detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Rabu 21 Agustus 2019, 16:15 WIB

Kolom

Keniscayaan Ekonomi Hijau

Nabhan Aiqani - detikNews
Keniscayaan Ekonomi Hijau
Jakarta -

Biogas, pertanian organik, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), pengelolaan kopi, dan produk kerajinan dari bahan sisa rumah tangga merupakan inisiatif yang tengah berjalan semenjak 2017 di berbagai daerah dampingan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi yang notabene juga diberlakukan perhutanan sosial. Potensi-potensi yang banyak tersebar ini awalnya tidak menjadi perhatian. Masyarakat yang dominan hidup di sekitar hutan memiliki ketergantungan kuat pada kayu-kayuan dan belum mencari alternatif sumber penghidupan yang lain.

Di lain sisi, apabila laju pemanfaatan terhadap hasil hutan tidak dihambat --atau malah mengarah pada perilaku eksploitatif-- dikhawatirkan dalam beberapa waktu ke depan akan berdampak negatif terhadap keberlanjutan kawasan hutan dan biodiversity yang ada di dalamnya. Solusi pengembangan potensi ekonomi yang ada di masyarakat menjadi pilihan penting ketika masyarakat tidak lagi diarahkan pada pemanfaatan hasil hutan, terutama kayu. Melalui skema demikian, masyarakat diharapkan mampu untuk tetap memenuhi kebutuhan ekonominya dengan seminimal mungkin memanfaatkan hasil hutan agar hutan tetap terjaga dengan baik.

Merujuk data secara nasional, dari 70 ribu desa di Indonesia, 30 ribuan desa berada di dalam dan sekitar kawasan hutan, di mana 70% penduduknya menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan. Bisa dibayangkan ada begitu banyak jiwa yang menggantungkan hidup pada hutan.

Bila dihubungkan dengan inisiatif global, inisiatif yang telah dimulai masyarakat secara tidak langsung merupakan wujud dari pengimplementasian konsep ekonomi hijau. Istilah ekonomi hijau pertama kali muncul dalam laporan perintis 1989 untuk Pemerintah Inggris yang dirumuskan oleh sekelompok ekonom lingkungan terkemuka, berjudul Blueprint for a Green Economy.

Laporan tersebut berisi masukan kepada Pemerintah Inggris bahwa ada definisi konsensus untuk istilah "pembangunan berkelanjutan" dan implikasi pembangunan berkelanjutan untuk mengukur kemajuan ekonomi dan penilaian proyek dan kebijakan. Laporan ini menjelaskan bahwa ekonomi hijau (pembangunan berkelanjutan) dapat dikatakan sebagai pola pembangunan yang menjaga kehidupan manusia pada hari ini, namun tetap menjaga keberlangsungan kehidupan manusia pada masa depan untuk senantiasa memiliki standar kehidupan yang lebih baik.

Sebut saja pertanian organik, PLTMH dan biogas yang dikembangkan di daerah Solok Selatan, Sumatera Barat. Ketiga inisiatif ini merupakan wujud nyata dari penerapan ekonomi hijau. Masyarakat tidak dituntut mencari bahan yang bersifat eksploitatif terhadap hutan; bahan-bahan yang digunakan untuk menjalankan ketiga inisiatif tersebut tersedia dengan bebas dan berlimpah di sekitar masyarakat, serta dapat diperbaharui dari waktu ke waktu. Manfaat yang diberikan pada masyarakat pun berlimpah ruah.

Dari pertanian organik, masyarakat akan terbantu untuk menjaga kelangsungan tanah persawahan, meminimalisasi penggunaan bahan kimia, dan berdampak positif bagi kesehatan masyarakat. Begitu pula dengan PLTMH dan biogas, masyarakat hanya perlu mencari sumber air yang cukup untuk memutar turbin dan ketersediaan kotoran sapi untuk mengoperasikan biogas, yang tentunya tersedia tak terbatas di masyarakat.

Perhatian Internasional

Pada Oktober 2008, United Nations Environtment Program (UNEP) mengeluarkan laporan berjudul Global Green New Deal (GGND) terkait dengan implementasi ekonomi hijau dan menetapkan tiga tujuan. Pertama, pemulihan ekonomi; kedua, pengentasan kemiskinan; dan ketiga, pengurangan emisi karbon dan degradasi ekosistem (UNEMG, 2011). Dunia internasional pun menaruh perhatian lebih terhadap konsep ekonomi hijau. Selama beberapa tahun terakhir ekonomi hijau dianggap sebagai solusi atas krisis keuangan 2008 serta menjadi satu dari dua tema untuk Konferensi PBB 2012 tentang Pembangunan Berkelanjutan. Tak terkecuali Indonesia.

Dalam konteks nasional, tantangan besar tengah menghadang. Pada 2017 jumlah penduduk miskin yang tinggal di sekitar hutan mencapai 10,2 juta jiwa dari 27,8 juta masyarakat miskin di Indonesia atau sekitar 36,7 persen darti total jumlah penduduk miskin. Sementara pertumbuhan ekonomi kehutanan dilihat dari kontribusi sub-sektor kehutanan dalam PDB Nasional relatif rendah, hanya 0.63% dengan luas hutan 130 juta ha.

Kondisi itu jauh di bawah kontribusi PDB negara ASEAN lainnya. Seperti Malaysia yang mencapai 3.0% dengan luas hutan 20 juta ha, dan Vietnam sebesar 2.4% dengan luas hutan 13,7 juta ha (Yasman et al, 2014). Ditambah lagi, beban target penurunan emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan sebesar 0,672 giga ton CO2 atau 87% dari target penurunan emisi nasional 26%. Atau 45% dengan bantuan internasional (Boen M P. dan Yani S, 2019).

Peran Masyarakat Sipil

Oleh karena itu, sebagai Organisasi Non Pemerintah yang fokus pada lingkungan, KKI Warsi juga turut mendorong penerapan ekonomi hijau. Semenjak 2016, KKI Warsi berperan penuh dari awal hingga inisiatif ekonomi hijau di masyarakat terwujud. Mulai dari menggali potensi, pembentukan organ kelembagaan, dukungan pendanaan, dan peningkatan kapasitas masyarakat yang akan mengelola inisiatif tersebut. Apalagi pada praktiknya konsep ekonomi hijau sejalan dengan perhutanan sosial yang saat ini tengah digencarkan Warsi.

Sebagai contoh masyarakat di kampung (jorong) Jolok Sungai Sirih, Pulakek Koto Baru, Solok Selatan yang menerapkan perhutanan sosial dengan luas hutan nagari 4265 Ha sejak 2015 juga memiliki PLTMH dengan daya hingga 7 kwh. Meskipun hanya dilihat dari sisi mikro, namun penerapan ekonomi hijau di daerah tersebut dengan dibangunnya PLTMH memberikan manfaat positif bagi kehidupan masyarakat. Dengan adanya PLTMH, kampung yang selama ini belum teraliri listrik tersebut, sejak 2017 masyarakat sudah bisa merasakan terangnya lampu dan menggunakan alat elektronik. Ada 40 KK masyarakat sebagai pengguna atau setengah dari jumlah KK masyarakat di kampung. Dari sisi biaya tentunya jauh lebih hemat dari penggunaan listrik konvensional. Emisi hasil PLTMH pun jauh lebih sedikit serta memiliki dampak baik bagi lingkungan sekitar. Kampung ini mampu menjadi kampung mandiri dan tidak terpengaruh dengan gonjang ganjing persoalan listrik nasional.

Secara nasional, meskipun belum siginifikan dalam menurunkan angka kemiskinan masyarakat di sekitar hutan, dalam beberapa tahun terakhir pasca diterapkannya perhutanan sosial yang sekaligus juga mengakomodasi terwujudnya ekonomi hijau, mulai terlihat dampak positif baik dari sisi sosial maupun ekonomi masyarakat.

Data Badan Pusat Statistik, Agustus 2018 menunjukkan angka pengangguran sebesar 6,9 juta jiwa. Program perhutanan sosial yang telah disalurkan memberikan lapangan pekerjaan baru kepada sekitar 2,7 juta orang yang berada di sekitar kawasan hutan. Perhutanan sosial mampu menurunkan angka pengangguran hingga sebesar 39 persen. Tentu, dapat dibayangkan potensi ekonomi yang dihasilkan ketika konsep ekonomi hijau bisa diberlakukan menyeluruh, terutama di masyarakat sekitar hutan. Ketika hal itu berhasil diwujudkan, kemandirian masyarakat hanyalah sebuah keniscayaan.

Nabhan Aiqani Spesialis Manajemen Pengetahuan Komunitasi Konservasi Indonesia (KKI) Warsi


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com