 juta penduduk miskin di negeri ini, dan hampir setengahnya berpenghasilan utama dari sektor pertanian.

Jika sektor ini adalah sektor yang diandalkan untuk memenuhi pangan bagi 267 juta rakyat Indonesia, maka sudah sepantasnya pembangunan sektor ini haruslah tepat sasaran, efisien, serta berdasar pada data-data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Terkait dengan data, telah menjadi perhatian publik bahwa data-data yang tersedia saat ini, khususnya data pangan, memiliki kualitas yang rendah. Hal ini diperparah dengan adanya berbagai versi data yang dipublikasikan oleh berbagai instansi pemerintah dan masing-masing menyatakan memiliki data yang akurat.

Kebingungan dan perdebatan seputar data ini perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum membahas berbagai inovasi kebijakan pembangunan di sektor pertanian. Berbagai metode dapat dipertimbangkan, namun hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyamakan data-data pangan.

Permasalahan Data

Sesaat setelah Dr. Syahrul Yasin Limpo dilantik sebagai Menteri Pertanian, salah satu pernyataan pertama adalah akan menyatukan data pangan dalam waktu seratus hari pertama masa jabatan. Pernyataan ini dapat dianalogikan sebagai reaksi Mentan terhadap permasalahan data-data pangan saat ini. Identifikasi sumber masalah dalam data pangan merujuk pada tiga hal, yaitu terkait tata kelola data, pemanfaatan data sebagai indikator kinerja, serta kendala teknis pengumpulan data.

Permasalahan pertama dalam data pangan adalah tidak jelasnya manajemen pengelolaan data. Permasalahan ini sejatinya tidak hanya dihadapi oleh sektor pertanian, tetapi negeri ini memang belum memiliki pola manajemen data yang baik dan jelas. PP 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik tidak menjelaskan secara rinci bagaimana sebaiknya pengelolaan data dilakukan. Produk hukum tersebut lebih banyak menerangkan pembagian pengelolaan statistik dasar, sektoral, dan khusus tanpa membentuk sistem hierarki pengelolaan data.

Dalam PP tersebut, seolah-olah setiap instansi pengelola data statistik di negeri ini berkedudukan setara satu dan yang lainnya. Akibatnya setiap instansi pemerintah seperti berhak memproduksi data yang sama, selama bukan data-data sensus yang merupakan tanggung jawab BPS. Dengan penggunaan metodologi pengumpulan data yang berbeda di setiap instansi, kebingungan pun terjadi, dan kebijakan yang seharusnya terintegrasi menjadi seperti mengarah pada tujuan yang berbeda.

Permasalahan selanjutnya dan cukup sulit untuk diselesaikan adalah fenomena data-data pangan, khususnya produksi, yang seringkali dikaitkan dengan kinerja suatu instansi. Data memang dikumpulkan dan dirujuk untuk membantu proses evaluasi, namun ketika data membawa konsekuensi jabatan dan pengurangan anggaran, maka akan sulit menemukan pimpinan organisasi yang "jujur" pada data mereka.

Pendekatan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah penerapan keamanan data dan informasi. Dalam bidang ilmu Official Statistics atau Pengelolaan Data Negara kita mengenal istilah data agregasi dan proteksi data-data yang bersifat by name by address. Hal ini dilakukan demi menghapus judgement penilaian kinerja yang rendah bagi suatu organisasi dan meningkatkan kepercayaan responden, terutama pihak swasta, pada data-data yang mereka berikan.

Dengan sistem ini, maka pihak swasta tidak perlu khawatir akan digunakannya data yang mereka laporkan untuk kepentingan pesaing mereka. Pemimpin instansi pemerintah pun tidak perlu khawatir jika data-data produksi mereka lebih rendah dari periode sebelumnya karena, misalkan, faktor perubahan iklim atau adanya perbaikan data dan metodologi pengumpulan data.

Permasalahan terakhir adalah kendala teknis pengumpulan data. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kontur daratan yang tidak rata. Dengan kondisi ini, sulit untuk mendapatkan data-data yang akurat secara real time kecuali dengan menggunakan bantuan teknologi informasi. Pengembangan sistem informasi sendiri hanyalah sebagai enabler atau sarana untuk membantu mengalirkan data dari lapangan ke pengelola di pusat. Hal yang lebih penting adalah memiliki sebuah sistem pengumpulan data yang ramah dengan aplikasi perkembangan teknologi.

Transformasi digital dalam sistem pengumpulan data perlu dilakukan secermat mungkin dengan mempertimbangkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat (people), penyesuaian data-data yang dikumpulkan dengan standar berbagi pakai antar sistem daring (data), dan pemilihan teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik sumber data (technology).

Satu Data Indonesia

Pada 12 Juni lalu, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Perpres ini diterbitkan untuk menjadi solusi di tengah krisis pengelolaan data kepemerintahan di negeri ini. Dalam Perpres ini, tata kelola data negara diatur melalui bagan organisasi dan alur yang jelas. Penyelenggara data negara diperjelas menjadi Pembina Data, Walidata, dan Produsen Data baik di tingkat pusat maupun daerah.

Tugas Pembina Data diemban oleh BPS untuk data-data statistik, BIG untuk data geospasial, dan Kemenkeu untuk data terkait keuangan negara. Tugas ini difokuskan untuk membina Produsen Data agar data-data yang dihasilkan sesuai dengan standar yang ditetapkan, dapat dibagipakaikan dengan mudah secara daring serta memiliki metadata dan kode referensi data yang unik untuk setiap data.

Pembina Data, dalam hal ini, tidak lagi berperan langsung sebagai pengumpul data di lapangan. Hanya Produsen Data yang diberi kewenangan untuk mengumpulkan data dari sumbernya langsung. Produsen Data sendiri adalah unit kerja di kementerian/lembaga (K/L) yang diamanatkan untuk mengumpulkan data-data yang terkait dengan sektor bidang kerjanya. Untuk data pangan, misalnya, produsen data ini adalah Kementerian Pertanian (Kementan) sebagai instansi yang bertanggung jawab pada sektor pertanian.

Dengan demikian, untuk setiap data yang diterbitkan pemerintah, hanya ada satu instansi yang mengumpulkannya, sementara instansi lain tidak dibenarkan melakukan pengumpulan untuk data yang sama. Hal ini secara otomatis akan menyelesaikan kesimpangsiuran data-data pemerintah yang selama ini terjadi.

Dalam melakukan tugasnya Pembina Data melakukan koordinasi dengan Produsen Data melalui Walidata. Tugas Walidata ini cukup strategis dalam Sistem Satu Data. Walidata memiliki tugas yaitu sebagai wakil dari instansi dalam Forum Satu Data, bertanggung jawab atas setiap data yang dihasilkan instansinya, serta sebagai perencana dan eksekutor perbaikan data di instansinya.

Forum Satu Data sendiri adalah sebuah wadah komunikasi antara Pembina Data dan Walidata untuk membahas penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Penetapan standar data, kode referensi data dan Produsen Data untuk setiap data-data negara dilakukan melalui forum ini. Ketetapan dari forum ini kemudian akan dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara data negara. Setiap K/L hanya diperkenankan memiliki satu Walidata.

Lebih lanjut, dalam sistem Satu Data, hanya Walidata yang berwenang melakukan diseminasi data. Penyebarluasan data secara daring telah ditetapkan hanya melalui Portal Satu Data. Ke depannya, tidak ada data-data negara yang dipublikasikan di luar Portal Satu Data atau diterbitkan selain oleh Walidata yang berwenang.

Pembagian Tugas

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, Perpres 39/2019 mengatur tata kelola data-data pemerintah dengan lebih jelas. Pembagian tugas antar-instansi pemerintah diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi tumpang tindih penyelenggaraan data. Pembagian tugas ini disesuaikan dengan kapasitas masing-masing instansi.

BPS yang selama ini kesulitan mengumpulkan data-data pangan di seluruh wilayah negeri ini, sebagai akibat minimnya sumber daya yang mereka miliki, tidak lagi diamanahkan untuk mengumpulkan data secara langsung. Mereka hanya bertanggung jawab pada pelaksanaan sensus, pembinaan, dan pengembangan metodologi pengumpulan data. Instansi lainnya seperti Kementan dan pemerintah daerah dianggap akan lebih mudah untuk pengumpulan data pangan karena memiliki kedekatan secara moral dengan sumber data.

Penggunaan Portal Satu Data sebagai satu-satunya media publikasi data secara daring juga merupakan gagasan yang sangat baik. Dengan portal ini, maka publikasi data-data negara dapat lebih mudah dikontrol. Penerapan sistem keamanan data dan informasi dengan mekanisme agregasi dan pembatasan akses data dapat diterapkan dalam portal ini. Dengan akses yang terbatas pada beberapa data, dimungkinkan untuk mulai melakukan perbaikan akurasi data langsung dari sumbernya. Responden data pun tidak perlu khawatir akan digunakannya data-data yang mereka laporkan untuk kepentingan yang merugikan mereka.

Lebih jauh, penggunaan Portal Satu Data, dapat dijadikan sebagai sebuah pemicu untuk mempercepat proses digitalisasi data-data kepemerintahan. Data-data yang dikelola oleh negara diarahkan untuk menjadi lebih ramah teknologi. Momen ini pun dapat dimanfaatkan untuk membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik atau dalam hal ini sistem pengumpulan data berbasis elektronik. Adopsi pola pikir Internet of Things (IoT) dalam pengelolaan data berpotensi menyelesaikan kendala teknis pengumpulan data untuk kondisi geografis seperti Indonesia. Dengan demikian, peningkatan kualitas data bukanlah hal yang sulit dicapai melainkan sangat mudah dilakukan.

Sistem Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam Perpres 39/2019 merupakan sebuah sistem pengelolaan data yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas data-data negara. Sistem ini dirancang untuk menjadi solusi dari ketidakpastian data untuk pembangunan nasional. Pasal penutup Perpres 39/2019 yang memberi waktu hanya satu tahun bagi seluruh K/L untuk menerapkan sistem ini menegaskan komitmen Presiden dalam membenahi data-data negara.

Melalui Perpres 39/2019 ini, Presiden Joko Widodo seolah berkata, "Cukup! Benahi data kita sekarang." Lebih jauh, dengan menerapkan Perpres ini untuk data-data pangan, maka menyamakan data-data pangan dalam waktu 100 hari pertama Menteri Pertanian adalah hal yang sangat mungkin untuk dilakukan.

Rhendy K P Widiyanto Statistisi di Kementerian Pertanian, pemegang gelar Master of Applied Statistics dari Victoria University of Wellington, Selandia Baru

(mmu/mmu)