Revisi UU KPK: Politik Hukum atau Politisasi Hukum?

Kolom

Revisi UU KPK: Politik Hukum atau Politisasi Hukum?

Tenri Wulan Aris - detikNews
Selasa, 17 Sep 2019 13:54 WIB
Foto: Angling Adhitya Purbaya
Foto: Angling Adhitya Purbaya
Jakarta - Korupsi telah menjadi momok bagi kehidupan berbangsa dan bernegara bahkan sejak awal kemerdekaan sampai detik ini. Hal ini pun berkaitan erat dengan implikasi yang ditimbulkan oleh kejahatan ini yang tidak hanya pada aspek hukum dan ekonomi, namun juga pada aspek sosial, budaya, politik, dan hak asasi manusia. Lantas tak salah jika korupsi dalam konstruksi sosial masyarakat Indonesia dikategorisasikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).

Dalam konstruksi hukum international (Statuta Roma) kejahatan yang dikategorikan sebagai extra ordinary crime berkaitan dengan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Namun korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Menapaktilasi kelahiran KPK sebagai salah satu institusi yang mendapat legitimasi dalam pemberantasan korupsi adalah akibat dari adanya kekurangan dan kelemahan pada institusi lain yang sudah terlebih dahulu diberikan amanah oleh konstitusi untuk memberantas korupsi. Maka salah satu poin tuntutan Reformasi 1998 adalah penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Tuntutan ini kemudian melahirkan institusi KPK sebagai salah satu produk Reformasi.

Politik Hukum

Secara sederhana politik hukum diartikan sebagai legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. (Mahfud MD, 2009)

Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai saat ini ikhtiar untuk membangun sistem hukum yang baik telah menjadi bagian dari agenda utama dalam sistem ketatanegaraan. Ikhtiar tersebut telah ditunjukkan sejak adanya amendemen UUD 1945 sejak tahun 1999 hingga 2002.

Beberapa poin penting dari amendemen tersebut di antaranya merekonstruksi kembali lembaga-lembaga negara secara horizontal dengan cara memisahkannya (separation of power) menjadikan lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip check and balances. Poin berikutnya mempertegas kedudukan Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum.

Hasil amendemen dari poin-poin tersebut adalah meneguhkan kedudukan dan peran DPR sebagai lembaga legislatif, pemegang kekuasaan pemerintah tetap pada eksekutif (Presiden), dan menghadirkan Mahkamah Konstitusi sebagai the court of law yang memperkuat sistem judicial review.

Berdasarkan rekonstruksi argumentasi di atas maka politik hukum merupakan konsep yang tak terpisahkan dari negara hukum. Dengan demikian politik hukum adalah kebutuhan yang akan selalu dipraktikkan dalam negara hukum.

Politisasi Hukum

Revisi UU KPK merupakan suatu keniscayaan karena hal tersebut merupakan bentuk dari politik hukum. Namun yang menjadi pertanyaannya apakah revisi UU KPK saat ini tepat disebut sebagai bentuk politik hukum --mengingat tujuan dari politik hukum adalah dalam rangka mencapai tujuan negara? Berkaitan dengan politik hukum UU KPK, maka tujuan yang paling paling mendekati adalah "mewujudkan kesejahteraan rakyat".

Karena korupsi masih masif dan sistematis, maka keberadaan lembaga semacam KPK masih sangat dibutuhkan. Oleh karena itu jika revisi UU KPK nantinya akan membantu KPK dalam pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif, maka hal itu tepat dikatakan sebagai praktik politik hukum. Namun apabila adanya revisi tersebut justru dalam implementasinya malah akan menghambat pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK, maka revisi UU KPK tersebut bisa diindikasikan sebagai bentuk politisasi hukum terhadap KPK. Artinya, ada faktor politis di balik revisi tersebut.

Kebutuhan Masyarakat

Aksi penolakan terhadap revisi UU KPK bukanlah aksi untuk mendukung KPK menjadi lembaga superior, melainkan bentuk dukungan terhadap pemberantasan korupsi karena yang ingin diperjuangkan adalah hak-hak rakyat. KPK ibarat sebuah instrumen, dan memang tidak ada instrumen yang sempurna. Namun, jika instrumen itu masih dibutuhkan maka yang dilakukan adalah memperbaikinya, bukan malah memperlemah.

Mendukung pemberantasan korupsi adalah tindakan yang secara aksioma menginginkan kejahatan-kejahatan yang melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas diberantas. Korupsi adalah kejahatan; membiarkan korupsi semakin merajalela sama halnya membiarkan tindakan disorientasi terhadap tujuan negara.

Sebagai catatan, bahwa politik hukum pemberantasan korupsi dalam perkembangannya telah melahirkan beberapa UU. Mulai dari UU No 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, kemudian diganti dengan UU No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena UU yang lama dirasa kurang efektif.

Karena praktik korupsi semakin beragam modus operandinya, maka UU No 3 Tahun 1971 pun diganti dengan UU No 31 Tahun 1999, namun tidak lama kemudian direvisi lagi menjadi UU No 20 Tahun 2001 (saat ini dipakai) karena korupsi dirasa semakin meluas dan menjadi extra ordinary crime --maka dibutuhkan UU yang lebih baik lagi. Poin dari revisi yang dilakukan sebelumnya selalu saja bertujuan untuk memperbaiki, bukan memperburuk.

Tenri Wulan Aris mahasiswa magister hukum UII
(mmu/mmu)