detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Kamis 10 Oktober 2019, 16:00 WIB

Kolom

Menekan Angka Bunuh Diri

Sivana Khamdi Syukria - detikNews
Menekan Angka Bunuh Diri Foto: Thinkstock
Jakarta - Setiap tanggal 10 Oktober dunia memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia (World Mental Health Day). Tahun ini, peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia mengangkat tema Mental Health Promotion and Suicide Prevention atau "Promosi Kesehatan Jiwa dan Pencegahan Bunuh Diri". Tema ini terasa relevan mengingat tingginya kematian akibat bunuh diri di dunia saban tahunnya.

Seturut catatan World Health Organisation (WHO) setiap tahun tidak kurang dari 800 ribu orang meninggal akibat bunuh diri. Secara statistik, terdapat satu orang meninggal akibat bunuh diri setiap 40 detik. Bunuh diri menjadi penyebab kematian nomor dua di dunia untuk kategori penduduk usia 15 sampai 29 tahun. WHO mencatat, bunuh diri menyumbang setidaknya 1,4 persen kematian penduduk dunia per-tahunnya.

Di Indonesia, bunuh diri merupakan salah satu isu yang berkelindan antara isu kesehatan jiwa dan isu sosial. Merujuk data Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), angka bunuh diri di Indonesia menunjukkan kecenderungan penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut IHME, pada 2010 rata-rata terdapat 4,3 dari 100 ribu penduduk meninggal akibat bunuh diri. Angka itu turun menjadi 4 pada 2015. Terakhir hingga 2018 angka bunuh diri di Indonesia stagnan di angka 3,7.

Angka itu menempatkan Indonesia di peringkat ke-159 dari 183 negara dalam hal jumlah kematian akibat bunuh diri di dunia. Angka bunuh diri di Indonesia sebenarnya tidak terlalu tinggi. Bandingkan misal dengan Guyana yang berada di posisi puncak dengan angka bunuh diri sebesar 25,5.

Namun demikian, bunuh diri di Indonesia acapkali merupakan fenomena gunung es yang terlihat sedikit di puncak namun berserak di bawah. Ini artinya, bisa jadi angka yang dicatat oleh IHME tersebut tidak akurat lantaran banyak kasus bunuh diri yang ditutupi. Seperti kita tahu, di sebagian besar masyarakat Indonesia bunuh diri merupakan isu yang tabu untuk diungkap ke publik.

Tiga Faktor

Dalam tinjauan sosiologis, bunuh diri kerap disebut sebagai dampak negatif dari merenggangnya integrasi sosial di masyarakat. Sosiolog asal Prancis Emile Durkheim dalam bukunya Suicide (1987) menyebut bahwa bunuh diri kerap dilatari oleh tiga faktor, yakni agama, keluarga, dan politik.

Keterikatan masyarakat pada agama dalam pandangan Durkheim cenderung akan melahirkan satu ikatan sosial yang kuat. Sebaliknya masyarakat yang tidak terafiliasi dengan agama cenderung memiliki ikatan sosial yang rapuh. Di dalam masyarakat yang kondisi relasi dan integrasi sosialnya rapuh itulah praktik bunuh diri umumnya banyak terjadi.

Selain faktor keterikatan dengan agama, bunuh diri juga dilatari oleh faktor keluarga. Sebagai bagian inti dari masyarakat, keluarga memegang peran penting dalam membentuk relasi sosial. Ikatan keluarga yang harmonis, dalam amatan Durkheim cenderung membuat para anggotanya memiliki semangat hidup tinggi. Sebaliknya, hubungan keluarga yang tidak harmonis cenderung mendorong anggotanya untuk melakukan bunuh diri.

Terakhir, bunuh diri juga dilatari oleh sistem politik. Menurut Durkheim, negara-negara yang menganut sistem demokrasi dan menjunjung tinggi kebebasan sipil cenderung memiliki angka bunuh diri yang rendah. Sebaliknya, di negara otoriter-militeristik angka bunuh diri cenderung tinggi. Hal ini terjadi lantaran sistem demokrasi lebih memungkinkan bagi terciptanya integrasi sosial yang kuat.

Membincangkan kesehatan mental, lebih khusus lagi isu bunuh diri menjadi sangat relevan hari ini. Terlebih ketika Presiden Joko Widodo selalu mengatakan bahwa pada periode kedua kepemimpinannya, ia akan lebih fokus pada pembangunan manusia. Membangun manusia tentu harus dilakukan secara komprehensif. Meliputi peningkatan kualitas intelektual, keterampilan, daya saing, kesehatan jasmani dan tentunya kesehatan mental atau jiwa. Sayangnya, poin terakhir ini acapkali masih kerap diabaikan dan dianggap remeh.

Modal Sosial

Jika merujuk pada pemikiran Durkheim di atas, kita sebenarnya memiliki modal sosial yang cukup untuk meminimalisasi angka bunuh diri sekaligus meningkatkan kesehatan mental masyarakat. Dari perspektif agama, masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang religius. Secara konstitusional, negara juga menjamin kebebasan beragama bagi warga negaranya. Bagi masyarakat Indonesia, agama adalah unsur terpenting yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial.

Begitu pula dalam hal urusan keluarga. Bagi masyarakat Indonesia, ikatan keluarga masih dipandang sebagai sesuatu yang tidak hanya penting, namun juga sakral. Selain agama, keluarga adalah unsur yang nyaris tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Meski dalam banyak hal sudah mengadaptasi pola pikir modern, namun masyarakat Indonesia pada umumnya masih menganggap keluarga sebagai institusi sosial yang penting.

Dari perspektif politik pun demikian. Sejak awal berdiri, Indonesia mengambil bentuk negara republik dengan sistem demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila. Meski mengalami dinamika sejarah yang berliku dari rezim ke rezim kita tetap setia dengan sistem demokrasi. Berkali-kali menghadapi berbagai ujian, namun sampai hari ini kita masih percaya bahwa demokrasi adalah sistem politik yang paling mungkin dalam mewujudkan cita-cita kebangsaan.

Pekerjaan rumah kita saat ini ialah bagaimana merevitalisasi ketiga hal itu agar mampu menjadi unsur yang memperkuat integrasi sosial. Dalam konteks keagamaan kita perlu merevisi cara pandang keberagamaan kita yang akhir-akhir ini kerap menjurus pada sikap eksklusif dan konservatif. Dominasi nalar eksklusivisme dan konservatisme itulah yang lantas membuat agama kerap menjadi biang retaknya integrasi sosial.

Dalam konteks berdemokrasi, kita perlu mengubah praktik berdemokrasi yang nyaris tanpa aturan dan kembali pada esensi demokrasi, yakni kebebasan yang bertanggung jawab. Praktik demokrasi idealnya kian mempererat rasa kebangsaan kita, bukan sebaliknya justru kian menebalkan perbedaan identitas dan akhirnya berujung pada renggangnya relasi sosial.

Kita juga patut merevitalisasi lembaga keluarga agar tetap menjadi institusi inti dalam masyarakat tempat individu bernaung sekaligus mendapatkan pendidikan paling dasar dalam kehidupan. Keluarga harus berperan dalam menciptakan individu-individu yang optimis dan memiliki daya juang tinggi dalam kehidupan.

Upaya mewujudkan kesehatan mental masyarakat, lebih spesifik dalam menekan angka bunuh diri ke titik paling minimal ini tentu sebuah hal yang urgen dilakukan. Dalam lagu kebangsaan "Indonesia Raya" terdapat lirik yang berbunyi "bangunlah jiwanya, bangunlah badannya". Ini artinya, membangun manusia adalah tindakan membangun aspek kesehatan jasmani dan mental sekaligus. Tidak ada yang boleh dikesampingkan karena keduanya sama-sama penting.

Berkali-kali dalam banyak kesempatan Presiden Jokowi selalu berkomitmen bahwa di periode kedua kepemimpinannya, ia akan lebih fokus pada pembangunan manusia. Kita tentu berharap, pembangunan manusia yang menjadi visi Jokowi periode kedua itu tidak melupakan aspek kesehatan mental. Di masa depan, kita tidak hanya membutuhkan generasi yang hanya sehat secara fisik, namun juga stabil secara mental.

Terlebih kita akan mengalami bonus demografi yang puncaknya akan terjadi pada tahun 2040. Bonus demografi ialah kondisi ketika jumlah penduduk berusia produktif lebih banyak ketimbang jumlah penduduk usia anak-anak dan lanjut usia. Pada tahun 2040, jumlah penduduk usia produktif di Indonesia diprediksi mencapai sekitar 198 juta jiwa.

Angka yang fantastis itu tidak akan menjadi peluang alih-alih beban jika sebagian besar dari mereka memiliki kondisi kesehatan mental yang tidak baik. Kita tentu tidak mau ledakan demografi itu diisi oleh generasi yang kesehatan mentalnya buruk dan memiliki kecenderungan tinggi untuk melakukan bunuh diri.

Sivana Khamdi Syukria alumnus Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, fasilitator Program Keluarga Harapan (PKH) di Kementerian Sosial


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com