detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Senin 21 Oktober 2019, 10:06 WIB

Kolom

Jokowi-Maruf dan Disparitas Pembangunan

Ribut Lupiyanto - detikNews
Jokowi-Maruf dan Disparitas Pembangunan Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -

Joko Widodo (Jokowi) dan Maruf Amin resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2014 setelah dilantik MPR pada Minggu (20/10). Tidak ada waktu berpesta, tumpukan permasalahan segera dihadapi. Harapan besar publik dibebankan ke pundak mereka. Salah satunya adalah terwujudnya keadilan pembangunan.

Disparitas pembangunan masih dirasakan antara Jawa-luar Jawa, desa-kota, golongan menengah ke atas-miskin dan lainnya. Banyak daerah yang kaya, namun kondisinya terbelakang dibandingkan daerah lain. Kondisi ini diharapkan dapat menjadi cambuk bagi pemerintah pusat dalam upaya akselerasi dan pemerataan pembangunan.

Teropong Pembangunan

Sejumlah capaian positif hingga kini telah diraih melalui pembangunan bangsa. Antara lain kebebasan berekspresi, pendidikan, jaminan kesehatan, dan lainnya. Capaian positif layak disempurnakan, diteruskan dan ditingkatkan.

Di sisi lain segudang permasalahan kompleks dan akut masih menghantui perjalanan pembangunan. Catatan buruk masa lalu mesti ditinggalkan. Pembangunan mesti diteropong secara jernih dalam segala aspek permasalahan yang ada. Arah pembangunan ditentukan oleh kebijakan kepemimpinan. Sedangkan kepemimpinan didominasi oleh aspek politik.

Dalam hal ini pembangunan politik menjadi kunci strategis. Pasca-Orba, ajang kontestasi politik dipandang semakin demokratis. Indeks demokrasi Indonesia mulai masuk pada level sedang.

Sedikit mengalami kenaikan dari 72,11 pada 2017 menjadi 72,39 pada 2015. Kualitas politik dan kepemimpinan juga masih jauh dari kepuasan rakyat. Hal ini disebabkan demokrasi cenderung lebih dominan kuantitas daripada kualitas.

Salah satu permasalahan serius kepemimpinan adalah suburnya KKN. Indonesia pada 2018 menempati peringkat ke 89 dengan skor indeks persepsi korupsi 38 (Transparansi Indonesia, 2019). Skor ini masih di bawah rata-rata dunia dan di bawah Singapura, Malaysia, dan Brunei.

Aspek pembangunan selanjutnya adalah sosial. Pembangunan social masih diwarnai sengkarut masalah pendidikan, kesehatan, konflik sosial, hingga terorisme-radikalisme. Pendidikan masih berkutat pada masalah akses, distribusi, kualitas guru, kurikulum, fasilitas, dan lainnya. Alokasi APBN 20 persen belum mampu dioptimalisasi, tetapi justru menyuburkan korupsi.

Kesehatan sebagai hak dasar rakyat masih belum sepenuhnya terjamin. Implementasi UU Jaminan Kesehatan Nasional masih jauh dari harapan. BPJS sebagai pelaksananya belum menunjukkan pengelolaan optimal.

Konflik sosial dan intoleransi menjadi noda bagi keragaman Nusantara. Terorisme dan radikalisme juga terus mengusik perdamaian bangsa. Indeks Terorisme Global Indonesia adalah 4,76 dan menempati rangking ke-33 sedunia pada 2018 (Institute for Economics and Peace, 2019).

Perekonomian bangsa belum dirasakan perbaikannya secara merata. Kesenjangan terjadi antarpulau, antara desa-kota, dan antargolongan masyarakat. Kemiskinan menjadi permasalahan klasik. Penduduk di bawah garis kemiskinan pada Maret 2019 mencapai 25,14 juta jiwa atau 9,41 persen dari jumlah penduduk Indonesia (BPS, 2019).

Budaya bangsa yang kaya dan berbhineka dikhawatirkan masa depannya. Generasi muda kian jauh dari internalisasi budaya lokal. Gerusan globalisasi mengikis transformasi budaya. Misalnya dari aspek bahasa daerah. Sebanyak 139 bahasa daerah keberadaannya terancam punah dan terdapat 15 bahasa daerah di luar data tersebut sudah dinyatakan punah (BPPB Kemendikbud, 2016).

Akselerasi Kemajuan

Teropong permasalahan di atas menjadi tantangan penanganan menuju kemajuan. Kemajuan pembangunan merupakan keniscayaan dalam kompetisi era globalisasi. Beberapa prioritas perbaikan penting diperhatikan dalam menjawab tantangan memajukan pembangunan.

Pertama, melalui penguatan kualitas kepemimpinan. Kontestasi demokrasi mesti diperbaiki dalam hal kualitas SDM. Parpol bertanggung jawab menyiapkan stok kepemimpinan berkualitas. Rakyat mesti dididik agar melek politik dan menempatkan kualitas di atas popularitas apalagi keunggulan materi.

Kedua, sinergi pemberantasan korupsi. Korupsi telah menjadi lingkaran setan. Semua pihak penting mawas diri dan berkontribusi dengan prioritas pada pencegahan. KPK mesti diperkuat independensinya dari intervensi politik mana pun.

Ketiga, penanggulangan terorisme dan radikalisme. Pencegahan keduanya mesti dilakukan sejak dini. Profesionalisme dan proporsionalitas penting diperhatikan institusi berwenang, seperti Densus 88, BNPT, dan lainnya.

Keempat, revitalisasi pendidikan. Alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan mesti direalisasikan secara berkeadilan dan optimal. Kualitas dan kesejahteraan guru penting diperhatikan. Perlu mengembangkan pendidikan alternatif atau pendidikan luar sekolah yang terjangkau. Peta jalan jangka panjang, menengah, dan pendek terkait sektor pendidikan penting disusun dan diimplementasikan.

Kelima, penguatan jaminan kesehatan. Negara mesti hadir bagi terjaminnya biaya kesehatan seluruh rakyat, khususnya golongan miskin. Seiring dengan itu kualitas pelayanan, fasilitas, dan tenaga kesehatan mesti ditingkatkan.

Keenam, pengentasan kemiskinan. Sinergi lintas lini penting dioptimalisasi, baik pemerintah, swasta, dan publik. Terobosan strategi penting dilakukan, misalnya melalui penggunaan dana pengampunan pajak, optimalisasi zakat, CSR perusahaan, dan lainnya.

Ketujuh, pelestarian budaya lokal. Budaya lokal penting dilestarikan dan dilakukan regenerasi internalisasi. Bentuknya dapat berupa memperbanyak acara budaya, pendidikan budaya, dan lainnya.

Bangsa ini memang masih tergolong muda dibanding negara maju, seperti Amerika Serikat. Spirit perjuangan dan pembangunan tidak boleh luntur dan justru mesti terus dipupuk. Indikator capaiannya adalah kemajuan pembangunan.

Ribut Lupiyanto Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration)


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com