detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 20 Agustus 2019, 13:10 WIB

Kolom

Menguak Amandemen Terbatas

Faisaldus Yonas - detikNews
Menguak Amandemen Terbatas Foto: Pool
Jakarta -

Konstitusi bangsa Indonesia UUD 1945 ialah resultante atau kesepakatan politik tertinggi bangsa Indonesia yang memuat tujuan dan cita-cita luhur. Sebagai suatu resultante maka konsekuensi logisnya adalah konstitusi tidak mengikat masa lalu dan masa depan. Namun, perlu dicatat bahwa konsekuensi yang dimaksud semata-mata atas dasar kebutuhan dan perkembangan masyarakat dan zaman. Jadi, pada prinsipnya konstitusi terbuka untuk diubah atau diamandemen.

Akhir-akhir ini menyeruak wacana amandemen konstitusi oleh MPR. Tetapi, yang diwacanakan bukan pola amandemen seperti yang dilakukan pada waktu Reformasi, melainkan dengan pola baru yaitu amandemen terbatas. Pola amandemen baru ini hanya ingin menghidupkan kembali GBHN. Hal demikian berarti MPR kembali berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara yang berwenang membuat GBHN sebagaimana menjadi salah satu kewenangan MPR dalam pengaturan UUD 1945 Asli.

Padahal, kewenangan membuat GBHN menjadi salah satu kewenangan MPR yang dihapus pada waktu amandemen UUD 1945 karena dianggap sangat potensial memberikan kekuasaan supreme kepada Presiden. Di lain sisi, status dan komposisi MPR sekarang ini sebenarnya sangat tidak memungkinkan MPR untuk membuat produk seperti GBHN.

Pelopor Gagasan

Sebagaimana diketahui, yang paling getol memperjuangkan amandemen terbatas adalah PDIP. Sebagai partai dengan perolehan kursi DPR terbanyak pada periode 2014-2019, PDIP tentu berpotensi besar mendapat dukungan penuh di parlemen dalam rangka meloloskan wacana amandemen terbatas. Seperti dilansir media, Wakil Ketua MPR dari fraksi PDIP Ahmad Basarah mengatakan bahwa amandemen terbatas sudah disepakati oleh seluruh pimpinan fraksi MPR dan fraksi DPD periode jabatan 2014-2019. Ini artinya kerja-kerja politik PDIP di parlemen berhasil.

Selain kesepakatan internal parlemen, kesepakatan amandemen terbatas juga terjadi secara eksternal. Telah terjadi kesepakatan antara MPR yang diwakili Ketua MPR Zulkifli Hasan dan BPIP yang diwakili Ketua Dewan Pengarah BPIP sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Selain melalui jalur formal kenegaraan, keseriusan PDIP juga dapat dilihat dari hasil Kongres V yang salah satu sikapnya menyebutkan perlu melakukan amandemen terbatas guna mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan membuat GBHN.

Namun, wacana amandemen terbatas kemudian mendapat pro-kontra dari berbagai pihak. Hal ini pun berujung pada berubahnya pandangan fraksi-fraksi MPR yang tidak lagi sepenuhnya mendukung, melainkan mulai berbeda pandangan terkait urgensi amandemen terbatas. Memang terkesan tidak konsisten fraksi-fraksi MPR itu, tetapi perlu kita sadari juga bahwa kesepakatan politik adalah kesepakatan fakultatif tergantung dinamika politik yang terjadi.

Terlalu Parsial

Hal yang perlu dipertimbangkan oleh seluruh rakyat terkait amandemen konstitusi adalah dampak yang akan dihasilkan dari amandemen tersebut. Dampak amandemen baik-buruknya sangat ditentukan oleh rangkaian proses amandemen yang dilakukan. Jika prosesnya baik, tentu menghasilkan muatan konstitusi yang baik, begitu pula jika buruk maka hasilnya pun demikian.

Pada konteks menghasilkan yang baik dengan proses yang baik ini rasa-rasanya gagasan amandemen terbatas dapat dikatakan sebagai skema amandemen yang buruk. Buruk bukan karena orientasinya hanya untuk menghidupkan GBHN, tetapi karena skema tersebut adalah skema parsial. Ibaratnya, Anda menemui beberapa ranting dari pohon kesayangan Anda yang "mati" lalu Anda dengan segera mengobati ranting-ranting tersebut. Padahal ranting-ranting tersebut kurang mendapatkan nutrisi yang stabil dari akarnya yang ternyata sedang mengalami masalah.

Oleh sebab itu, pemulihan pada pohon itu sudah sebaiknya dimulai dari akarnya. Begitu pula dalam konteks konstitusi, jika terdapat ranting konstitusi "mati" maka harus diperbaiki dari akarnya, bukan parsial seperti langsung mengobati ranting-ranting yang "mati". Dalam wacana menghidupkan kembali GBHN pun demikian. GBHN itu ibarat salah satu ranting "mati" dalam konstitusi hasil amandemen reformasi, dan sekarang ingin dihidupkan kembali melalui amandemen terbatas.

Padahal, masalahnya ada pada akarnya yang tidak lain MPR sebagai satu-satunya lembaga yang pernah berwenang untuk itu. Dengan demikian, upaya untuk menghidupkan kembali GBHN sudah sepatutnya mulai dari pembenahan MPR bukan secara parsial dengan amandemen terbatas guna menghidupkan kembali GBHN.

Status MPR

Pasca amandemen konstitusi pada waktu Reformasi, hasil perubahan terhadap MPR mungkin dianggap sudah ideal. Tetapi jika dilihat lebih cermat, maka kita akan memahami kelemahan fatal dari hasil desain MPR yaitu pada status MPR. Rupa-rupanya, MPR mengalami dualisme status yaitu sebagai lembaga dan wadah (joint session) sekaligus. Pertama, MPR sebagai lembaga dapat dilihat dari struktur kelembagaan MPR yang memiliki pimpinan seperti ketua dan para wakil ketua hingga adanya sekertaris jenderal MPR.

Kedua, MPR sebagai wadah dapat dilihat dari komposisi keanggotaan MPR yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Jadi, bukan lembaga yang menjadi anggotanya. Status dualisme MPR ini pada dasarnya telah menutup kemungkinan bagi MPR untuk membuat GBHN karena para anggota MPR tentu memiliki agenda rutinitas sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

Kemudian, sekarang ini kemungkinan yang tertutup tersebut ingin dibuka kembali dengan amandemen terbatas yang menempatkam MPR kembali sebagai lembaga tertinggi negara. Lalu, bagaimana mungkin MPR menjadi lembaga tertinggi sementara statusnya dualisme? Amandemen terbatas yang parsial jika tetap dilakukan tentu berdampak buruk bagi MPR karena akan kontradiktif, yaitu satu sisi status MPR masih dualisme sedangkan sisi lain sebagai lembaga tertinggi. Untuk itu, sebaiknya terlebih dahulu membuat desain yang matang tentang status MPR; apakah sebagai wadah atau sebagai lembaga.

Menurut hemat saya, apabila MPR ditempatkan kembali sebagai lembaga tertinggi negara demi menghidupkan kembali GBHN, maka komposisi keanggotaan MPR diperbaharui lagi. Pertimbangan utamanya terkait efektivitas kinerja MPR, karena bagaimana mungkin seorang anggota DPR dan/atau DPD dapat secara efektif melaksanakan kewenangan dari dua lembaga sekaligus yang menaunginya? Jangankan menjalankan kewenangan yang lain, menjalankan kewenangan sesuai lembaganya saja belum tentu efektif.

Terdapat dua alternatif terhadap komposisi MPR jika amandemen terbatas benar-benar dilakukan. Pertama, komposisi tetap tetapi dengan syarat kedudukan dan kewenangan antara DPR dan DPD harus disamakan sehingga terbangun prinsip check and balance dalam MPR. Disadari atau tidak DPD selama ini hanya menjadi co-legislator DPR. Kedua, lembaga DPD dihapus kemudian kembali pada konsep Utusan Daerah ditambah Utusan Golongan seperti dalam praktik UUD 1945 Asli.

Harus Total

Wacana amandemen terbatas dengan tujuan utama menghidupkan kembali GBHN sudah jelas perlu dikaji secara komprehensif. Sebagaimana telah disampaikan, jika Anda menemukan beberapa ranting pohon kesayangan Anda mati, maka terlebih dahulu Anda memulihkan akarnya. Begitu pula jika terdapat ranting konstitusi yang mati, maka yang dipulihkan terlebih dahulu adalah akarnya.

MPR tidak lain sebagai akar dari ranting GBHN, dan jika kita memulihkan GBHN tanpa memperbaiki MPR maka GBHN tidak akan pernah benar-benar hidup karena akarnya masih bermasalah. Maka dari itu, jika memang amandemen menjadi suatu keniscayaan, maka harus dilakukan secara total sehingga semua hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan GBHN akan terakomodasi dengan baik.

Lebih dari itu perlu diingat bahwa konstitusi memang terbuka untuk diubah, tetapi konstitusi bukanlah mainan politik. Resultante yang dihasilkan sebaiknya atas nama kepentingan luhur bangsa dan negara bukan kepentingan semu politik.

Fais Yonas Bo'a pegiat ketatanegaraan, penulis buku UUD 1945, MPR dan Keniscayaan Amandemen (Terkait Kewenangan Konstitutif MPR dan Kebutuhan Amandemen Kelima UUD 1945)


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com