detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 16 Juli 2019, 12:18 WIB

Kolom

Melangkah Maju Setelah Pidato Visi Jokowi

Indra Charismiadji - detikNews
Melangkah Maju Setelah Pidato Visi Jokowi Foto: Instagram Jokowi
Jakarta -

Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan pidato politik di hadapan pendukung dan relawannya dalam acara bertajuk Visi Indonesia di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7) malam. Pidato diawali dengan mengingatkan bahwa bangsa Indonesia hidup dalam lingkungan global yang sangat dinamis dengan ciri-ciri penuh kecepatan, penuh risiko, penuh kejutan yang seringkali jauh dari perhitungan. Untuk itu bangsa ini harus mencari cara baru dengan inovasi. Cara-cara dan pola-pola lama harus ditinggalkan baik dalam mengelola organisasi, lembaga, maupun pemerintahan. Indonesia harus menjadi negara yang lebih produktif dan berdaya saing dengan membuat program-program kerja yang efektif dan efisien.

Pidato Visi Indonesia disampaikan dengan rangkaian kata-kata indah dan menggugah semangat. Sebuah langkah awal yang sangat tepat. Hasil kajian yang dipublikasikan pada 2018 oleh Centre for Education Economics (CfEE), sebuah lembaga riset dari Inggris, berjudul 15 Years of Education in Indonesia: Rising Enrolment and Flat Learning Profiles (15 tahun Pendidikan di Indonesia: Meningkatnya Jumlah Peserta Didik dan Datarnya Profil Pembelajaran) yang disusun oleh Amanda Beatty, Emilie Berkhout, Luhur Bima, Thomas Coen, Menno Pradhan, dan Daniel Suryadarma mengungkapkan bahwa dalam 15 tahun terakhir anggaran pendidikan meningkat secara signifikan, berdampak pada peningkatan jumlah peserta didik, namun peningkatan mutu pendidikan hampir tidak tampak sama sekali alias nol.

Generasi muda Indonesia baru akan siap menghadapi abad ke-21 di abad ke-31 alias ketinggalan 10 abad atau 100 tahun apabila hal ini dibiarkan. Complacency atau rasa puas diri atau merasa semua sudah berjalan baik adalah tantangan utama dalam pembangunan SDM Indonesia.

Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa program pembangunan Indonesia dimulai dari saat dalam kandungan. Perlu gizi baik untuk menghasilkan SDM yang produktif, inovatif, kreatif, dan berdaya saing. Mengkonsumsi hasil laut telah dibuktikan mengandung gizi tinggi, memberikan nutrisi yang penting dalam pertumbuhan baik untuk ibu hamil maupun anak, meningkatkan kemampuan dan kesehatan otak, dan banyak hal positif lain.

Hasil laut adalah salah satu kekayaan Indonesia yang melimpah. Pola makan masyarakat harus diubah secara bertahap dari karbohidrat (nasi) yang meningkatkan kekuatan fisik sebagai makanan pokok yang saat ini masih impor, menjadi hasil laut (protein) yang lebih bergizi dan meningkatkan kecerdasan. Perlu dibuatkan program edukasi masyarakat untuk mengubah pola makan tersebut seperti melalui penyuluhan, iklan layanan masyarakat, situs, aplikasi, game, sinetron, film, kegiatan masyarakat, dan lain sebagainya. Program pelayanan makan siang gratis untuk siswa seperti di negara-negara lain dengan menu hasil laut di seluruh sekolah Indonesia juga bisa menjadi langkah nyata. Dengan demikian program Indonesia menjadi poros maritim dunia saling menunjang dengan program pembangunan SDM.

Disampaikan pula bahwa kualitas pendidikan Indonesia akan ditingkatkan termasuk pendidikan vokasi. Agar visi ini tidak berhenti sebagai retorika semata, Presiden Jokowi seperti yang diucapkannya sendiri, tidak bisa menggunakan pola pikir lama lagi. Jajaran beliau tidak dapat lagi memiliki pola kerja linier, tidak lagi hanya menjalankan rutinitas, dan harus keluar dari zona yang nyaman. Presiden sendiri mengakui bahwa penyakit bangsa Indonesia ada di situ, dan berulang kali menyampaikan bahwa kita harus berubah. Apa saja yang perlu diubah?

Yang paling utama adalah sinkronisasi dan koordinasi dari instansi-instansi yang memiliki tanggung jawab urusan pembangunan manusia. Saat ini bahkan urusan pendidikan tidak ada leading sector-nya. Masyarakat berpikir bahwa semuanya ada dalam kendali Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi faktanya Kemendikbud tidak memiliki wewenang dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dasar dan menengah. Justru Kementerian Agama yang memiliki garis komando dengan Madrasah, Pemerintah Provinsi yang memiliki garis komando dengan SMA dan SMK, dan Pemerintah Kota/Kabupaten yang memiliki garis komando dengan SD dan SMP.

Banyak sekali kekacauan yang terjadi karena minimnya sinkronisasi dan koordinasi antar-instansi seperti implementasi kurikulum, tata kelola guru, dan contoh nyata pelaksanaan PPDB sistem zonasi yang pada tahun ini masih bermasalah walaupun sudah berjalan sejak 2017. Setiap ada permasalahan semua pihak akan saling menyalahkan tanpa ada solusi.

Program vokasi yang semakin gencar diimplementasikan oleh berbagai instansi bagaikan kapal dengan 1000 nahkoda. Banyak sekali Kementerian yang memiliki program vokasi seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kesehatan, Kementerian Maritim, Kementerian Ristek Dikti, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan lainnya, tetapi tidak ada satu pun yang berkoordinasi dengan baik. Dari sekian banyak program vokasi tidak terlihat yang mengurusi demand, semuanya mengurusi supply dengan pelatihannya.

Padahal Indonesia memiliki problem demand dengan 7 juta penganggur, dan tiap tahun ada 1,5 juta lulusan SMK baru, juga 1,1 juta lulusan perguruan tinggi baru, sedangkan lapangan kerja baru hanya tersedia 1,8 juta per tahun menurut Bank Dunia. Jika ini dibiarkan semua akan berjalan sendiri-sendiri dan anggaran habis menguap tanpa ada hasil yang jelas dan bermanfaat bagi masa depan bangsa. Presiden sendiri mengatakan dengan jelas bahwa hanya dengan persatuan Indonesia akan menjadi adil dan makmur.

Melihat kondisi di atas perlu perombakan besar dalam lingkungan instansi yang berhubungan dengan pembangunan manusia. Mungkin reshuffle dibutuhkan di level pejabat sampai level staf agar semua didorong keluar dari zona nyaman. Jangan biarkan mereka-mereka yang sudah bercokol lama tetap memegang kendali karena faktanya saat ini mutu pendidikan Indonesia adalah salah satu yang terburuk di dunia. Setelah itu program pembangunan manusia Indonesia butuh sebuah panduan atau cetak biru atau desain besar agar semua pihak tahu ke mana arah dan bentuk pembangunan manusia yang dituju.

Indra Charismiadji pengamat dan praktisi pendidikan dengan spesialisasi Pembelajaran Abad 21


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com