detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 23 Juli 2019, 13:28 WIB

Kolom

Pergeseran Massa dalam Politik Kita

Halili - detikNews
Pergeseran Massa dalam Politik Kita Massa pada Aksi Kawal MK sebelum pembacaan putusan pada PHPU Pilpres 2019
Jakarta - Dalam konteks demokrasi Indonesia kontemporer, mobilisasi massa semakin menarik untuk dibaca. Massa menampilkan wajah paradoksal dalam arena-arena demokrasi di negara kita.

Di satu sisi, massa hadir dalam wajahnya yang sukarela untuk mengekspresikan aspirasi dan dukungan politik dalam kontestasi elektoral. Identifikasi dan preferensi politik diartikulasikan dengan wajah yang kolosal namun ceria. Massa secara ikhlas mengorbankan apa yang dimilikinya dari sekedar tenaga, pikiran, jaringan pertemanan, hingga support finansial.

Mereka menjadikan ruang-ruang ekspresi massal dalam bentuk dukungan dan tentangan sebagai arena ideologis untuk memperjuangkan apa yang seharusnya (ought to). Mereka menampilkan karakteristik yang diidentifikasi oleh teori tindakan kolektif Marcus Olson (1965), yaitu kedap dan merdeka (isolated and independent) dalam memutuskan sebuah kontribusi. Wajah massa inilah yang diglorifikasi oleh para optimis politik sebagai voluntarisme publik.

Massa dalam dimensi ini diyakini banyak pengamat telah memenangkan pasangan Jokowi-Ahok dalam Pilgub Jakarta 2012 dan pasangan Jokowi-JK dalam Pilpres 2014. Jauh sebelumnya, massa dalam watak demikian berhasil melengserkan Soeharto dari tampuk kekuasaannya yang secara politik memang sudah renta pada 1998.

Transformasi

Di sisi lain, massa hadir dalam wajah yang pragmatis dengan aneka motif dan modus. Mereka hadir dalam gerombolan (mob) yang dimobilisasi untuk kepentingan-kepentingan ekonomis. Mereka tidak semata bergerak dalam kerangka kesukarelaan, namun lebih karena pamrih ekonomi. Gerombolan jenis ini dapat diidentifikasi pada masing-masing kelompok pendukung kontestan elektoral, baik yang pro maupun kontra kandidat tertentu. Kelompok massa dengan karakteristik ini secara generik dilabeli massa bayaran, dan belakangan secara peyoratif disebut "pasukan nasi bungkus".

Di luar kontestasi pemilu, massa dengan karakter ini juga mudah dimobilisasi untuk merusak kantor media massa atau mengintimidasi pekerja media sebagai cara merespons produk dan karya jurnalistik, alih-alih menggunakan hak jawab. Mereka juga bisa digerakkan untuk merazia tempat-tempat hiburan secara selektif di sebuah kawasan, di atas dalih amar ma'ruf nahi munkar, dengan membiarkan beberapa lokasi di antaranya karena "merit" yang sudah dikeluarkannya.

Mereka juga kerap dikerahkan untuk mempengaruhi dan menekan proses-proses projusticia di pengadilan. Dalam catatan Setara Institute rentang 1965-2017, dari 97 kasus penodaan agama yang terjadi, terdapat 62 kasus yang melibatkan tekanan massa dan nyaris seluruhnya divonis bersalah dengan tekanan massa tersebut. Intinya, massa juga digunakan untuk melawan hukum dan merusak nilai-nilai demokrasi.

Mengingat demokrasi merupakan soal pemerintahan orang banyak (majority rule), pembahasan mengenai massa menjadi sangat relevan. Dalam konteks yang sama, instrumentasi massa melalui mobilisasi untuk mengekspresikan tuntutan politik, baik dalam wujud dukungan maupun tentangan, menjadi pilihan yang menarik bagi aktor-aktor politik.

Dalam perspektif teori tindakan kolektif Olsonian, sebuah tindakan kolektif seperti aksi massa sebenarnya mengidap kesulitan intrinsik berupa heterogenitas kepentingan sekaligus sumber daya di antara mereka. Untuk mengatasi kesulitan itu, maka diperlukan sekelompok kecil orang yang menjalankan fungsi produksi yang menghubungkan berbagai sumber daya serta perbedaan kepentingan dan kontribusi masing-masing ke dalam satu kebaikan bersama (collective good). Fungsi tersebut diampu oleh kelompok kecil yang disebut massa kritis (critical mass).

Massa kritis merupakan segmen kecil dalam sebuah populasi yang menyumbang kontribusi besar terhadap sebuah tindakan kolektif, di saat mayoritas hanya bersumbangsih kecil atau tidak melakukan apa-apa sama sekali (Oliver, Marwell dan Teixeira, 1985)-mirip dengan peran minoritas kreatif (creative minority) menurut konsepsi Arnold Toynbee dalam A Study of History (1934-1961). Massa kritis ini bekerja mempertautkan beragam kepentingan dalam satu simpul gerakan dengan memobilisasi ketidaksadaran (unconsciousness).

Pada masa pra media sosial, fungsi massa kritis ini mudah diidentifikasi karena melekat pada elite-elite ekonomi, politik, dan sosial-keagamaan, sehingga restriksi dan limitasi atas peran massa kritis mudah dilakukan, misalnya dengan kebijakan korporatokratis seperti yang diambil oleh Soeharto mulai akhir 1970-an untuk menciptakan tindakan kolektif yang terkontrol atas nama keamanan dan ketertiban.

Di era media sosial, kelompok kritis mengalami transformasi; semakin terpecah (fragmented), menyebar (widespread), dan tak kasat mata (invisible). Namun peran mereka semakin solid melalui sentuhan pseudo ideology. Sehingga segencar apapun aparatur kekuasaan, elite politik, dan sosial-keagamaan dimobilisasi untuk mencegah sebuah gerakan kolektif massa, hal itu tidak akan betul-betul efektif.

Sebab, produksi sumber daya dan kontribusi terus dilakukan oleh massa kritis siber melalui aplikasi-aplikasi media sosial dan messenger, dengan basis dan orientasi kebaikan kelompok berupa ideologi semu, seperti justifikasi agama dan sentimen primordial, termasuk sentimen pro-kontra kontestan elektoral yang melampaui impuls ekonomis. "Kelompok kritis siber" inilah yang sesungguhnya bekerja memobilisasi massa dalam beberapa jilid "aksi bela Islam" pada Pilkada DKI dua tahun lalu.

Melawan Hoaks

Hoaks --termasuk untuk kepentingan black campaign dalam politik elektoral-- pun bekerja dalam kerangka itu. Para produsen hoaks memperkuat basis dan orientasi berupa "kebaikan bersama" dengan "ideologi semu" yang mampu menggerakkan penerima berita di luar kesadarannya, untuk menyebarluaskan melalui share dan post yang dapat melipatgandakan efek berita palsu itu menjadi gerakan massa.

Dalam konteks itu, tata kelola pencegahan hoaks mestinya bukan sekedar soal pencegahan produksi konten berita palsu dan penegakan hukum atas pelakunya, tetapi juga pada manajemen kapasitas massa daring untuk tidak mudah menjadikan berita palsu sebagai kebaikan kolektif. Aparatur negara, khususnya aparat keamanan siber, bersiaplah untuk mengalokasikan sumber daya besar jika sekedar berhasrat memerangi penyebaran berita palsu yang "tidak akan ada matinya" di era new media.

Tanpa diimbangi dengan kapasitas untuk membangun dan memobilisasi kesadaran warga (civic consciousness) atas urgensi ruang publik virtual yang berkeadaban dan kritisisme berbasis literasi di dunia pendidikan dan kebudayaan kita, maka perang melawan hoaks hanya akan menjadi program "pemadam kebakaran" yang bekerja lebih banyak untuk memadamkan bara, bukan untuk mencegah berkobarnya api.

Halili pengajar Ilmu Politik pada Prodi PPKn FIS UNY


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com