detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 22 Oktober 2019, 12:50 WIB

Kolom

Kontekstualisasi Peringatan Hari Santri

Ade Ardo - detikNews
Kontekstualisasi Peringatan Hari Santri Peringatan Hari Santri di Ciamis (Foto: Dadang Hermansyah)
Jakarta -
Sejak ditetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional tidak sedikit yang mempersoalkan penting-tidaknya penetapan dan peringatan hari tersebut bagi masyarakat Indonesia. Perlu dicatat, jauh sebelum Cliffort Geertz dalam The Religion of Java mempolarisasi santri-abangan-kiai di Mojokuto, istilah 'santri' sebenarnya sudah muncul, bahkan memakan korban. Istilah itu dimunculkan oleh Belanda untuk mengatur masyarakat Indonesia berdasarkan agama.

Istilah 'santri' mengacu pada sekelompok muslim yang mutih, berpuasa, atau mereka yang dianggap muslim taat. Sementara itu, mereka yang dianggap abangan adalah mereka yang "merah", yang melakukan bid'ah, seperti memakan sirih dengan membuang dhubang (air liur yang berwarna merah). Untuk itulah, kelompok yang kedua ini, yang bisa saja berasal dari non-Islam, diharuskan menjadi santri dalam pengertian kolonial, semata-mata agar hak-hak mereka bisa diakomodasi oleh penjajah. Mereka harus melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum Islam meskipun mereka beragama Hindu, Buddha, atau Kristen.

Artinya, sejak awal, santri punya dimensi politis, lebih tepatnya dipolitisasi untuk kepentingan administratif pemerintah. Mungkin tidak sedikit yang bertanya-tanya: Apa sebenarnya dimensi politis di balik peringatan Hari Santri itu?

Setiap orang punya hak untuk memperingati dan diperingati, tetapi peringatan itu akan bermasalah jika ia hanya dibatasi untuk kepentingan kelompok tertentu. Keberatan beberapa kelompok atas diberlakukannya Hari Santri adalah bukti bahwa kita terlalu sibuk dengan persoalan bungkus dibanding isi. Begitu pula, selebrasi memakai sarung oleh mahasiswa Universitas Islam Malang beberapa tahun lalu yang akhirnya mencatat rekor MURI, sekaligus munculnya meme-meme dukungan "Ayo Mondok", itu juga membuktikan hal tersebut: seolah-olah yang disebut santri adalah mereka yang bersarung, mereka yang NU, dan seterusnya.

Jika ini terus terjadi, bukan hanya makna "perjuangan sesungguhnya" saja yang diabaikan, melainkan juga munculnya over-sektarianisme. Padahal, jika direnungkan kembali, apapun yang disebut sebagai peringatan oleh pemerintah itu tidak ada yang tidak sektarian. Ada Hari TNI, Hari Buku, Hari Sarjana, Hari Filateli. Semuanya tidak akan memuaskan berbagai pihak. Mengapa tidak ada Hari Tukang Becak, misalnya? Tidak ada Hari Pascasarjana? Tidak ada Hari Pengumpul Akik?

Pertanyaan itu sekilas memang lelucon, tapi ia juga sebagai peringatan yang paradoksal bahwa Hari Santri seharusnya tidak perlu diselebrasi sedemikian rupa, selain sebagai reminder bahwa resolusi jihad itu tak pernah selesai.

Agama dan Kedaulatan

"Bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa-Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama, kedaulatan Negara Republik Indonesia Merdeka."

Demikianlah petikan pembuka dari Resolusi Jihad yang dimuat di Kedaulatan Rakyat, edisi No. 26, tahun ke-1, Jumat Legi, 4 hari setelah dikeluarkannya surat resmi dari Hadratussyaikh. Ada dua poin dari resolusi itu yang relevansinya bisa dihadirkan kembali saat ini, yakni agama dan kedaulatan NKRI.

Inilah dua poros ganda yang seharusnya digunakan sebagai instrumen memahami makna jihad. Apa yang disebut sebagai jihad bagi kalangan santri idealnya adalah jihad memperjuangkan kedaulatan NKRI dengan tetap bersandar pada asas-asas agama Islam. Kini, kedaulatan tersebut sedang berada dalam krisis. Penjajah hadir dengan wajah-wajah yang berbeda, dengan—menjadikan—agama sebagai "masker"-nya.

Infiltrasi ideologi negara dengan "masker" agama yang mengarah pada revolusioner paham radikalisme hendak melumat ideologi pancasila yang sudah final, sehingga menjadi ancaman besar bagi kedaulatan NKRI. Bagi saya, hal-hal yang berbau radikalisme tersebut kini jauh lebih mendesak daripada sekadar mengingat kembali perjuangan fisik para santri dahulu, apalagi sekadar melakukan selebrasi berlebihan atas diakuinya perjuangan tersebut oleh pemerintah.

Persoalan radikalisme itu bersifat urgen dan jangka panjang dibanding berdebat tentang penting tidaknya menjadikan 22 Oktober sebagai Hari Santri. Artinya, peringatan ini hanya mungkin mengalami aktualitasnya jika ia ditranstemporalkan, dihidupkan kembali untuk konteks yang berbeda saat ini.

Kembali ke Khitah

Hari-hari ini, desakan untuk menciptakan semangat berserikat itu semakin tinggi seiring dengan meningkatnya penyebaran paham radikalisme dan imbas dari dinamika dan romansa perpolitikan akhir-akhir ini, perpecahan atas dasar pendapat dan argumentasi bukanlah hal yang aneh, tentu saja. Tetapi akan menjadi sedikit konyol jika perdebatan itu justru menggiring pada perpecahan yang lebih luas, dan melupakan nasib hidup rakyat banyak.

Saya perlu memperingatkan kembali betapa 'politik' kini sudah menjadi kosa kata sehari-hari. Setiap usaha yang dianggap bertujuan untuk "kepentingan rakyat" dianggap bagian dari strategi politik, meskipun pada hakikatnya usaha-usaha tersebut tak lebih dari usaha "mempolitisasi kepentingan umum untuk kepentingan kelompok". Setiap orang berhak berpolitik, tetapi politik ini akan menjadi problematis jika ia digunakan justru untuk mempolitisasi, merekayasa, dan melemahkan perjuangan kaum grass-roots.

Tugas kita, idealnya, meluruskan kembali "politik" itu sendiri, bukan sebagai "praksis institusional" semata (misalnya, terlibat dalam partai politik), melainkan juga sebagai—meminjam istilah Aristoteles— polis (masyarakat umum). Dan makna ini hanya mungkin tercapai jika kita benar-benar kembali ke khitah yang sebenarnya, yakni seruan untuk berserikat, berlandaskan ukhuwah, dan perjuangan mempertahankan kedaulatan dari berbagai tantangan internal dan eksternal.


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com