detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 25 Juni 2019, 13:46 WIB

Kolom

Zonasi, Sosialisasi, dan Toleransi

Nurul Yaqin - detikNews
Zonasi, Sosialisasi, dan Toleransi Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta -

Baru-baru ini laman resmi Kemdikbud via media sosial Instagram menjadi serbuan netizen. Mereka mengkritik pedas sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang sedang viral diperdebatkan. Mayoritas dari mereka bersuara sama, agar sistem yang telah berjalan kurang lebih dua tahun ini segera dihapus.

Dengan banyaknya keluhan dari masyarakat akhirnya Presiden Joko Widodo angkat suara meminta Mendikbud Muhadjir Effendi untuk mengevaluasi sistem zonasi PPDB tersebut. Hasilnya, kuota siswa berprestasi dari luar zonasi yang semula 5 persen dilonggarkan dalam bentuk interval 5 sampai 15 persen.

Sistem zonasi telah diterapkan dalam proses PPDB sejak 2017, kemudian disempurnakan melalui Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Mendikbud menegaskan tujuan dari pelaksanaan sistem zonasi ini agar terjadi pemerataan sekolah negeri, tidak ada kastanisasi, non-rivalry, non-excludability, dan non-discrimination.

Memang, sekolah negeri favorit yang selama ini menjadi idaman calon siswa dan orangtua terjadi penumpukan siswa pintar. Sedangkan lembaga pendidikan yang kalah bersaing terpaksa hanya menerima siswa sisa yang secara akademis merupakan buangan dari sekolah favorit. Bahkan, tak sedikit dari sekolah negeri non-favorit kekurangan siswa.

Imbasnya, setiap ajang olimpiade dan perlombaan hanya didominasi sekolah itu-itu saja. Jelas, karena di sanalah para siswa pintar berpusat. Selain itu, sekolah negeri favorit cenderung dikuasai oleh para murid yang secara finansial berada di tingkat menengah ke atas. Mengapa demikian? Karena murid dengan orangtua tajir akan memasukkan anaknya ke berbagai bimbingan belajar (bimbel), les privat, dan fasilitas memadai untuk mendukung pola belajarnya.

Hal demikian jarang terjadi pada murid yang secara ekonomi menengah ke bawah. Maka jelas asupan pengetahuan yang diperoleh berbeda. Inilah alasan paling mendasar sekolah favorit selalu disesaki murid-murid pintar dan tajir. Pembagian kasta tersebut menjadi pertimbangan Kemdikbud untuk diberantas melalui sistem zonasi.

Minim Sosialisasi

Namun, realita di lapangan tak sesuai espektasi. Sistem zonasi masih menjadi hantu menakutkan bagi calon murid baru dan orangtua. Alih-alih menjadi solusi, justru menjadi fenomena tahunan yang cukup menguras energi. Carut-marut yang terjadi pada 2018 lalu ternyata masih terulang kembali di tahun ini dengan pola yang sama.

Daya tampung sekolah dalam menerima siswa masih menjadi fenomena klasik. Sekolah negeri favorit masih menjadi dambaan calon murid baru. Sedangkan kuota yang disediakan tidak sebanding dengan siswa yang mendaftar. Hal ini karena stigma sekolah favorit dalam benak masyarakat sukar dihapus.

Akhirnya, terjadi proses registrasi massal dengan antrean mengular. Seperti yang terjadi di SMAN 2 dan SMKN 3 Tangerang pada Senin, 17 Juni lalu tampak antrean padat sejak subuh hingga sore hari. Ini terjadi hampir di seluruh sekolah negeri favorit di negara ini. Dan diprediksikan akan masih terjadi kepadatan calon pendaftar hingga hari terakhir pendaftaran.

Kekhawatiran lain dari penerapan sistem zonasi yaitu merosotnya spirit belajar siswa. Hal ini wajar karena nilai UN bukan lagi penentu utama proses registrasi PPDB. Jika selama ini peserta didik banting-tulang belajar, ikut bimbel terbaik agar mendapatkan hasil UN tinggi, maka diprediksi akan mengalami penurunan semangat. Asumsi mereka sudah berubah, tak masalah nilai rendah yang penting rumah dekat sekolah.

Mereka bukan tanpa alasan, tak sedikit kasus siswa dengan nilai UN tinggi kesusahan masuk sekolah negeri karena jarak yang terlampau jauh dari sekolah, sedangkan siswa yang nilai UN-nya rendah atau biasa saja dengan mulus diterima karena radius antara rumah dan sekolah sangat dekat. Sangat disayangkan, jika semangat belajar siswa luntur karena hanya berkiblat pada meteran dan Google Map.

Menyikapi polemik yang sedang ramai di publik para stakeholder khususnya Mendikbud tidak cukup hanya merespons lantang dengan narasi-narasi pembelaan yang justru menambah kegeraman masyarakat. Tetapi harus diupayakan solusi jitu agar sistem ini berjalan dengan bijak, mengingat problem ini bukan yang pertama kali.

Sebenarnya, sistem zonasi ini merupakan langkah mulia untuk mengatasi kesenjangan dalam dunia pendidikan. Lantas mengapa masih menyisakan kegalauan-kegalauan bagi khalayak ramai?. Sederhana, kurangnya sosialisasi para pemangku kebijakan tentang sistem ini. Publik masih papa dengan yang namanya sistem zonasi. Terkesan sekolah negeri saat ini hanya memihak pada orang-orang yang domisili paling dekat.

Ketidakpahaman masyarakat tentang sistem zonasi inilah yang mudah menyulut emosi. Bahkan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) ikut menyoroti PPDB sistem zonasi tahun ini. Salah satu anggoti ORI, Ahmad Suaedy menuturkan bahwa kelemahan pertama pelaksanaan sistem zonasi terletak pada mimimnya sosialisasi kepada masyarakat. Mereka juga menemukan adanya modifikasi sistem yang menyimpang dari tujuan utamanya.

Oleh karena itu, para stakeholder (dalam hal ini pemerintah) mutlak memberi pemahaman yang lurus kepada masyarakat dalam memaknai sistem zonasi. Hal ini bisa dilakukan dengan adanya kordinasi antara Kemendikbud dengan Kemendgari yang kemudian digencarkan ke kepala-kepala daerah. Finalnya menjadi tugas lembaga-lembaga pendidikan untuk memberikan pemahaman kepada orangtua tentang hakikat sistem zonasi itu sendiri.

Dengan demikian, masyarakat akan menyadari tujuan baik dari sistem zonasi sehingga mereka tak perlu lagi bersaing untuk masuk ke sekolah tertentu yang dianggap favorit. Karena dengan sistem ini seluruh sekolah nantinya akan menjadi favorit.

Spirit Toleransi

Terlepas dari tujuan pemerataan, ada kebaikan lain yang tak kalah penting dalam penerapan sistem zonasi, yaitu untuk memupuk jiwa toleransi antarsiswa. Toleransi adalah suatu keniscayaan dalam ruang individu dan ruang publik untuk membangun hidup damai di antara berbagai perbedaan latar belakang sejarah, kebudayaan, dan identitas.

Sekolah negeri favorit yang selama ini identik dengan siswa berprestasi, mayoritas mati-matian untuk mendapatkan nilai tinggi sehingga cukup riskan mencetak murid-murid individualistis. Begitu pun dalam aspek ekonomi, sekolah negeri favorit yang dihuni oleh siswa tajir cenderung memiliki gaya hidup hedonis dan borjuis. Hal ini pun mudah menyulut persaingan yang berujung saling angkuh.

Oleh karena itu, munculnya sistem zonasi agar dapat meminimalisasi ketimpangan tersebut. Sekolah negeri favorit yang tadinya hanya tempat bermuara siswa kaum elit akan terjadi perbauran, antara yang kaya dan miskin. Atau sekolah yang mulanya pusat siswa berprestasi akan bercampur dengan siswa yang biasa-biasa saja, bahkan yang kurang.

Akhirnya, siswa yang kaya dapat belajar memahami bagaimana bergaul atau merasakan hidup dengan teman yang miskin. Yang pintar pun perlahan akan belajar menyikapi teman yang kurang (secara pengetahuan). Sehingga dengan bekal jiwa toleransi tersebut dapat menciptakan hidup yang saling berdampingan dan menghindari permusuhan masing-masing individu.

Memang, perubahan sistem acapkali menimbulkan pro dan kontra. Dan hasilnya pun tak semudah menyulap dengan abagadabra. Pasti ada jalan terjal dan butuh durasi panjang untuk memetik hasilnya. Jadi, kita tunggu saja!


Nurul Yaqin pendidik di SMPIT Annur Cikarang Timur Bekasi, anggota Komunitas Guru Penulis Bekasi Raya (KGPBR)


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed