detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Senin 11 November 2019, 14:35 WIB

Kolom

Dampak Perubahan Nomenklatur Kementerian Pariwisata

Jones Sirait - detikNews
Dampak Perubahan Nomenklatur Kementerian Pariwisata Wishnutama dan Angela Tanoesoedibjo
Jakarta - PresidenJokoWidodo (Jokowi) sudah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, danPerpres Nomor 70 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tertanggal 24 Oktober 2019. Hal itu menyusul perubahan nomenklatur Kementerian Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan diangkatnya Wishnutama sebagai menteri, dan AngelaTanoesoedibjo sebagai wakil.

Kalau kita melihat, kementerian ini menjadi mirip-mirip seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, dan menterinya disebut sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas. Hal itu sesuai denganPerpres Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, danPerpres Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Sebagaimana di Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menggunakan unit organisasi dan sumber daya di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, demikian juga dalam Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam pelaksanaan tugasnya menggunakan unit organisasi dan sumber daya di lingkungan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dengan perubahan seperti ini, kita melihat tugas pertama yang menghadang Wishnutama dan Angela adalah bagaimana mereka berdua bisa melakukan penataan organisasi maupun personalia khususnya di jajaran Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Termasuk, penempatan posisi-posisi baru di kementerian. Dan karena Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini tentu tidak bisa dipisahkan dari badan yang sudah ada sebelumnya yaitu Badan Ekonomi Kreatif, maka segera menjadi persoalan adalah bagaimana menyesuaikannya ke struktur yang baru yang juga menempatkan pariwisata di dalamnya.

Yang jelas, susunan organisasi dengan enam deputi saat di Bekraf dulu tentunya akan perlu penyesuaian. Dulu ada Deputi Riset, Edukasi, dan Pengembangan, Deputi Akses Permodalan, Deputi Infrastruktur, Deputi Pemasaran, Deputi Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi, serta Deputi Hubungan Antar-Lembaga dan Wilayah, tentunya akan perlu penyesuaian. Kini setelah perubahan menjadi Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif khususnya di Pasal 4 sudah ditetapkan Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I, Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II, Deputi Riset, Edukasi, dan Pengembangan, Deputi Akses Permodalan, Deputi Infrastruktur, Deputi Pemasaran, Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi, dan Deputi Hubungan Antar-Lembaga dan Wilayah.

Kedeputian yang bertambah menjadi 10 jelas menunjukkan ini adalah sebuah organisasi yang "gemuk". Tapi, sejumlah pihak mempertanyakan apakah badan itu justru tidak duplikasi dengan kementerian? Terhadap pertanyaan itu, saya melihat tidak ada duplikasi, dan tidak ada juga tumpang-tindih antara deputi di badan dengan deputi di kementerian. Sebab kalau dilihat dari struktur organisasi di kementerian berdasarkan Perpres Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tidak ada yang namanya deputi, tapi sekretariat kementerian, dan empat staf ahli yaitu staf ahli bidang ekonomi dan kawasan pariwisata, staf ahli bidang multikultural, staf ahli bidang kemaritiman, dan staf ahli bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Artinya, antara kementerian dan badan itu tidak ada masalah. Contohnya sudah ada sebelumnya yaitu di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas.Tak hanya itu, ingat dulu kita juga punya Kemenristek/Kepala BPPT yang dijabat BJ Habibie di era Kabinet Pembangunan III, IV, V, VI Presiden Soeharto, yang saat ini kembali dibangkitkan Presiden Jokowi di periode kedua dengan membentuk Kementerian Riset dan Teknologi (Menristek)/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Pertanyaan saya sebenarnya, mengapa Presiden Jokowi tidak membiarkan kementerian itu hanya mengurusi pariwisata, dan membiarkan Badan Ekonomi Kreatif tetap seperti semula? Misalnya begini, jika memang Presiden Jokowi tertarik untuk menarik Wishnutama ke pemerintahan, mengapa dia tidak diberikan posisi sebagai Menteri Pariwisata, dan Angela yang kini jadi wamen menjadi Kepala Badan Ekonomi Kreatif?

Mungkinkah ini bermula dari keinginan untuk "mengangkat ekonomi kreatif" menjadi kementerian tersendiri dengan Wishnutama sebagai menterinya, namun terbatasi oleh jumlah kementerian yang tidak boleh lebih dari 34? Saya tidak tahu, tapi mungkin campuran dari berbagai problematika itu; hanya presiden yang tahu. Fakta sejarah menunjukkan, pariwisata memang diatur secara berbeda di setiap pemerintahan di Indonesia sejak zaman Orde Lama sampai saat ini.

Dari hitungan saya, hanya dua masa pemerintahan, pariwisata diberikan kepada kementerian tersendiri yaitu Kementerian Pariwisata tanpa "menempelkan" sektor tambahan dalam nomenklaturnya. Pertama pada era Presiden Soekarno ketika Hamengkubuwono IX menjadi Menteri Pariwisata meskipun kala itu masanya cukup pendek pada 1966, dan yang kedua pada era Presiden Jokowi atau Kabinet Kerja 2014-2019 dengan Arief Yahya sebagai menterinya.

Selebihnya, semua nomenklaturnya "digandeng" dengan sektor lain. Misalnya di era Djatikusumo pada Kabinet Kerja I, II, III yang dipimpin Presiden Soekarno pada 1959-1963, ketika itu nama kementeriannya adalah Menteri Muda Perhubungan Darat, Pos, Telegraf dan Telepon sebelum kemudian berganti nama menjadi Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi, dan Pariwisata. Masih di era Presiden Soekarno pada Kabinet Dwikora 1966 kementerian berganti nama menjadi Kementerian Pos dan Telekominikasi dengan Soerjadi Soejadarma menjadi menterinya.

Di era Presiden Soeharto, kita diperkenalkan dengan nama Kementerian Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi dengan menterinya adalah Achmad Tahir (1983-1988), Soesilo Soedarman (1988-1993) hingga Joop Ave (1993-1998). Kemudian di akhir pemerintahan Soeharto nama kementerian ini berganti lagi menjadi Kementerian Pariwisata, Seni dan Budaya dengan menterinya Abdul Latief (1998). Kemudian di awal Reformasi berubah menjadi "menteri negara" dengan nama lengkap Menteri Negara Pariwisata, Seni dan Budaya di era Marzuki Usman (1998-1999).

Lalu menjadi Menteri Negara Pariwisata dan Kesenian era Presiden Gus Dur dengan menteri Hidayat Jaelani (1999-2000), berganti lagi menjadi Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata pada era Presiden Megawati Soekarniputri (2001-2004) dengan menteri I Gede Ardhika, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata era Presiden SBY dengan menteri Jero Wacik (2004-2009, 2009-2011), lalu jadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan menteri Mari Elka Pangestu masih di era Presiden SBY. Terakhir menjadi Kementerian Pariwisata di era pemerintahan periode pertama Presiden Jokowi dengan menteri Arief Yahya, dan pada periode kedua berganti menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengulangi era Presiden SBY tadi.

Apa yang menarik? Ada dua cara menanggapi gonta-ganti nama kementerian yang mengurusi pariwisata itu. Pertama dari cara pandang negatif, yaitu adanya inkonsistensi dari setiap pemerintahan terhadap urgensi pariwisata dalam konteks pembangunan. Dalam pandangan ini, pariwisata masih dianggap "sektor nomor sekian", bahkan dalam sejumlah kabinet pariwisata dianggap sebagai kegiatan "sosial" daripada "bisnis", sehingga tidak heran jika ditempatkan di Kementerian Koordinasi Kesra daripada Kementerian Koordinasi Perekonomian.

Bahkan, seperti juga disinggung sebelumnya, dulu tidak jarang kementerian pariwisata dipersempit ruang geraknya dengan memberinya status "Kementerian Negara" (bukan kementerian penuh) yang tidak punya kewenangan untuk eksekusi, sehingga di periode tertentu mendorong lahirnya badan terkait pariwisata seperti terjadi di era Gus Dur dan Megawati. Kedua, dari cara pandang positif, yaitu perubahan itu sebagai simbol dari dinamisnya dunia kepariwisataan dan posisinya sangat fleksibel.

Kalau diminta untuk menjawab apa dampak negatif apabila kementerian pariwisata digabung atau dicangkokkan dengan sektor lain seperti ekonomi kreatif? Menurut saya, satu yang paling mendasar yang bisa sangat mengganggu adalah: menteri atau kementerian bisa terdorong untuk tidak fokus. Mengapa? Karena baik pariwisata maupun ekonomi kreatif adalah dua sektor yang sama-sama besar dan punya potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia. Hal itu membutuhkan ekstra fokus.

Kritik seperti ini begitu kuat terdengar ketika era Mari Pangestu menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Mari Pangestu dikritik karena terlalu banyak menghabiskan waktunya untuk ekonomi kreatif daripada pariwisata. Meski tentu saja bisa jadi ini penilaian subyektif. Ada juga yang bertanya, bukankah keduanya bisa dipadukan karena ada persamaan atau kaitannya? Tentu ada, sama seperti ketika kita juga bisa menemukan kaitan antara pariwisata dengan perdagangan dan investasi, pariwisata dengan pembangunan desa, bahkan jika mau pariwisata dengan politik dan HAM.

Bayangkan ekonomi kreatif yang terdiri dari banyak sub-sektornya mulai dari bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, serta televisi dan radio. Itu juga membutuhkan perhatian penuh, bukan setengah-setengah.

Karena Wishutama maupun Angela memiliki background dunia kreatif, maka tantangan terbesar terhadap mereka berdua adalah apakah mereka bisa memahami pariwisata dengan baik. Sebab terus terang, ada banyak kalangan cukup khawatir pariwisata akan terabaikan di tangan mereka berdua jika tidak cermat membangun keseimbangan.

Karena itu, saran kita, Wishnutama dan Angela harus banyak mendengar dan belajar khususnya soal pariwisata ini. Mereka harus bisa menjaga keseimbangan antara keduanya, namun tentunya komposisi yang clear yaitu dengan tetap menempatkan pariwisata di depan. Kalaupun ada yang perlu dikaitkan dengan ekonomi kreatif, maka tantangan terbesarnya adalah bagaimana membuat terobosan besar untuk mendatangkan wisatawan melalui dunia kreatif secara terpadu, dan bagaimana mendorong pembangunan dan manajemen destinasi wisata secara lebih baik melalui pengembangan dunia kreatif. Selamat bekerja!

Jones Sirait peminat geografi dan pariwisata, mantan wartawan, tinggal di Jakarta


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com