detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Senin 16 September 2019, 16:00 WIB

Kolom

Hilangnya Sensitivitas terhadap Bencana Asap

Jannus Siahaan - detikNews
Hilangnya Sensitivitas terhadap Bencana Asap Aksi simpatik selamatkan Riau dari bencana asap (Foto: Grandyos Zafna)
FOKUS BERITA: Darurat Kabut Asap
Jakarta -
Tahun pertama masa pemerintahan Jokowi-JK, Provinsi Riau juga dilanda asap yang akut, nyaris tak berbeda dengan yang terjadi pada hari-hari belakangan ini. Kala itu, tahun 2015, Bank Indonesia (BI) menyatakan kabut asap yang berasal dari kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Riau berdampak negatif luar biasa terhadap perekonomian daerah, khususnya kepada tujuh sektor usaha yang terkena imbas langsung.

Secara umum, ketujuh sektor tersebut adalah hasil penyempitan survei untuk mempermudah memahami sektor-sektor apa saja yang benar-benar terpukul oleh kabut asap. Tujuh sektor tersebut adalah transportasi, jasa pengiriman, perdagangan, penyedia akomodasi jasa makanan dan minuman, jasa pendidikan dan kesehatan; perkebunan, konstruksi dan properti; perbankan.

Menurut BI, kajian tersebut merupakan hasil survei cepat terhadap pelaku usaha di Kota Pekanbaru dan Dumai selama September hingga 1 Oktober 2015. Responden terdiri dari perusahaan, pemerintah daerah, serta asosiasi pelaku usaha seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo), serta kalangan perbankan.

Kerugian paling besar ada pada sektor transportasi dan jasa pengiriman. Pada sektor transportasi, kabut asap menyebabkan terganggunya aktivitas Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru, bahkan beberapa kali aktivitas penerbangan lumpuh. Akibatnya, penyedia jasa penerbangan mengalami penurunan omzet mencapai lebih dari 50 persen pada bulan September dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu (year on year).

Berdasarkan survei tersebut, penurunan omzet diperkirakan lebih dari Rp 200 miliar untuk penjualan tiket pesawat selama September 2015 dan penurunan lebih dari Rp 1,5 miliar untuk operasional Bandara. Angka tersebut belum termasuk handling fee dan jasa lainnya yang terkait. Dan pahitnya lagi, sampai dengan bulan Oktober tahun itu diperkirakan penurunan omzet lebih dari 60%.

Kemudian, pada sektor jasa pengiriman juga telah terjadi gangguan pengiriman barang dari dan menuju Riau sehingga berdampak terhadap penurunan omzet jasa pengiriman barang yang mencapai 90%. Hal itu terjadi karena didorong oleh meningkatnya biaya distribusi sampai 60% akibat pengalihan rute pengiriman barang melalui Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Selain itu, penurunan omset juga didorong oleh komplain penalti atas keterlambatan pengiriman barang, terutama untuk produk makanan dan obat-obatan, serta penalti atas pengiriman atau billing statement perbankan. Imbasnya tentu akan memaksa perusahaan untuk melakukan efisiensi dengan mengurangi pengeluaran dari sisi tenaga kerja. Misalnya, perusahaan jasa kurir yang berkemungkinan akan merumahkan pegawai mereka untuk sementara sampai kondisi normal.

Untuk sektor perdagangan, penyedia akomodasi dan makan-minum, kala itu juga terjadi penurunan omzet restoran mencapai 30%, kemudian pembelian makanan di pinggir jalan turun 30% dan perdagangan di pasar tradisional juga turun mencapai 40-50%. Sebab utamanya adalah keengganan masyarakat keluar rumah atau menurunnya aktivitas masyarakat yang akhirnya mengikis permintaan.

Dan untuk penjulan makanan tradisional khas Riau misalnya, penurunan omzet mencapai 70-80% yang disebabkan oleh minimnya penerbangan sehingga sedikit tamu yang datang ke Pekanbaru. Usaha perhotelan juga mengalami penurunan tingkat hunian sebesar 20% untuk hotel bintang empat dan lima, serta penurunan lebih dari 40% untuk hotel bintang tiga ke bawah. Selain itu, menurunnya kinerja usaha pemasok kebutuhan hotel lebih dari 40% menyebabkan terganggunya pasokan barang-barang ke hotel yang membuat tergelincirnya kinerja hotel dan usaha turunannya. Sektor ini juga berpotensi merumahkan pegawai di toko dan penyedia oleh-oleh yang ujungnya akan mengerek tingkat pengangguran.

Menurut BI ketika itu, analisis dampak ekonomi kabut asap ini masih bersifat kajian awal alias datanya belum final karena belum semua kuisioner yang dikirim kepada responden diisi dengan lengkap. Artinya, hasilnya bisa saja lebih buruk dari angka yang dirilis BI dan sektor-sektor yang kena dampak boleh jadi lebih dari tujuh sebagaimana disebutkan di atas.

Pun dari sisi kesehatan, hasil rilis data dari BNPB juga menyebutkan lebih dari setengah juta jiwa menderita penyakit ISPA akibat bencana kabut asap, yakni sekitar 505.527 jiwa. Sebagian penderita telah mendatangi rumah singgah yang disediakan BNPB, namun sebagian besar lainnya memilih untuk berdiam di dalam rumah.

Mengapa saya menggunakan data pada 2015? Karena pada bencana asap kali ini, yang sejatinya tak kalah dibanding 4 tahun lalu, pemerintah, terutama BI, tak lagi melakukan kajian serupa. Sehingga untuk mendapatkan gambaran implikatif dari bencana asap tahun 2019, saya mencoba merefleksikanya dari data pada 2015. Dari gambaran tersebut, tentu bisa dibayangkan relasi ekonominya terhadap daerah-daerah di Riau dan daerah selain Riau saat ini. Angka kerugiannya pastilah jauh lebih besar.

Peningkatan implikasi tersebut berlaku juga di daerah terimbas lainnya, seperti Sumbar, Jambi, Sumut, Bengkulu, dll. Belum lagi jika diperluas ke pulau lainnya seperti Kalimantan, tentu akan semakin melebar nominal dan persentase kerugiannya. Artinya, kabut asap akan menjadi variabel domestik tambahan yang akan ikut menjadi stimulus perlambatan ekonomi nasional di tahun ini dan mendatang karena terjadi pengurangan aktivitas ekonomi komersial di satu sisi dan menurunnya produktivitas masyarakat akibat ancaman berbagai penyakit di sisi yang lain.

Dan sangat disayangkan, sampai saat ini masyarakat belum melihat aksi gerak cepat dari pemerintah untuk meredakan titik api yang sudah berjumlah ribuan. Sensitivitas pemerintah Jokowi sesi kedua terhadap bencana asap tampak semakin menipis. Saat bencana asap pada 2015, Vox Populi Center bersedia melakukan survei untuk membuktikan bahwa tingkat ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah dalam menangani bencana kabut asap justru semakin membesar.

Ketika itu, Populi Center membagi survei ke daerah terdampak asap dan tidak terdampak asap. Hasilnya, sebanyak 50.8% responden di daerah tidak terdampak asap merasa tidak puas dan sangat tidak puas dengan kinerja Jokowi dalam menangani bencana asap. Adapun di daerah terdampak asap, sebanyak 60.8% responden menyatakan hal yang sama, yakni tidak puas dan sangat tidak puas. Dan lagi-lagi disayangkan, bukan saja sensitivitas pemerintah yang berkurang, di tataran masyarakat sipil juga dilanda hal yang sama, mengalami penurunan kepekaan.

Pendek kata, apapun justifikasi pemerintah sampai hari ini, faktanya ada empati ekonomi politik yang hilang dari penguasa istana dan kalangan masyarakat sipil terkait bencana kabut asap kali ini. Apakah rasa kemapanan politik di tubuh kekuasaan penguasa istana telah membuat penghuninya lupa bahwa sebagian paru-paru negara kita sedang terbakar?

Jannus TH Siahaan doktor Sosiologi Universitas Padjadjaran

(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
FOKUS BERITA: Darurat Kabut Asap
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com