detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Rabu 23 Oktober 2019, 13:20 WIB

Kolom

"Middle Income Trap" dan Kapabilitas Dinamis Bangsa

Badri Munir Sukoco - detikNews
Middle Income Trap dan Kapabilitas Dinamis Bangsa
Jakarta -

Kementerian PPN/BAPPENAS saat ini telah mensosialisasikan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang bertema "Indonesia Berpenghasilan Menengah–Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan." Awal Januari 2020 RPJMN ini akan disahkan dan dijadikan landasan Kabinet Kerja II untuk melaksanakan fungsinya.

Tema tersebut sangat menarik, mengingat banyak lembaga global memberikan proyeksi optimis untuk Indonesia di masa depan. Misalnya, Standard Chartered Plc. memproyeksikan ekonomi Indonesia akan menjadi yang terbesar ke-4 dunia pada 2030 (lebih cepat 20 tahun dibandingkan proyeksi PricewaterhouseCoopers). Proyeksi ini akan menjadi realita, jika Kabinet Kerja II tahun 2019-2024 mampu memberikan fondasi ekonomi yang kokoh agar Indonesia tidak mengalami middle income trap.

Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan menyatakan agar lepas dari jebakan tersebut dibutuhkan pertumbuhan ekonomi lebih dari 6% per tahun, sedangkan kapasitas pertumbuhan Indonesia saat ini hanya berada pada kisaran 5-5,5 persen saja (berdasarkan pendekatan fungsi produksi).

Kebijakan reformasi struktural apa yang dibutuhkan Indonesia agar terlepas dari perangkap pendapatan menengah? Dalam pidato kemenangannya (21 Mei 2019), Presiden terpilih Joko Widodo menekankan bahwa Indonesia harus menjadi "...negara yang lebih produktif, yang memiliki daya saing tinggi, …fleksibilitas tinggi dalam menghadapi perubahan..." Kalau disarikan, Indonesia harus memiliki kapabilitas dinamis untuk lepas dari middle income trap.

Middle Income Trap

Middle income trap
adalah kondisi di mana suatu negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah (US$ 1,000–12,000 menurut Bank Dunia), namun tidak dapat melebihinya guna menjadi negara berpenghasilan tinggi. Salah satu negara yang sedang berjuang lepas dari perangkap ini adalah China, meskipun sejak 2010 mengambil alih posisi Jepang sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua dunia dan akan menggeser Amerika Serikat (AS) sebagai yang terbesar tahun 2030.

Bila pada Revolusi Industri 1.0 Inggris begitu dominan sebagai pelopor mesin uap, lalu digantikan AS pada Revolusi Industri 2.0 (listrik dan manajemen produksi) dan 3.0 (elektronik dan teknologi informasi), maka Revolusi Industri 4.0 justru posisi AS sebagai pelopor akan tergantikan oleh negara yang 4 dekade lalu masih tergolong miskin.

Awal tahun 2000-an, China membuat rencana strategis untuk keluar dari perangkap ini dengan menjadikan knowledge-based industry sebagai industri unggulan di masa depan. Kebijakan ini diwujudkan melalui visi Made in China 2025.

Kapabilitas Dinamis

Kapabilitas dinamis merupakan kemampuan organisasi untuk membuat, mendayagunakan, dan melindungi sumberdaya yang dimiliki untuk berdaya saing yang berkelanjutan (Teece, 2007). Konsep yang berasal dari disiplin ilmu Manajemen Strategi, namun cukup relevan dalam menerangkan dan memberikan solusi agar Indonesia berdaya saing yang berkelanjutan. Terdapat tiga kapabilitas yang harus dimiliki: sensing, seizing, dan reconfiguring.

Sensing merupakan kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi target market yang dituju berdasarkan peluang yang ada, dalam konteks ini memilih kapabilitas yang menghasilkan value-added tinggi. Sejak akhir 1990-an, China terkenal sebagai the world's manufacturer, khususnya produk ber-value-added rendah. Kemampuan para pengusaha dalam memproduksi apapun yang dibutuhkan dunia sangat mengagumkan, bahkan menurunkan biaya produksi pada semua industri di dunia.

Namun, China juga harus menghadapi tuduhan banyak negara terkait pelanggaran hak cipta maupun polusi yang ditimbulkan oleh skala produksi yang ada. Strategi yang seragam, low-cost strategy (dan low-cost economy), semakin susah dipertahankan ketika purchasing power masyarakatnya meningkat dengan real inflation tinggi. Meskipun banyak stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah (khususnya dalam menekan inflasi), namun dalam jangka panjang sulit bagi China mempertahankan daya saingnya di tingkat global.

Kajian strategis yang dilakukan memperlihatkan bahwa produk yang knowledge-based memiliki value-added tertinggi (differentiation strategy). Singkat kata, diluncurkanlah Made in China 2025 dengan menyasar 10 industri dengan value-creation tinggi agar lepas dari middle income trap: electrical equipment, farming machines, new materials, energy saving and new energy vehicles, numerical control tools and robotics, information technology, aerospace equipment, railway equipment, ocean engineering equipment and high-end vessels, dan medical devices. Hal inilah yang memicu perang dagang antara AS dan China, karena sebagian besar industri tersebut merupakan andalan Amerika untuk tetap menjadi pemimpin ekonomi dunia.

Seizing merupakan kemampuan organisasi untuk mengasimilasikan dan mentransformasikan pengetahuan baru yang dimiliki serta menetapkan batasan-batasan dari bisnis yang akan dilakukan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sejak awal reformasi ekonomi 1980-an, perusahaan teknologi yang akan menyasar pasar China diharuskan melakukan foreign direct investment (FDI) dan melakukan transfer teknologi kepada perusahaan lokal. Tidaklah mengherankan jika perusahaan China dengan cepatnya catch-up technology dalam produksi mobil maupun smartphone (bandingkan dengan Indonesia yang sampai saat ini masih belum bisa mandiri memproduksi alat transportasi, meskipun FDI pada sektor otomotif telah dilakukan sejak 1967).

Pada 2010, pengeluaran R&D Cina mencapai 1,7% dari GDP (tahun yang sama AS memiliki 2,7%) dan berencana meningkatkan hingga 2,5% pada 2020 (setara dengan US$387 miliar). Government spending menjadi insentif bagi industri untuk menghilirisasi temuan ilmuwan di universitas dan lembaga-lembaga riset yang ada, khususnya pada 10 bidang tersebut di atas. Kelincahan dan kecepatan yang menjadi ciri khas perusahaan-perusahaan China untuk produk ber-value-added rendah diaplikasikan pada produk yang berteknologi tinggi, bahkan mulai dipamerkan via film-film terbaru yang diproduksi bersama Hollywood maupun tayangan National Geographic dan Discovery yang selama ini menjadi showroom bagi produk-produk high-end AS.

Reconfiguring adalah kemampuan organisasi untuk berinvestasi pada bisnis baru, meninggalkan bisnis yang tidak menguntungkan, dan beraliansi. Data Scival (database publikasi ilmiah dengan cakupan: +14.000 lembaga riset, +230 negara, +48 juta karya ilmiah pada 1.433 topik) menunjukkan bahwa pada 10 bidang di atas, kuantitas publikasi ilmuwan China sangat dominan. Untuk Artificial Intelligence (AI), dihasilkan 95.722 karya ilmiah sepanjang 2009-2018 (sebagai perbandingan, semua topik karya ilmiah yang dihasilkan ilmuwan Indonesia pada periode yang sama sebesar 99.795 buah).

AS menghasilkan 38.117 karya ilmiah, adapun India hanya setengahnya AS. Chinese Academy of Sciences (CAS) memiliki kontribusi terbesar, diikuti oleh Ministry of Education China (MOE-C), baru universitas-universitas yang ada (Tsinghua, Beihang, dan lainnya). Diprediksi oleh Allen Institute for Artificial Intelligence, mulai tahun depan ilmuwan China akan mengalahkan AS pada top tier journals yang menjadi rujukan ilmuwan maupun industri di seluruh dunia. Saat ini, 3% dari karya ilmiah ilmuwan China digunakan oleh perusahaan, meskipun prosentasenya lebih kecil dibandingkan AS (14,3%), namun kuantitasnya relatif sama. Bedanya, di AS kontributor utama karya ilmiah di bidang AI adalah Microsoft, baru universitas-universitas yang ada (Carnegie Mellon, MIT, Stanford, dan lainnya).

Investasi besar juga dilakukan Pemerintah China pada sustainable development (RMB 210 miliar) untuk 5 tahun sejak 2009. Tekanan dunia Barat juga direspons dengan menambah anggaran tersebut, dan ironisnya Presiden Trump menarik diri dari inisiatif-inisiatif untuk membuat dunia lebih hijau. Dapat dipastikan bahwa cepat atau lambat AS akan ketinggalan pada industri clean energy. Hasil alokasi anggaran yang superjumbo tersebut salah satunya adalah +40% publikasi ilmiah tentang secondary and electric batteries di dunia dihasilkan oleh ilmuwan China (57.266 publikasi).

AS memproduksi 21.441 publikasi. Kontributor utama tetap CAS dan MOE-C, diikuti oleh Tsinghua University. Meskipun sitasi paten oleh industri hanya sepersepuluh dibandingkan AS, namun tren yang terus meningkat menjadikan cepat atau lambat China akan menjadi penantang AS dalam clean industry ini.

Tidak hanya investasi dalam knowledge melalui ilmuwan untuk kemudian dikomersialisasi, inorganic growth strategy juga dilakukan dengan melakukan investasi langsung pada perusahaan-perusahaan teknologi tinggi di seluruh dunia, khususnya USA. Bahkan Council of Foreign Relations, lembaga think tank terkemuka untuk kebijakan luar negeri USA, menyatakan lebih dari US$100 miliar penanaman modal dan akuisisi dilakukan oleh perusahaan-perusahaan China (2013-2018). Fakta yang akhirnya mendorong Kongres harus setuju atas akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan asing (khususnya China) guna mencegah pembelian besar-besaran teknologi tinggi USA.

Selain itu, Pemerintah China memutuskan meninggalkan industri yang menghasilkan produk ber-value-added rendah (dan berpolusi tinggi). Keputusan ini membutuhkan negara lain yang bersedia menjadi produsen produk tersebut, dan negara-negara Afrika menjadi sasaran utama investasi bagi perusahaan-perusahaan China yang berkategori tersebut. Difasilitasi oleh One Belt One Road dan Trans-Pacific Partnership, pemindahan fasilitas produksi semakin lancar. Hal inilah yang melengkapi rekonfigurasi ekonomi China untuk mewujudkan Made in China 2025.

Rekomendasi

Pada periode pertamanya, Presiden Joko Widodo menitikberatkan pada infrastruktur agar produk Indonesia berdaya saing di tingkat global. Hasilnya, posisi Indonesia meningkat dari 53 (2014) menjadi 46 (2018) pada Logistic Performance Index yang dikeluarkan Bank Dunia. Menariknya, meskipun ukuran ekonomi Indonesia saat ini terbesar ke-7 dunia, namun Global Competitiveness Index tahun 2019 menempatkan kita pada posisi 50 dunia. Terlihat bahwa daya saing Indonesia masih di bawah negeri jiran (Singapura #1, Malaysia #27, dan Thailand #40).

Kemampuan Indonesia menghasilkan produk yang ber-value added tinggi, innovation capability, malah hanya 74 dunia (Singapura #13, Malaysia #30, Thailand #50). Kondisi ini menjadi early warning bagi kita. Jika tidak ada perubahan, dapat dipastikan bahwa Indonesia akan kehilangan kesempatan untuk lepas dari middle income trap.

Untuk lepas, tidak hanya mengandalkan domestic market yang besar, namun memilih industri yang memberikan value-added tinggi. Dengan dukungan angkatan kerja berusia muda yang besar–demographic bonus, sangat dimungkinkan Indonesia dapat bersaing melalui knowledge-based economy. Kalau tidak, Indonesia hanya menjadi pasar gemuk produsen negara lain dan middle income trap akan menjadi kenyataan. Periode kedua Presiden Joko Widodo sangat krusial dalam meletakkan Indonesia pada knowledge-based economy yang akan menjadikan Indonesia sebagai negara berpenghasilan tinggi dan tidak terlena oleh proyeksi-proyeksi optimis di atas.

Indonesia harus memiliki kapabilitas yang dinamis. Sensing, seizing, dan reconfiguring industri yang ber-value added tinggi adalah reformasi struktural yang harus dilakukan. Kajian yang komprehensif dan matang untuk menentukan industri mana yang akan disasar adalah langkah awal. Apakah Indonesia menjadi penantang negara-negara maju pada hotspot area, seperti AI, solar and other alternative energies, dan lainnya; atau fokus pada niche area yang tidak semua negara mampu menjadi nomor satu, misalnya tropical diseases and cures, tropical tourism, halal industries, moslem fashion, dan lainnya.

Hal ini yang perlu dituangkan dalam RPJMN Indonesia, industri strategis apa yang akan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia agar terlepas dari middle income trap. Draft RPJMN yang ada sekarang tidak menyebutkan secara eksplisit industri mana yang akan menjadi andalan Indonesia. Dan tentunya perlu ada konsistensi akan kebijakan, minimal dalam 20 tahun ke depan sektor industri tersebut akan menjadi prioritas bagi siapapun presidennya. Karena membangun industri strategis bukanlah program dengan hasil nyata dalam waktu singkat, namun butuh kebersinambungan agar daya saing Indonesia mengalami keberlanjutan.


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com