detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Senin 19 Agustus 2019, 15:16 WIB

Kolom

Haluan Negara dan Konsepsi Bernegara Indonesia

Eko Ibnu Hayyan - detikNews
Haluan Negara dan Konsepsi Bernegara Indonesia
Jakarta - Wacana dihidupkannya kembali Haluan Negara semisal Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) pada masa Presiden Sukarno dan GBHN pada masa Presiden Soeharto menuai polemik masyarakat. Haluan Negara yang akan dihidupkan itu dikhawatirkan oleh sebagian kalangan justru akan mengganggu stabilitas sistem presidensial di Indonesia. Sebagian pakar menilai bahwa model Haluan Negara sudah tidak relevan lagi digunakan sebab Presiden tidak lagi dipilih MPR, melainkan dipilih secara langsung oleh rakyat. Konsekuensinya, Presiden tidak lagi bersifat "untergeordnet", melainkan bersifat "neben" kepada MPR.

Perubahan UUD 1945 pada1999-2002 berdampak secara signifikan terhadap struktur ketatanegaraan Indonesia. Kedaulatan rakyat yang semula dipegang oleh suatu Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia diubah menjadi kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Terdapat semangat faham konstitusionalisme dalam perubahan tersebut, artinya seluruh pelaksanaan sistem bernegara di Indonesia dibatasi oleh konstitusi.

Pembatasan ini mengandung maksud agar proses bernegara di Indonesia berjalan sesuai koridor konstitusi guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan negara. Dengan demikian, MPR dianggap bukan lagi lembaga tertinggi negara sebagai representasi dari kedaulatan rakyat. Karena hal itulah, MPR periode 1999-2002 seakan-akan justru sedang melucuti dan memangkas kewenangannya sendiri.

Hilangnya Haluan Negara

Kewenangan MPR paling mendasar yang diubah dalam amandemen UUD 1945 ialah terkait eksistensi, tugas, dan wewenang MPR. Salah satu wewenang yang menunjukkan eksistensi MPR yang dipangkas ialah MPR tidak lagi memiliki tugas dalam menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Hal ini dikarenakan Presiden yang telah dipilih secara langsung dianggap tidak lagi memiliki keharusan untuk menjalankan GBHN.

Presiden tidak lagi tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. Oleh karenanya Presiden tidak lagi dapat dijatuhkan oleh MPR hanya karena dianggap tidak menjalankan GBHN. Terkait dengan tidak adanya GBHN setelah amandemen UUD 1945, agenda pembangunan nasional hanya didasarkan pada visi misi Presiden terpilih.

Namun demikian, dengan ketiadaan Haluan Negara tampak telah terjadi kekosongan sistem perencanaan pembangunan nasional yang bersifat menyeluruh. Hal ini berbeda ketika MPR masih memiliki kewenangan strategis dalam menyusun dan menetapkan GBHN.

GBHN dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh lembaga negara dan segenap rakyat Indonesia dalam melaksanakan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional. Berbeda halnya dengan kondisi saat ini yang menunjukkan struktur dan proses perumusan kepentingan nasional terpecah-pecah sesuai dengan platform dan program Presiden, Gubernur, Bupati dan Wali Kota setelah terpilih. Hal ini menimbulkan beragam konflik dan disharmonisasi pembangunan nasional dan daerah.

Proses otonomi daerah yang kebablasan membuat pemerintah pusat sulit untuk mengontrol daerah-daerahnya baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa telah muncul raja-raja kecil di daerah yang mencoba merumuskan sendiri kebijakan daerahnya tanpa melakukan koordinasi dan harmonisasi yang baik dengan pemerintah pusat. Muncul pula berbagai macam masalah keamanan nasional dalam konteks globalisasi yang sangat mengancam keberlangsungan bangsa dan negara. Oleh karena itu, gagasan pemikiran dengan mewujudkan kembali rancangan desain arah dan tujuan bangsa melalui Haluan Negara menjadi suatu hal yang solutif.

Hilangnya Haluan Negara menyebabkan hilangnya pedoman serta landasan operasional yang akan menuntun perjalanan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Pembangunan nasional pasca Reformasi dirasakan tidak terintegrasi dengan baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini disebabkan dokumen perencanaan pembangunan nasional hanya didasarkan pada visi-misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang selalu berganti setiap minimal 5 tahun sekali. Sehingga, pada era Reformasi sekarang ini negara kita seolah-olah kehilangan pedoman dalam mencapai arah pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Perspektif Sistem Demokrasi

Sistem pemerintahan baik itu presidensial maupun parlementer erat kaitannya dengan sistem demokrasi yang dianut oleh suatu negara. Haluan Negara yang dianggap oleh sebagian kalangan tidak relevan dengan sistem presidensial sebagai amanat Reformasi harus pula ditinjau dari sistem Demokrasi Pancasila khas Indonesia --demokrasi sebagai kedaulatan tertinggi negara yang kelak akan melahirkan sistem pemerintahan yang dianutnya. Menjadi sangat relevan, sebelum kita melihat Haluan Negara dalam bingkai sistem pemerintahan, hendaklah kita melihat Haluan Negara dalam perspektif sistem demokrasinya terlebih dahulu.

Sistem pengorganisasian negara dalam Demokrasi Pancasila dilakukan berdasarkan persetujuan rakyat yang diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Demokrasi Pancasila merupakan faham kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan kepada seluruh nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam kelima silanya. Demokrasi Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa sistem demokrasi yang dibangun di Indonesia haruslah mencerminkan semangat persatuan dalam sebuah kebangsaan.

Demokrasi Pancasila harus dapat memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah untuk mencapai mufakat dalam perwakilan. Cita-cita permusyawaratan memancarkan kehendak untuk menghadirkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan dan golongan. Permusyawaratan merupakan refleksi atas semangat kekeluargaan dengan mengakui adanya persatuan dalam perbedaan (bhineka tunggal ika). Syarat mutlak kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan yang di dalamnya terdapat persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan.

Dalam hal ini, founding fathers bangsa Indonesia telah membuat suatu konsepsi model perencanaan pembangunan nasional yang menggambarkan kekhasan dari sistem Demokrasi Pancasila. Haluan Negara baik PPNSB maupun GBHN yang ditetapkan oleh MPR menggambarkan sebuah proses demokrasi perwakilan yang berjalan di atas prinsip musyawarah mufakat. Haluan Negara yang ditetapkan tersebut merupakan produk perencanaan pembangunan nasional yang merepresentasikan kehendak seluruh rakyat Indonesia. MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD yang mewakili kepentingan politik rakyat dan daerah merupakan rumah kebangsaan yang merepresentasikan seluruh kehendak rakyat Indonesia.

Haluan Negara sebagai produk yang dihasilkan dari suatu proses kerakyatan dalam prinsip permusyawaratan/perwakilan merupakan penggambaran dari kekhasan sistem demokrasi Indonesia. Proses musyawarah dan gotong royong yang menghiasinya membuat Haluan Negara mengikat terhadap seluruh entitas bangsa sebagai suatu keputusan bersama tidak hanya terhadap Presiden. Diperlukan suatu guiden principle dalam skema pembangunan nasional.

Haluan Negara dibutuhkan untuk melengkapi landasan-landasan pembangunan nasional yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pertama, Landasan Ideal Pembangunan Nasional terdapat dalam Pancasila sebagai ideologi negara. Kedua, Landasan Konstitusional Pembangunan Nasional juga sudah termaktub dalam UUD 1945. Hanya Landasan Operasional Pembangunan Nasional yang belum tersedia dan sudah seharusnya termaktub dalam sebuah Haluan Negara.

Dengan demikian, sejatinya Haluan Negara merupakan suatu instrumen kunci Negara Pancasila yang kita anut dalam mengarungi samudera peradaban dunia agar tidak kehilangan arah dan jati diri.

Eko Ibnu Hayyan Sekretaris Jenderal Kolegium Jurist Institute, Manager Partner Optima Lawfirm and Yarsi Legal Aid


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com