detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 17 September 2019, 13:16 WIB

Kolom

Wacana Penambahan Pimpinan MPR

Ahmad Ilham Wibowo - detikNews
Wacana Penambahan Pimpinan MPR
Jakarta -
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menyetujui revisi atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Berdasarkan draft rancangan perubahan UU MD3 dari Baleg DPR menunjukkan bahwa revisi yang dilakukan hanya terkait dengan penambahan jumlah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Komposisi pimpinan MPR nantinya akan terdiri dari 10 orang dari sebelumnya berjumlah 8 orang pimpinan.

Baleg DPR beralasan bahwa penambahan jumlah pimpinan MPR ini untuk mengakomodasi setiap fraksi di DPR agar mendapat jatah pimpinan. Alasan tersebut memperlihatkan bahwa upaya revisi terhadap UU MD3 ini penuh dengan nuansa politis tanpa didasari atas alasan yang urgen dilakukan. Padahal, terdapat materi pengaturan lain dalam UU MD3 di luar jumlah pimpinan MPR yang justru lebih urgen untuk dilakukan perubahan.

Terlebih lagi, revisi terhadap UU MD3 ini menjadi revisi yang ketiga kalinya dilakukan dalam masa jabatan DPR periode 2014-2019 ini (sebelumnya sudah direvisi melalui UU No 42 Tahun 2014 dan UU No 2 Tahun 2018). Hal ini tentu menjadi ironi di tengah kondisi pembentukan Rancangan UU lain seperti RKUHP, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan RUU Sumber Daya Air yang tak kunjung selesai disahkan dan diundangkan.

Problem Pemilihan Pimpinan

UU MD3 mengatur bahwa Pimpinan MPR bertugas untuk memimpin sidang MPR, menjadi juru bicara dan/atau mewakili MPR secara kelembagaan, mengoordinasikan anggota untuk memasyarakatkan 4 pilar kebangsaan, serta tugas administratif yang berkaitan dengan kewenangan pimpinan MPR. Ditinjau dari tugas pimpinan tersebut, terlihat bahwa tidak ada pengaruh yang cukup signifikan antara ditambahnya jumlah pimpinan MPR dengan pelaksanaan tugas pimpinan MPR.

Bahkan agak berlebihan jika tugas pimpinan MPR tersebut dibebankan kepada 10 orang. Praktis penambahan jumlah pimpinan MPR hanya dilandasi atas kepentingan "bagi-bagi kekuasaan politik" semata. Padahal, jika kita cermati secara lebih lanjut, letak permasalahan justru terdapat pada pola mekanisme pemilihan terhadap pimpinan MPR.

UU MD3 memberikan pengaturan bahwa pimpinan MPR dipilih dari dan oleh anggota MPR. Pola pemilihan ini cenderung melebur anggota DPR dan DPD (sebagai unsur anggota MPR) menjadi satu kesatuan yang dinamakan anggota MPR. Implikasinya, proses pemilihan pimpinan MPR memberikan ruang "persaingan" yang sama antara anggota DPR dan DPR untuk menjadi pimpinan MPR.

Jika dikaitkan dengan usulan penambahan jumlah Pimpinan MPR, maka dimungkinkan sekali bagi anggota MPR dari perwakilan DPR yang akan mengisi kursi pimpinan MPR itu nantinya. Hal ini karena pola pemilihan pimpinan MPR saat ini cenderung memberikan ruang yang lebih besar bagi calon yang berasal dari DPR untuk terpilih. Argumen ini didasarkan atas peta basis kekuatan politik anggota DPR yang jauh lebih besar dibandingkan peta basis kekuatan DPD yang hanya berjumlah 1/3 dari keseluruhan anggota MPR.

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 117/PUU-VII/2009 memang telah memberikan tafsir, bahwa pimpinan MPR haruslah dipilih dari dan oleh anggota MPR tanpa boleh memberikan jatah/kuota secara kelembagaan bagi DPR atau DPD. Namun, putusan MK ini didasarkan atas tafsir tekstual atas pengaturan keanggotaan MPR dalam konstitusi yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, bukan terdiri atas badan (Pasal 3 ayat (1) UUD 1945).

MK tidak melihat realitas politik yang ada bahwa terdapat identitas kelembagaan yang tidak mungkin ditiadakan, yakni identitas sebagai anggota DPR dan DPD. Hal ini terbukti dari struktur pimpinan MPR saat ini yang terdiri 7 orang dari DPR dan hanya 1 orang yang berasal dari DPD. Pola pemilihan pimpinan MPR model kesatuan keanggotaan seperti ini cenderung mempersempit ruang bagi anggota DPD untuk dapat menduduki kursi pimpinan MPR.

Revisi yang Melebar

Pembentukan suatu undang-undang sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik yang berada di belakangnya. Teori ini juga berpengaruh terhadap upaya revisi yang dilakukan atas UU MD3. Dapat saja revisi yang dilakukan tidak hanya berkaitan dengan penambahan jumlah pimpinan MPR, namun dapat melebar ke materi pengaturan yang lain bergantung dengan basis kepentingan politik yang ada.

Hal ini diperkuat dengan ketiadaan aturan yang memberikan batasan bagi DPR dalam melakukan perubahan atau pembentukan terhadap suatu UU. Oleh karenanya, revisi terhadap UU MD3 berpotensi melebar dan menyentuh materi pengaturan yang lain. Ini setidaknya pernah terjadi pada revisi atas UU MD3 pada 2018.

Pada saat itu, revisi atas UU MD3 dipicu oleh adanya usulan terkait penambahan jumlah pimpinan MPR menjadi 8 orang dari sebelumnya 5 orang. Namun di tengah jalan, revisi atas UU MD3 pada saat itu justru melebar dengan memasukkan materi-materi pengaturan lain di luar penambahan jumlah pimpinan MPR. Materi-materi itu antara lain terkait kewenangan DPR untuk dapat melakukan pemanggilan terhadap setiap orang untuk hadir dalam rapat DPR (Pasal 73 ayat 1 UU MD3 2018).

Kewenangan DPR untuk melakukan pemanggilan paksa melalui kepolisian dan polisi wajib melaksanakan permintaan DPR itu (Pasal 73 ayat 4 UU MD3 2018). Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum terhadap setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan hukum yang merendahkan DPR dan anggota DPR (Pasal 122 huruf i UU MD3 2018). Mekanisme kewajiban bagi presiden untuk meminta pertimbangan kepada MKD terkait adanya pemanggilan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 245 UU MD3 2018).

Materi pengaturan baru yang diatur dalam UU MD3 2018 tersebut sontak mendapat penolakan yang keras di masyarakat. Hal ini karena materi pengaturan tersebut berpotensi menjadi alat DPR untuk membungkam suara masyarakat yang mengkritik DPR. Hak kebebasan seseorang untuk menyampaikan pendapatnya (freedom to speech) berpotensial dicederai. Beruntung MK melalui Putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018 kemudian membatalkan ketentuan-ketentuan dalam UU MD3 2018 tersebut sehingga masyarakat tetap dapat mengontrol DPR melalui kritikan-kritikannya.

Berkaca dari sejarah kelam itu, bukan sesuatu yang mustahil kejadian yang serupa akan terulang kembali dalam revisi UU MD3 kali ini. Oleh karena itu, harapan tinggal disematkan pada wakil-wakil rakyat kita di DPR agar mau memperjuangkan kepentingan yang memang penting untuk rakyat. Bukan justru memperjuangkan kepentingan segelintir elite politik melalui mekanisme politik transaksional yang jauh dari kepentingan rakyat.

Ahmad Ilham Wibowo peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum UII, mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan FH UGM


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com