detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Senin 19 Agustus 2019, 10:52 WIB

Kolom Kang Hasan

Kekuatan Warganet

Hasanudin Abdurakhman - detikNews
Kekuatan Warganet Hasanudin Abdurakhman (Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta - Tiga tahun yang lalu Presiden Jokowi mengangkat Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menggantikan Sudirman Said. Tapi tak lama setelah itu pengangkatan tersebut menjadi sebuah kontroversi besar. Arcandra ternyata sudah berganti kewarganegaraan. Ia yang lama tinggal di Amerika sudah melamar menjadi warga negara Amerika, memegang paspor Amerika. Anehnya, pada saat yang sama ia juga masih mempertahankan paspor Indonesia. Padahal Indonesia tidak mengakui kewarganegaraan ganda.

Informasi yang bocor setelah Arcandra dilantik itu tadinya coba ditutupi oleh pemerintah. Tapi ini zaman yang serba terbuka, dengan puluhan juta warga negara punya media sosial. Tak ada informasi yang bisa ditutupi. Bantahan pemerintah menjadi sia-sia ketika salinan paspor Amerika milik Arcandra beredar.

Presiden Jokowi akhirnya tak punya pilihan. Mengangkat seorang warga negara asing menjadi pejabat negara salah menurut tata negara. Akhirnya ia terpaksa memberhentikan Arcandra. Belakangan, kewarganegaraan Arcandra dipulihkan, meski secara legal menurut beberapa ahli hukum tetap tidak sah. Arcandra kemudian diangkat kembali menjadi wakil menteri oleh Presiden Jokowi.

Tak lama sebelum itu juga terjadi kontroversi lain. Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy yang baru diangkat menggantikan Anies Baswedan mencanangkan program sekolah sehari penuh atau full day school. Program itu ditolak oleh masyarakat karena sejumlah alasan. Lalu terjadilah perdebatan yang ramai di media sosial. Melihat reaksi itu akhirnya Menteri Pendidikan membatalkan program tadi.

Dalam masa kampanye Pemilihan Presiden 2019 tempo hari juga terjadi sebuah kehebohan. Melalui manuver Yusril Ihza Mahendra tersiar kabar bahwa pemerintah akan membebaskan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir. Kabar itu lagi-lagi memicu kehebohan. Publik menolak dengan keras. Akhirnya rencana itu dibatalkan.

Memang, tak semua yang heboh di media sosial mengubah keputusan pemerintah atau suatu keadaan. Dua minggu lalu beredar luas sebuah video tentang Enzo Allie, anak muda yang baru diterima di akademi militer, untuk dididik menjadi perwira TNI. Enzo menarik perhatian warganet karena mahir empat bahasa, termasuk bahasa Prancis, bahasa bapaknya. Tapi kemudian Enzo jadi topik pembicaraan di media sosial bukan karena itu. Ia dituduh kader Hizbut Tahrir, sebuah organisasi yang mempromosikan khilafah yang sudah dilarang pemerintah. Tuduhan itu disimpulkan dari berbagai unggahan Enzo di akun media sosial miliknya.

Heboh di media sosial itu sampai ke telinga para petinggi militer. Menteri Pertahanan mengeluarkan pernyataan, demikian pula petinggi TNI Angkatan Darat. Lalu bagaimana nasib Enzo? TNI AD memilih sikap berbeda dari harapan warganet. KSAD mengumumkan tetap mempertahankan Enzo.

Bagaimanapun, dalam berbagai kasus di atas terlihat bahwa celotehan warganet berpengaruh besar terhadap berbagai kebijakan negara. Keputusan akhir pemerintah memang bisa sesuai dengan arus yang berkembang di media sosial, dan bisa pula tidak. Tapi setidaknya perbincangan di media sosial itu membuat perhatian tertuju ke sana.

Tapi bukankah sejak dulu juga begitu? Artinya, perbincangan publik memang bisa berpengaruh pada kebijakan pemerintah. Betul. Hanya saja dulu medianya adalah media resmi. Yang ikut berbincang di situ hanya orang tertentu. Kini siapa pun bisa tampil memberikan pendapat. Pendapat orang awam bisa lebih deras mengalir ketimbang pendapat para ahli.

Media sosial memberi publik kekuatan tawar-menawar yang tinggi. Pemerintah tidak lagi bisa mengendalikan arus informasi. Arus itu hanya bisa dihentikan sementara, seperti saat demonstrasi pasca penetapan hasil pilpres tempo hari. Itu pun tak bisa sepenuhnya dikendalikan.

Lalu, apakah media sosial bisa diandalkan sebagai sebuah alat kontrol? Agak sulit berharap begitu. Sulit berharap kumpulan orang awam bisa melihat dan menganalisis persoalan dengan jernih sehingga menghasilkan kontrol yang sehat. Media sosial adalah perbincangan selera, bukan gagasan argumentatif. Lebih banyak orang berpikir berbasis pada preferensi awal ketimbang memandang fakta secara objektif.

Kesulitan mendapatkan judgement objektif erat kaitannya dengan sifat media sosial. Di media sosial orang bisa dengan mudah ditipu. Berbagai gambar statis maupun video bisa dibuat untuk menyampaikan suatu pesan secara meyakinkan. Ketika dihadapkan dengan suatu gambar video, orang terkena hukum "seeing is believing". Mereka langsung mempercayai apa yang mereka lihat. Apalagi bila yang dilihat itu memang sejalan dengan apa yang selama ini mereka percayai. Di situ bekerja mekanisme confirmation bias.

Bias persepsi yang dibangun bisa dua jenis. Pertama, bias dari sisi apakah itu fakta atau bukan. Kedua, apakah konteksnya tepat atau tidak. Beberapa hari ini beredar video ceramah Ustaz Abdul Somad yang mengatakan bahwa di salib itu ada patung yang berisi jin kafir. Bagi sebagian orang ini adalah serangan dan penghinaan terhadap ajaran Kristen. Orang-orang yang marah dan keberatan mengecam Ustaz Somad, bahkan melaporkannya ke polisi.

Menariknya, video ini ternyata berisi kejadian tiga tahun lalu. Kok baru viral sekarang? Mungkin karena kebetulan, mungkin pula karena rekayasa tertentu. Orang yang percaya bahwa Somad melakukan pelecehan tidak lagi peduli bahwa ada banyak ceramah dia yang berisi ajaran toleransi. Kasusnya mirip dengan video lawakan Andre Taulany yang juga kejadian lama yang diviralkan.

Media sosial menjadi saluran dan habitat yang subur bagi hoaks dan disinformasi. Artinya, apa yang berkembang di media sosial bisa direkayasa. Ada ilmu yang bisa dipakai untuk merekayasanya. Ada trik yang bisa dipakai untuk membangun persepsi publik, sesuai keinginan tertentu. Alih-alih menjadi kekuatan yang mengendalikan, media sosial justru sangat mungkin dikendalikan.

Uniknya, situasi itu tak sepenuhnya disadari warganet. Orang-orang bisa saja asyik memviralkan suatu topik, merasa mereka sedang menjadi kekuatan penekan, padahal di belakangnya ada rekayasa lain. Mereka tidak sadar telah menjadi bagian dari rekayasa itu.

Apa yang harus dilakukan oleh setiap warganet? Menyadari kekuatan media sosial yang bisa berpengaruh terhadap berbagai hal termasuk keputusan pemerintah sangat penting, karena sangat penting bagi setiap warga untuk berperan melakukan kontrol sosial. Tapi sangat penting pula untuk kritis menyaring dan memilah informasi, baik dalam hal apakah itu fakta atau bukan, maupun apakah konteks informasinya tepat atau tidak.

Hasanudin Abdurakhman cendekiawan, penulis dan kini menjadi seorang profesional di perusahaan Jepang di Indonesia


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com