detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Rabu 23 Oktober 2019, 15:04 WIB

Mimbar Mahasiswa

"Hukum yang Hidup" dalam Rancangan KUHP

Christian Hutahaean - detikNews
Hukum yang Hidup dalam Rancangan KUHP Penyelesaian sebuah kasus dengan hukum adat (Wilpret-detikcom)
Jakarta -
Perhatian publik pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) belum juga surut. Berbagai macam opini publik mengenai RKUHP masih membanjiri media-media di Tanah Air. Pada pokoknya, ada yang secara tegas menolak, ada yang menyuarakan penundaan sembari merevisi pasal-pasal yang dianggap bermasalah, dan ada pula yang menyatakan dukungannya agar RKUHP segera disahkan. Sikap tersebut tentunya dilandasi oleh alasan masing-masing pihak.

Ada yang beranggapan bahwa RKUHP tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, ada yang berpandangan bahwa sebagian besar materi muatan RKUHP sudah baik, dan ada pula yang berpendapat bahwa sudah seharusnya KUHP Indonesia mengalami pembaharuan, mengingat KUHP (Wetboek van Strafrecht) yang ditinggalkan oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda sudah usang dan tidak sesuai lagi dengan keadaan serta tuntutan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Yang pasti, hingga saat ini masyarakat Indonesia masih berusaha untuk menyatukan persepsi mengenai RKUHP yang mengundang polemik ini. Hal ini dapat kita lihat dari obrolan masyarakat, banyaknya media yang gencar melakukan pemberitaan mengenai RKUHP, hingga kampus-kampus yang mengadakan dialog-dialog publik guna membahas substansi dari RKUHP tersebut.

Dari beberapa pasal yang selama ini menjadi isu publik, salah satu yang menjadi perbincangan hangat adalah mengenai konsep hukum yang hidup (the living law) yang ditegaskan dalam Pasal 2 RKUHP. Pada intinya, pasal tersebut menegaskan bahwa suatu perbuatan bisa dipidana jika bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Lalu, apa yang dimaksudkan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat?

Hukum yang hidup dalam masyarakat pada dasarnya adalah hukum yang diakui oleh masyarakat atau kelompok masyarakat, yang mana hukum ini lahir dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak bersifat sengketa, melainkan sebuah pandangan rasional masyarakat tentang apa yang adil, ideal, serta dicita-citakan oleh setiap anggota masyarakat yang bersangkutan.

Oleh karena hukum ini lahir dari pandangan rasional masyarakat dan dicita-citakan oleh seluruh anggota masyarakat, maka hukum ini tidak memerlukan institusionalisasi atau pelembagaan serta pengesahan dari badan atau pejabat mana pun. Institusionalisasi tersebut tidak dibutuhkan karena hukum yang hidup tersebut bukan merupakan hukum imperatif yang dipaksakan dari atas, melainkan lahir dan tumbuh dari bawah sebagai hasil dari interaksi diantara anggota masyarakat dan senantiasa hidup dalam komunitas masyarakat tersebut.

Hukum itu benar-benar inheren dengan tatanan kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Itulah mengapa ia disebut sebagai hukum yang hidup.

Kontradiksi

Berangkat dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa yang dikatakan sebagai hukum yang hidup sejatinya adalah serangkaian peraturan tidak tertulis yang diakui dan dijunjung tinggi oleh suatu kelompok masyarakat di suatu tempat. Definisi ini kurang lebih sama dengan definisi hukum positif. Bedanya, hukum positif tertulis, sedangkan hukum yang hidup tidak tertulis.

Indonesia yang secara historis merupakan negara hukum yang menganut sistem hukum Eropa Continental (Civil Law) cenderung menyandarkan penegakan hukumnya pada hukum-hukum yang tertulis. Bukan pada hukum yang tidak tertulis seperti yang dianut oleh negara-negara dengan sistem hukum Anglo Saxon (Common Law). Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu."

Ketentuan yang dikenal sebagai Asas Legalitas ini tidak mengalami perubahan dan tetap dicantumkan dalam RKUHP. Sementara hukum yang hidup diatur pada Pasal 2 ayat (1) RKUHP yang berbunyi: "…hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini."

Pengaturan hukum yang hidup dalam RKUHP ini pun dengan sendirinya membuat setiap orang mengerutkan dahi. Di satu sisi, hukum yang hidup dipahami sebagai hukum yang tidak tertulis. Sementara di sisi lain, hukum pidana Indonesia masih mengamini asas legalitas yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut. Narasi yang kemudian dibangun adalah narasi yang mentoleransi kontradiksi antara asas legalitas dengan hukum yang hidup tersebut.

Menurut saya, kontradiksi tersebut bukanlah sesuatu yang tolerable karena memiliki perbedaan yang sangat fundamental. Menerima dua hal yang kontradiktif ini sama saja dengan menegasikan esensi dari asas legalitas dan esensi hukum yang hidup pada saat bersamaan. Pengaturan hukum yang hidup di RKUHP juga membuat hukum yang hidup terkesan disimplifikasikan hanya sekadar hukum adat dan hukum agama.

Padahal, hukum yang hidup tidak bisa dipahami hanya hukum adat dan hukum agama. Melainkan hukum-hukum tak bernama (The Unnamed Law) di luar hukum adat dan hukum agama. Karena, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, hukum yang hidup itu adalah semua hukum yang lahir dan tumbuh dari bawah dalam sebuah kelompok masyarakat, termasuk hukum yang bukan hukum adat maupun hukum agama. Dengan begitu, mempositifkan hukum yang hidup hanya akan mereduksi esensi the living law itu sendiri.

Mengkaji Ulang

Bagi orang-orang yang berkecimpung di dunia hukum, baik akademisi, praktisi, hingga pemerhati hukum, Putusan Bonda barangkali sudah menjadi pengetahuan wajib. Putusan Bonda adalah putusan yang terkenal atas perluasan makna "barang" dalam Pasal 378 KUHP. Putusan Bonda merupakan putusan Pengadilan Tinggi yang diputuskan oleh Bismar Siregar, SH selaku Hakim Tunggal dalam perkara tersebut.

Singkat cerita, Bismar Siregar mengoreksi putusan pengadilan tingkat pertama dan menyatakan terdakwa bersalah dengan menganalogikan alat kelamin perempuan sebagai barang. Analogi yang dilakukan oleh Bismar tersebut yaitu dengan menggali kebiasaan yang ada dalam masyarakat Tapanuli, di mana bonda yang berarti barang, kerap dikonotasikan sebagai alat kelamin. Mengenai putusan dan duduk perkara kasus tersebut lebih lanjut dapat diakses di Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Artinya, kendati tidak diatur secara tertulis dalam KUHP, hukum serta kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat memang telah dan akan tetap menjadi salah satu penentu apakah seseorang dapat dijatuhi pidana atau tidak. Yakni melalui penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim guna memeriksa serta mengadili perkara pidana yang tidak atau belum diatur dalam undang-undang.

Dalam hal inilah kontradiksi antara asas legalitas dengan hukum yang hidup menjadi kontradiksi yang dapat ditoleransi serta dapat dijalankan secara bersamaan. Sedangkan mempositifkan hukum yang hidup menjadi hukum tertulis sama artinya dengan menafikan hukum yang hidup itu sendiri. Semoga pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengkaji ulang serta mempertimbangkan secara lebih matang, apakah hukum yang hidup layak untuk diatur dalam RKUHP atau tidak.

Christian Hutahaean mahasiswa Fakultas Hukum USU dan anggota GMNI Medan


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com