Kekerasan Simbolik dalam Hukum Negara

Kolom

Kekerasan Simbolik dalam Hukum Negara

Abdul Rahim - detikNews
Selasa, 12 Nov 2019 11:10 WIB
Salah satu aksi masyarakat menolak RUU KUHP (Foto: Lamhot Aritonang)
Salah satu aksi masyarakat menolak RUU KUHP (Foto: Lamhot Aritonang)
Jakarta -
Jika diingat-ingat semasa kecil dulu, ternak tetangga seperti ayam maupun kambing cukup sering masuk ke pekarangan, memakan berbagai tanaman yang ada di sana, meski baru tumbuh ataupun yang hampir berbuah. Kekesalan terhadap ternak tetangga itu pun pasti ada, tetapi untuk sampai mempidanakan dan menuntut denda tidak pernah sekali pun terpikir di bayangan masyarakat kita yang kesehariannya sangat egaliter dalam pergaulan mereka.

Kini dalam salah satu pasal RUU KUHP muncul pasal yang mengatur seperti itu yang bisa dipidana. Tatanan masyarakat yang ingin dibangun dengan sanksi restitutif (denda) seperti itu sangat potensial membentuk masyarakat individualis dan berdalih didukung hukum negara.

Bagi masyarakat dengan tatanan borjuasi, hal semacam itu sepertinya tidak berdampak apa-apa bagi mereka, tetapi bagi tatanan masyarakat dengan solidaritas sosial yang mapan, RUU itu justru akan merusak tatanan yang selama ini mereka sepakati. Lalu ada benih-benih sikap individualisme yang bisa muncul dan berkembang.

Apa yang menjadi acuan para wakil rakyat untuk merancang itu sebenarnya sebuah hal yang mengada-ada, karena upaya untuk membangun tatanan masyarakat dengan RUU KUHP itu justru semacam upaya membangun moralitas, tetapi pada kenyataannya moral itu pun tidak seinstan itu dan dipaksakan melalui penetrasi hukum positif seperti itu.

Lain lagi dengan pidana pemerkosaan yang bisa terjadi meski ada ikatan perkawinan, hal itu justru sangat potensial meretakkan hubungan keluarga individu, karena perempuan lebih mudah lagi untuk menggugat cerai suami jika hal semisal yang dikhawatirkan dalam pasal RUU KUHP itu terjadi dalam hubungan suami-istri. Hal sederhana terkait pemaksaan berhubungan suami-istri padahal bisa diselesaikan dalam rumah tangga itu sendiri sebagai ruang privat, bukan malah diumbar penyelesaiannya di ruang publik dengan dasar hukum negara.

Begitu juga dengan pasal pidana bagi pelaku kohabitasi, atau pasal terkait perzinahan yang dilakukan oleh individu yang tidak mempunyai legitimasi status perkawinan yang sah, hal itu pun sangat potensial mendapatkan kriminalisasi tanpa pembuktian yang mapan. Ketika anggota masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan perilaku individu lain dalam satu rumah tangga di suatu masyarakat, mereka dengan mudah bisa mengorganisasi massa untuk persekusi individu lain yang hidup dalam suatu rumah tangga tanpa ikatan pernikahan. Sekali lagi dengan dalih ketidaksesuaian moral di masyarakat, dan hukum negara pun mendukung untuk mempidanakan mereka.

Padahal bisa saja ada beberapa individu yang kekurangan budget untuk menyewa tempat tinggal, tetapi dengan berkumpul bersama yang lain biaya-biayanya bisa di-sharing. Ataupun ketika hidup bersama itu mereka sebenarnya memang tanpa ikatan perkawinan, tetapi ada hal-hal yang lebih mudah yang bisa mereka kolaborasikan dengan tinggal bersama. Bukan berarti mereka bisa dengan mudah melakukan hal-hal yang di luar moralitas masyarakat, tetapi ada mekanisme pengawasan dari individu yang tinggal bersama itu pun berlaku di internal mereka.

Selubung Dominasi

Gelombang protes mahasiswa yang didukung masyarakat terkait RUU KUHP itu sudah sewajarnya karena RUU itu pun sangat potensial memunculkan kriminalisasi atas individu-individu yang diduga berbeda ataupun tidak sepaham dengan moralitas masyarakat. Meminjam konsepnya Pierre Bourdieu (1987), ada Kekerasan simbolik yang muncul melalui 10 pasal RUU itu yang secara mudah bisa dijadikan dalih untuk mengkriminalisasi individu lain.

Upaya-upaya untuk melawan dominasi itu sudah sewajarnya didukung oleh intelektual-intelektual kolektif dengan spirit emansipatoris yang mereka gaungkan agar upaya-upaya pendisiplinan tersebut bukan justeru melahirkan selubung dominasi. Ketertindasan masyarakat secara kultural terkait apa yang diinginkan produk hukum bukan hanya menjadi kehendak individu ataupun beberapa komunitas lalu diinfiltrasi ke keseluruhan masyarakat, tetapi akomodasi atas kepentingan publik seluruh warga negara terkait produk hukum cukup penting menjadi bahan pertimbangan.

Legitimasi atas kekerasan simbolik yang ingin dikukuhkan negara menjadi polemik ketika relasi kuasa di baliknya sarat kepentingan atas pihak-pihak tertentu yang ingin membentuk sikap individualitas. Hal-hal semacam ini bisa menjadi titik kritik untuk membebaskan diri dari kehendak individu yang ingin menguasai individu lain melalui mekanisme hukum positif negara. Apa yang bisa kita lakukan untuk merubah struktur ya tentu saja dengan tidak membiarkan selubung dominasi melalui hukum tersebut sebagai sebuah kesepakatan lalu menjadi sebuah kebenaran yang diakomodasi negara.

Padahal, upaya-upaya untuk membentuk kedisiplinan individu atau warga negara di suatu masyarakat tidak mesti melalui produk hukum dengan sanksi restitutif, tetapi kesepakatan-kesepakatan atas moral value yang ada di masyarakat menjadi hal yang perlu dijadikan dasar untuk pendisiplinan di masyarakat itu sendiri. Bukan berarti produk hukum dari negara tidak berlaku, tetapi apabila negara tidak mengakomodasi kepentingan seluruh warganya, maka itu pun sudah mengukuhkan dominasi simbolik dari relasi kuasa yang ada pada alat-alat negara itu sendiri.

Maka sesuatu yang wajar kemudian itu menjadi sasaran kritik dari semua kalangan yang terutama didukung oleh intelektual-intelektual kolektif yang ada di masyarakat.

Relasi Kepentingan

Kepentingan dari relasi kuasa yang coba dihadirkan negara melalui produk hukum itu sendiri cukup janggal ketika itu dihadapkan pada realitas masyarakat yang sebelumnya sudah mapan dengan kondisi egaliter, lalu dipaksakan untuk menerima produk hukum yang bersifat individualistik. Maka, kehadiran intelektual kolektif bukan hanya dari kalangan dengan relasi kuasa yang mapan, tetapi di tiap masyarakat itu pun ada upaya-upaya untuk menghadirkan intelektual kolektif, itu menjadi stimulus di tengah mereka untuk spirit emansipatoris.

Dukungan-dukungan untuk upaya pembebasan masyarakat dari ketertindasan yang diakomodasi kepentingan komunal tidak semestinya menjadikan negara tunduk atas itu, meskipun mereka dengan relasi kuasa yang mapan di dalam negara itu sendiri. Ada hal-hal yang lebih vital yang menjadi kepentingan bersama untuk mewujudkan persatuan meskipun dalam keragaman yang ada.

Spirit-spirit seperti itu mestinya selalu dipupuk untuk membangun kesadaran masyarakat yang egaliter tanpa sekat dan tanpa upaya-upaya pembedaan dikotomis yang selama ini masih menyelimuti konsep berpikir masyarakat kita yang memunculkan rasisme, diskriminasi, ataupun tindakan-tindakan lainnya yang bisa merusak kebhinekaan, lebih-lebih yang potensial diakomodasi melalui hukum positif negara.

Abdul Rahim staf pengajar Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram

(mmu/mmu)