detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 20 Agustus 2019, 15:16 WIB

Sentilan Iqbal Aji Daryono

Abdul Somad di Antara Hukum dan Kemanusiaan

Iqbal Aji Daryono - detikNews
Abdul Somad di Antara Hukum dan Kemanusiaan Iqbal Aji Daryono (Ilustrasi: Edi Wahyono)
Jakarta - Saya ingat buletin itu. Al-Muhtadin, namanya. Isinya kisah-kisah kesaksian para mualaf yang tergabung dalam Jamaah Al-Muhtadin di Yogyakarta. Saya pernah mengoleksi banyak sekali edisinya.

Sebagai media yang berisi cerita para mualaf, tentu Al-Muhtadin sering membedah agama selain Islam. Kadang bersifat objektif dengan mencermati ajaran-ajaran baku dari agama non-Islam, namun tak jarang pula bersifat subjektif, bahkan emosional karena melibatkan pengalaman-pengalaman personal dari sang mualaf yang memberikan kesaksian.

Pada era media cetak, ada satu kode etik yang pada masa itu dijalankan oleh Al-Muhtadin, yaitu dengan memasang satu kotak di halaman depan, bertuliskan: "Untuk Kalangan Sendiri".

Media seperti Al-Muhtadin itu memang bersifat internal, bukan untuk disebarluaskan di masyarakat umum. Apalagi masa itu Orde Baru sedang kuat-kuatnya, ketika apa pun yang berpotensi menciptakan gesekan SARA di masyarakat luas akan lekas-lekas dibabat.

Dari Al-Muhtadin terlihat bahwa pada zaman cetak suatu informasi yang bersifat terbatas dapat dilokalisasi dengan relatif mudah. Cukup dengan menuliskan "Untuk Kalangan Terbatas", dan cukup dengan mengedarkannya di masjid-masjid serta forum-forum pengajian. Bagian pemasaran buletin itu pun tidak akan nekat meletakkan setumpuk Al-Muhtadin di ruang tunggu kantor kelurahan, misalnya. Apalagi di markas Koramil.

***

Hari ini, format media telah berganti. Konsep ruang berikut pemahaman atas ruang pun turut berganti. Buletin cetak yang ditumpuk di sudut masjid, ditindih batu biar tidak beterbangan, lalu untuk mengambilnya harus meletakkan uang seratus perak, lambat laun telah lenyap.

Namun, kita berada pada masa transisi. Ada generasi yang benar-benar lahir dan hidup pada era pasca-kertas, namun ada pula kelompok demografi yang segenap kesadarannya dibentuk era kertas tapi mendadak memegang telepon pintar. Ada kalangan yang sudah paham bagaimana memaknai ruang-ruang digital sebagai ruang publik, ada pula yang tidak sadar bahwa informasi online tidak bisa ditindihi batu biar tidak beterbangan.

Pemahaman seperti itulah salah satu papan konteks yang mesti kita pegang untuk mencerna kasus yang melanda Ustaz Abdul Somad (UAS).

***

Dalam pandangan saya, kasus UAS yang kemarin meletus soal salib-saliban dan jin-jinan itu memuat dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi hukum dan demokrasi. Yang kedua dimensi etika dan kemanusiaan.

Kita bicara hukum dan demokrasi dulu.

Di dalam hukum dan demokrasi, setiap agama dan keyakinan wajib dilindungi oleh negara. Itu teori dasarnya, dan termaktub dalam Pasal 29 UUD 1945. Lalu bagaimana dengan keyakinan-keyakinan yang di dalamnya termuat kebencian (atau minimal ketidaksukaan) kepada keyakinan lain?

Saya agak sedih dan takut-takut menjawabnya: ya, negara pun wajib melindungi keyakinan yang mengajarkan kebencian kepada keyakinan lain.

Mohon berikan koreksi kalau saya salah. Tapi begini. Setiap keyakinan pada prinsipnya adalah klaim kebenaran. Dengan klaim kebenaran, otomatis ia akan melihat sistem keyakinan lain sebagai ketidakbenaran, alias kesalahan, atau ketidakselamatan. Kecintaan kepada kebenaran akan berjalan seiring dengan kebencian kepada ketidakbenaran. Sementara itu, dalam sebuah truth claim, ketidakbenaran dipandang menempel pada setiap penyangkalan atas kebenaran. Bukankah begitu?

Wilayah iman adalah wilayah hati dan ideologi. Negara tidak boleh dan tidak mungkin mengontrol ideologi, sebab yang dapat dikendalikan serta diberi batasan hanyalah aksi. Keyakinan akan kejayaan komunisme tidak dapat dilarang, tapi lambang palu arit bisa dilarang. Keyakinan bahwa khilafah harus berdiri dan Indonesia harus berada di bawahnya itu tidak bisa dikendalikan, tapi simbol-simbol dan nama organisasi Hizbut Tahrir Indonesia bisa dirampas dan dikekang.

Negara, hukum, dan segenap peralatan hukumnya mampu menjalankan tindakan-tindakan fisik, tapi negara tidak bisa menyusup masuk ke otak seorang simpatisan ISIS lalu mengikatkan tali rafia agar otaknya tidak bergerak liar ke mana-mana. Barulah ketika si simpatisan ISIS bergerak menyebarkan pemahamannya ke lingkungannya, atau mempersiapkan senjata, negara bisa melaksanakan perannya.

"Kita harus membedakan antara ideologi dan institusi," kata Gus Dur waktu itu. "...melarang ideologi itu omong kosong. Itu tidak mungkin dijalankan."

Singkat kata, berkeyakinan itu bebas. Terserah kita. Tapi ada garis tegas yang membatasinya, yaitu ruang-ruang sosial, alias ruang publik, alias ruang bersama.

Dalam suatu analogi yang tersebar banyak di media sosial, meyakini bahwa istri tetangga kita jelek bukanlah pelanggaran hukum. Namun, begitu di pos ronda Anda ketemu si tetangga tersebut lalu bilang istrinya jelek, tindakan Anda bisa terkena pasal perbuatan tidak menyenangkan. Apalagi kalau ucapan itu dilemparkan di forum arisan RT. Klir, kan?

Maka, secara hukum dan demokrasi, kata-kata UAS dan gambarannya tentang salib itu bukan pelanggaran. Syaratnya: sepanjang dia mengucapkannya di ruang terbatas, alias "untuk kalangan sendiri".

Biar adil, karena saya muslim, saya pun harus mengatakan bahwa bila ada pemuka agama selain Islam menjelek-jelekkan Nabi Muhammad, atau menertawakan ibadah haji (kemarin ada yang membagi video seperti itu di kolom komentar Facebook saya), itu pun bukan pelanggaran hukum positif. Syaratnya sekali lagi: asal disampaikan di ruang internal terbatas.

Persoalannya, lagi-lagi, ada yang kacau balau dalam memahami ruang. Sebab sekarang kita memakai ruang-ruang digital, dan ruang digital adalah ruang yang tanpa batas. Problem ini yang terjadi pada orang-orang yang menggunakan medsos setiap hari, tapi mindset-nya masih buletin Jumatan. Mereka mengira akun Facebook-nya adalah seratus persen rumahnya, dan mengunggah sesuatu di akun personal medsosnya adalah sama dan sebangun dengan mengobrol di kamar tidur bersama pasangannya!

Padahal, tentu situasinya sama sekali berbeda. Apa yang telah dilempar ke ruang online berarti sudah menembus sekat ruang publik. Ia tak beda dengan gosip yang dipresentasikan di rapat RT. Ia tak beda dengan video aktivitas ranjang koleksi pribadi yang diputar di layar tancap. Maka, perlakuan negara dan hukum kepada ruang-ruang online itu mirip sikap yang diterapkan kepada ruang publik offline. Kira-kira begitu.

Untuk lebih mematangkan pemahaman kita soal itu, mari kita bandingkan soal iman ini dengan pornografi. Tentu saya tidak bermaksud mengatakan bahwa iman sama dengan pornografi, nanti sampeyan melaporkan saya juga ke polisi hehe.

Begini maksud saya. Ketika seorang penyanyi kondang berbuat mesum dengan pacarnya (atau pacar-pacarnya) sambil merekamnya dengan kamera, apakah itu pelanggaran hukum? Jelas bukan. Hukum kita tidak mengatur itu, sepanjang pacarnya itu bukan anak di bawah umur, atau istri orang, dan sepanjang perbuatan mesum itu tidak bersifat transaksional. Namun ketika ia menyebarkan video rekaman itu ke mana-mana, dia tersambar pasal pornografi.

Maka, kasus yang menyambar penyanyi itu bukanlah perbuatan mesum itu sendiri, melainkan penyebaran videonya. Dengan kata lain, jika yang menyebarkan videonya bukan dia sendiri, melainkan orang lain yang ingin menghancurkan kehidupannya, semestinya yang dicokok adalah orang yang menyebarkan itu.

Ini persis dengan kasus chatting mesum yang menimpa seseorang di sana. Saya tetap yakin bahwa tindakan chatting itu sendiri bukanlah pelanggaran hukum. Sebab ia wilayah privasi, sehingga kalau si pelaku chatting dituduh berbuat kriminal dengan itu, saya sepakat bahwa ada kriminalisasi.

Namun, jika tangkapan layar chatting itu disebarluaskan, aksi penyebarluasan itulah yang merupakan tindakan kriminalitas. Bukankah begitu? Lalu siapa yang menyebarkannya?

Jadi mohon maaf, ini mungkin akan menyakiti hati banyak orang. Tapi saya memang berpandangan bahwa UAS tidak melakukan pelanggaran hukum. Yang melanggar hukum adalah orang yang menyebarkan video ceramah UAS itu, siapa pun dia.

"Lho nyatanya Ahok dihukum! Ini tidak adil! Mentang-mentang mayoritas!"

Nah, ini. Ini. Kasus UAS dan Ahok bukan dua apel yang bisa dibandingkan apa adanya. Unsur-unsur kontekstualnya berbeda, meski bagi saya hasilnya sama: sebenarnya mereka sama-sama tidak bersalah di mata hukum.

UAS, setahu saya, berceramah di forum "kalangan sendiri". Ahok tidak; dia berpidato di depan masyarakat umum. Konten ceramah UAS jelas menghina keyakinan orang lain, sementara bagi saya Ahok tidak menghina keyakinan lain, melainkan sekadar mengejek kelakuan umat beragama lain.

Unsur "menghina keyakinan orang lain" dan "menyampaikannya di ruang publik" itu dua hal yang sepaket, tidak bisa diecer, agar terbentuk suatu tindakan pelanggaran hukum.

Baik UAS maupun Ahok telah melanggar batas-batas etika, tapi kedua-duanya tidak melanggar hukum. Itu menurut saya, meski saya tetap menghormati keputusan-keputusan dari otoritas hukum.

Saya sama sekali bukan pakar hukum, tapi sebagai warga negara yang dilindungi sekaligus "diancam" oleh hukum, kita wajib memahami soal-soal mendasar seperti itu. Sekali lagi: mohon berikan koreksi kalau saya salah.

***

Terakhir, mari kita tinggalkan dulu soal hukum positif. Kita bicara etika dan kemanusiaan.

Saya memang tidak setuju jika dikatakan bahwa UAS melanggar hukum. Maka atas nama hukum, dia harus dibebaskan.

Sayangnya, hidup dan kehidupan ini bukan melulu perkara hukum. Kita menata hukum juga dengan satu tujuan bersama, yaitu membangun ketertiban dan harmoni sosial.

Dinamika masyarakat semakin kompleks. Ada banyak situasi baru yang kita hadapi, tantangan-tantangan baru dalam kehidupan sosial yang belum ada di masa penataan aturan hukum, dan sebagainya.

Kita ingin menjalani kehidupan bersama secara baik, damai, mengalokasikan energi untuk bersama meraih capaian-capaian positif di masyarakat, di dalam sebuah masyarakat yang majemuk, yang mengayomi banyak unsur sekaligus menghadapi banyak potensi konflik.

Cara berdakwah, bahkan cara berkeyakinan, sebagaimana yang disampaikan dalam ceramah UAS itu memang tidak melanggar hukum positif, tapi ia kontraproduktif dengan cita-cita harmoni sosial. Ia mungkin dapat diposisikan sebagai hak legal, namun ia sangat tidak membawa kemaslahatan dalam kehidupan bersama yang saling berdampingan.

Semestinya ada introspeksi yang serius dalam perkara itu dari para pemuka agama. Agama apa pun itu.

Iqbal Aji Daryono esais, tinggal di Bantul


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com