detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 17 September 2019, 15:27 WIB

Kolom

Pemilihan Anggota BPK di Ujung Tanduk

Prasetyo - detikNews
Pemilihan Anggota BPK di Ujung Tanduk Aksi solidaritas #SaveBPK (Foto: Solidaritas Selamatkan BPK)
Jakarta -

Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di ujung tanduk. Sampai dengan batas waktu penetapan calon terpilih, yaitu 16 September, DPR belum melakukan pemilihan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Sementara, tahapan seleksi berupa fit and proper test masih berlangsung di Komite IV DPD.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (4) UU BPK, DPR harus menyelesaikan pemilihan anggota BPK yang baru paling lama satu bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota BPK yang lama. Jika dihitung mundur sejak peresmian pengangkatan lima Anggota BPK periode 2014-2019, maka 16 September adalah batas akhir waktu penetapan.

Tentu ini menjadi permasalahan serius, mengingat BPK adalah lembaga tinggi negara yang dibentuk berdasarkan UUD 1945. Eksistensi BPK dipertaruhkan oleh sejumlah manuver yang dilakukan oleh DPR, dalam hal ini Komisi XI selaku alat kelengkapan yang ditugaskan oleh UU.

Akar Persoalan

Diketahui bahwa pendaftaran seleksi calon anggota BPK dibuka oleh DPR RI pada 17 Juni 2019. Pembukaan pendaftaran tersebut terlambat kurang lebih selama satu bulan, karena seharusnya dibuka mulai 15 Mei 2019. Adapun pendaftaran tersebut dibuka selama dua minggu dan didapatkan 64 orang pendaftar. Dua pendaftar mengundurkan diri, yaitu Rusdi Kirana dan Ferry Juliantono, sehingga total peserta berjumlah 62 orang.

Namun, pada 4 Juli 2019 Pimpinan Komisi XI mengirimkan surat kepada Pimpinan DPR yang berisi penyampaian daftar nama calon Anggota BPK untuk diteruskan kepada DPD dengan jumlah 32 nama calon. Diketahui, ke-32 nama itu didapatkan dari hasil penilaian makalah yang telah lolos passing grade. Sementara 30 peserta lainnya dinyatakan gagal dalam seleksi makalah. Pernyataannya, adakah dasar hukum dalam melakukan penilaian makalah tersebut? Apakah hal itu dilakukan dalam pemilihan Anggota BPK sebelum-sebelumnya?

Pernyataan-pernyataan tersebut menjadi perdebatan publik dalam beberapa pekan ini. Komisi XI menyatakan bahwa penilaian makalah menjadi bagian dari persyaratan calon Anggota BPK. Tim penilainya diketuai oleh Hendrawan Supratikno dengan dibantu 10 Anggota Komisi. Setelah menelusuri sejarah pemilihan Anggota BPK sejak 2007, saya tidak ditemukan bahwa penilaian makalah merupakan bagian dari persyaratan. Di samping itu, penilaian makalah sebagai syarat juga tidak ditemukan di dalam UU BPK, UU MD3, maupun di dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib.

Pasal 198 ayat (2) Tata Tertib DPR menyatakan pelaksanaan seleksi meliputi: (a) penelitian administrasi; (b) penyampaian visi dan misi; (c) uji kelayakan (fit and proper test); (d) penentuan urutan calon; (e) pemberitahuan kepada publik. Berdasarkan hasil kajian, pasal tersebut dimaknai sebagai satu rangkaian utuh dalam pelaksanaan seleksi. Yaitu penyampaian visi dan misi dengan acuan makalah para calon, yang dilakukan bersamaan dengan uji kelayakan.

Tentu, kondisinya berbeda dengan pemilihan calon pimpinan KPK, di mana telah ada petunjuk yang jelas dan baku dalam setiap tahapan seleksi. Pemilihan Capim KPK juga dilaksanakan oleh sebuah pansel independen, berbeda dengan pemilihan anggota BPK, di mana semua tahapan dilaksanakan secara "absolut" oleh DPR.

Anehnya, meskipun mendapat sorotan publik karena diduga melanggar tata tertib DPR, tetapi Komisi XI tetap kukuh pada pendiriannya. Tidak hanya publik, bahkan Pimpinan DPR juga telah memberi masukan kepada Pimpinan Komisi XI agar mengirimkan semua nama calon Anggota BPK sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan tata tertib DPR. Namun, lagi-lagi Komisi XI tidak mau mendengar kritik publik dan masukan dari Pimpinan DPR. Melalui surat tertanggal 24 Juli 2019 Komisi XI memutuskan tetap 32 nama untuk disampaikan kepada DPD.

Menyikapi keputusan Komisi XI tersebut, Pimpinan DPR tidak langsung mengirimkan rekomendasinya kepada DPD. Terhitung hampir satu bulan sejak surat Komisi XI diterima, pada 26 Agustus Pimpinan DPR melakukan Rapat Konsultasi yang memutuskan agar Komisi XI kembali melakukan Rapat Internal. Untuk ketiga kalinya, Rapat Internal Komisi XI yang dilaksanakan pada 27 Agustus memutuskan untuk tetap merekomendasikan 32 nama calon. Uniknya, rekomendasi tersebut dihasilkan dari pemungutan suara (voting) fraksi-fraksi, di mana 6 fraksi setuju dengan 32 calon dan 4 fraksi setuju 62 calon. Tetapi, Fraksi PKB pada 28 Agustus mengirimkan surat yang berisi menarik keputusan mendukung 32 calon. Sehingga posisi fraksi yang mendukung 32 calon dan 62 calon berimbang.

Hasil Rapat Internal Komisi XI itu kemudian diteruskan pada 29 Agustus oleh Pimpinan DPR kepada Pimpinan DPD. Tetapi, Pimpinan DPD dibuat bingung karena Pimpinan DPR menyorongkan dua daftar calon Anggota BPK yaitu 62 calon dan 32 calon. Pada 30 Agustus Pimpinan DPD membalas surat tersebut yang berisi meminta kepastian satu daftar nama, apakah 32 calon atau 62 calon. Sampai akhir Agustus, perdebatan mengenai 32 calon dan 62 calon masih mengemuka, dan belum ada titik temu antara Komisi XI, Pimpinan DPR, dan Pimpinan DPD.

Dalam suasana deadlock tersebut, Komisi XI melakukan hal yang tidak umum yaitu melaksanakan agenda fit and proper test 32 calon Anggota BPK pada 2-5 September. Disebut tidak umum karena uji kepatutan itu dilakukan sebelum DPD memberikan pertimbangan sebagaimana diamanahkan oleh UU. Upaya itu sontak mendapatkan kritik tajam dari berbagai kalangan, tak terkecuali dari internal DPD.

Sementara, uji kepatutan berlangsung di Komisi XI, Pimpinan DPR membalas surat dari Pimpinan DPD yang intinya agar DPD melaksanakan uji kepatutan terhadap 62 calon. Tetapi, yang membuat bingung untuk kesekian kali, berkas administrasi yang disodorkan kepada DPD bukanlah 62 berkas, tetapi hanya 32 berkas nama. Walhasil, DPD tidak mau memproses uji kepatutan apabila berkas yang diterimanya tidak komplit. Dalam situasi demikian, akhirnya Pimpinan DPR pada 13 September mengirimkan 30 berkas tambahan disertai jadwal uji kepatutan yang diagendakan pada 16-18 September.

Sampai saat ini, DPD masih melakukan uji kepatutan yang diagendakan selama 3 hari dan untuk selanjutnya akan mengirimkan pertimbangan terhadap semua calon kepada DPR. Namun, belum dapat dipastikan kapan pertimbangan DPD tersebut akan diberikan, mengingat UU memberi batasan waktu paling lama 30 hari.

Solusi

Dari cerita panjang di atas, ada beberapa hal yang perlu disampaikan sebagai intinya. Pertama, baru kali ini dalam sejarah pemilihan Anggota BPK terjadi konflik internal di DPR. Pemilihan Anggota BPK di tahun-tahun sebelumnya berjalan normal, di mana semua pendaftar direkomendasikan kepada DPD untuk dimintakan pertimbangan. Sehingga tersedia cukup waktu bagi dua lembaga negara ini untuk melakukan uji kepatutan.

Akar persoalan berupa penilaian makalah yang dilakukan Komisi XI bukan hanya menabrak Tata Tertib DPR, tetapi juga telah memantik konflik internal dan mempersempit waktu yang dibutuhkan untuk menilai calon Anggota BPK. Jika penilaian makalah diperlukan, maka ada baiknya DPR membentuk pansel independen atau merevisi UU BPK dengan memasukkan pasal tentang pansel, sehingga terdapat kejelasan dasar hukum.

Kedua, hal tersebut berakibat sangat fatal, di mana batas waktu penetapan Anggota BPK tidak dapat terpenuhi. UU BPK dengan jelas menyatakan penetapan Anggota BPK harus dilakukan satu bulan sebelum masa jabatan Anggota yang lama berakhir. Itu artinya, 16 September adalah batas waktu akhir bagi DPR untuk menetapkan, mengingat peresmian penetapan Anggota BPK adalah 16 Oktober.

Sementara, di dalam UU BPK maupun UU MD3, tidak ada pasal yang mengatur tentang "perpanjangan waktu" dan tidak ada pula yang menjelaskan tentang kejadian luar biasa, sehingga hal ini menjadi risiko hukum yang mesti diterima oleh DPR.

Ketiga, pelanggaran terhadap Tata Tertib DPR dan UU BPK memiliki konsekuensi yang luar biasa bagi BPK sebagai lembaga tinggi negara. Sebab, apabila Komisi XI tetap melakukan pemilihan dan penetapan Anggota BPK di tengah berbagai pelanggaran tersebut, maka anggota terpilih dapat dipertanyakan legitimasinya.

Keempat, ada baiknya publik mengingatkan Presiden Joko Widodo agar menunda atau tidak menandatangani Keputusan Presiden tentang penetapan Anggota BPK. Sangat berisiko bagi Presiden apabila mengeluarkan Kepres, sementara proses dan prosedur pemilihan Anggota BPK diduga bermasalah.

Kelima, apabila Presiden Joko Widodo tidak mengeluarkan Kepres, praktis terjadi kekosongan 5 kursi dari 9 Anggota BPK. Sementara, kekosongan 5 Anggota BPK sangat berpengaruh bagi eksistensi kelembagaan BPK sebagai satu-satunya lembaga tinggi negara yang melakukan tugas dan wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Keadaan tersebut telah memenuhi unsur kegentingan yang memaksa sehingga Presiden dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) BPK.

Keenam, dengan dikeluarkannya Perppu BPK, maka Presiden dimungkinkan menunjuk pejabat sementara Anggota BPK untuk mengisi kekosongan. Dan sementara itu, pemilihan Anggota BPK dikembalikan pada proses awal dan dilakukan oleh DPR periode 2019-2024.

Prasetyo Direktur Eksekutif Pusat Kajian Keuangan Negara & Koordinator Solidaritas Selamatkan BPK




(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com