detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Rabu 16 Oktober 2019, 14:08 WIB

Mimbar Mahasiswa

"Buzzer" Politik dan Reduksi Kekuatan Demokrasi

Jacko Ryan - detikNews
Buzzer Politik dan Reduksi Kekuatan Demokrasi
Jakarta -

Kehadiran penggaung (buzzer) mewarnai rentetan peristiwa yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Kehadiran berbagai media sosial yang dipandang telah memberikan ruang keterlibatan masyarakat dalam berbagai peristiwa nasional yang terjadi justru dimanfaatkan segelintir orang demi tujuan dan maksud tertentu. Bahkan, kegelisahan tersebut diutarakan oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko.

Sebagaimana diwawancarai oleh media pada Jumat (4/9), Moeldoko berharap bahwa yang diperlukan saat ini adalah dukungan politik yang lebih membangun. Berbagai langkah telah ditempuhnya untuk meredakan gerak buzzer yang dinilai kerap destruktif seperti mengimbau para buzzer untuk menggunakan bahasa yang nyaman dan tak menyakiti pihak lain.

Ia mengaku sudah menyampaikan langsung kepada influencer, relawan, dan berbagai tokoh lainnya. Namun ada kelemahan yang dihadapinya saat ini; pihaknya tidak bisa menertibkan para buzzer karena mereka dinilai bergerak dengan caranya masing-masing.

Pembiasan Makna

Kehadiran buzzer memang tidak terlepaskan dari platform politik yang semula diidentikkan dengan kegiatan offline seperti mobilisasi keramaian berubah menjadi hadir dalam dunia virtual (online). Transformasi tersebut semula dipandang positif. Tren kampanye politik dengan menggunakan media sosial terus mengalami peningkatan hingga saat ini. Alhasil, berbagai konten kreatif membanjiri linimasa dengan harapan menjadi nilai lebih yang dipandang positif bagi pemilih, terutama bagi kalangan kelas menengah dan anak muda.

Buzzer sendiri dapat didefinisikan sebagai akun yang memiliki kemampuan amplifikasi pesan dengan cara menarik perhatian dan/atau membangun percakapan dan bergerak dengan motif tertentu. Dari segi semantik, kata "buzzer" kerap diidentikan dengan bunyi dengung. Karenanya buzzer dikenal juga dengan sebutan penggaung. Ia merupakan pelaku yang terus membuat suara-suara bising seperti dengung lebah.

Tak menutup fakta bahwa ada buzzer yang bergerak secara sukarela, namun juga ada yang menjadikan itu sebagai sebuah pekerjaan yang menghasilkan pundi-pundi uang. Motif itulah yang kemudian mengalami pembiasan makna ke arah negatif seperti yang dirasakan saat ini.

Penelitian bertajuk The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation karya Samantha Bradshaw dan Philip Howard dari Universitas Oxford (2019) setidaknya mengungkapkan bahwa pemerintah dan partai-partai politik di Indonesia menggunakan buzzer untuk menyebarkan propaganda pro pemerintah/partai, menyerang lawan politik, dan menyebarkan informasi untuk memecah-belah publik.

Itu terwujud melalui berbagai informasi yang menyesatkan media atau publik dan memperkuat pesan dengan terus-menerus membanjiri media sosial dengan tagar. Media sosial yang pernah disanjung sebagai kekuatan kebebasan dan demokrasi kini dikritisi karena perannya yang mengamplifikasi disinformasi, menghasut kekerasan, dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap media dan institusi demokrasi.

Menguntungkan Penguasa

Kehadiran buzzer tidak dapat dipandang sebelah mata oleh pemerintah. Tidak hanya dapat mencederai era kebebasan berpendapat, tidak terkontrolnya buzzer yang terus menarasikan disinformasi dan bersikap destruktif tentu menjadi ancaman tersendiri bagi terciptanya disintegrasi bangsa.

Kita tahu bahwa gerak cepat pemerintah saat ini terlihat dalam menyusut berbagai kasus hoax, ujaran kebencian, hingga makar dalam media virtual. Juga dengan hadirnya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai unsur legal yang dapat menjerat pelaku. Hal yang sama diharapkan juga berlaku bagi para buzzer politik yang terbukti membawa pengaruh negatif.

Celakanya, hal berbeda ditunjukkan Kementerian Komunikasi dan Informatika ketika berbicara tentang buzzer. Kominfo menyebutkan bahwa pihaknya tidak memberikan perhatian khusus terhadap aktivitas buzzer di media sosial, namun hanya sekadar langkah pemantauan yang telah dilakukan.

Berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini tentunya bisa menjadi alarm bagi pemerintah dan terkhusus bagi Kominfo bahwa langkah pemantauan tidaklah cukup untuk menertibkan buzzer. Berbagai regulasi harus tercipta agar sejumlah buzzer yang dikhawatirkan dapat menyebabkan disintegrasi dapat segera ditindak. Itulah yang juga menjadi harapan bagi Kepala Staf Presiden Moeldoko yang menilai bahwa para buzzer memang perlu ditertibkan.

Menjadi kekhawatiran tersendiri yakni ketika buzzer politik memang sengaja dijadikan infrastruktur dalam sistem politik yang ada. Bukan suatu hal yang mustahil jika keberadaan buzzer politik justru dilestarikan karena menguntungkan pihak penguasa. Peran media massa sebagai penyaji dan pelopor sikap kritis justru meredup karena munculnya buzzer politik.

Di sisi lain, masyarakat yang dalam keadaan minim literasi media dan informasi diposisikan hanya sebatas konsumen dari berbagai informasi yang bersifat propaganda. Inilah kemudian mereduksi kekuatan demokrasi yang selalu mengandaikan kebebasan media. Dalam demokrasi, penting untuk hadirnya media sebagai wahana netral, pengawal jalannya reformasi serta public interest lainnya, dan bisa pula mewakili atau berada di atas semua kelompok masyarakat, tanpa kehendak untuk menguasai satu di antara lainnya.

Menyikapi itu, maka penting literasi media dan informasi dalam masyarakat guna meningkatkan jiwa kritis. Melalui itu, muncul masyarakat yang dapat menginterpretasikan dengan baik suatu pesan yang disampaikan oleh buzzer politik dan informasi yang terkandung di dalamnya. Literasi media dan informasi akan mengajak individu untuk dapat mengakses dan menemukan informasi, melakukan identifikasi informasi yang dibutuhkan, mengevaluasi informasi, serta menggunakan informasi secara efektif.

Juga dengan pentingnya etika dalam menghadapi kemajuan komunikasi dan teknologi. Etika hadir sebagai pedoman dasar dalam kemajuan komunikasi dan teknologi untuk dapat membedakan baik buruknya suatu informasi yang didapatkan. Yang terpenting dari proses tersebut yakni kemampuan masyarakat dalam menemukan fakta serta membedakan antara fakta valid dan opini yang ada pada sajian informasi yang membanjiri media virtual.

Melalui itu semua, diharapkan proses komunikasi dalam media virtual akan berlangsung dengan ramah dan tetap menjunjung tinggi asas komunikasi dalam media virtual berupa partisipasi, keterbukaan, percakapan, dan komunitas keterhubungan yang baik antara komunikator dan komunikan.

Jacko Ryan mahasiswa Ilmu Politik Universitas Airlangga, alumni program Johannes Leimena School of Public Leadership (2018) dan Kader Bangsa Fellowship Program (2019)


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com