detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Senin 24 Juni 2019, 14:50 WIB

Kolom

Antara "E-Musrenbang" Jakarta dan "Decide Madrid"

Hisyam Yusril Hidayat - detikNews
Antara E-Musrenbang Jakarta dan Decide Madrid Foto: Ibnu Hariyanto
Jakarta - Dekade ini muncul tendensi adanya bentuk partisipasi masyarakat yang lebih luas dan bersifat langsung dalam suatu pemerintahan melalui penggunaan teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) terutama dalam hal proses kebijakan. Secara sederhana proses kebijakan mencakup tahapan proses pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

Adapun pada umumnya pelibatan masyarakat biasanya hanya pada pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan, sedangkan dalam pembuatan kebijakan kurang dilibatkan secara penuh. Padahal dalam proses pembuatan kebijakan, masyarakat dapat menyuarakan aspirasinya sehingga permasalahan yang ada dapat menjadi terfokus untuk diselesaikan melalui suatu kebijakan.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan saat ini bukan hanya secara luring, tetapi dapat juga secara daring karena kemajuan teknologi. Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan secara daring lumrah disebut e-participation.

Intisari dari definisi e-participation menurut para ahli dimaknai sebagai pemerintah memanfaatkan TIK dengan tujuan mendukung proses dalam pembuatan kebijakan atau keputusan secara demokratis karena adanya bentuk dialog dan konsultasi dengan masyarakat secara daring.

Di Indonesia, tingkat e-participation masih terbilang rendah. Merujuk dari data United Nations E-Government pada 2018, Indonesia menduduki posisi 92 dari 193 negara dengan perolehan skor 0,6180. Angka ini sangat jauh tertinggal dari Singapura yang menduduki posisi pertama di lingkup Asia Tenggara dengan perolehan 0.9663.

Rendahnya perolehan skor Indonesia disebabkan masih minimnya fasilitas untuk mendukung e-participation itu sendiri.

Contoh penerapan e-participation di Indonesia adalah e-musrenbang di Jakarta yang dijalankan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta sejak 2015. Pelibatan masyarakat dalam proses kebijakan berada pada tingkat kelurahan di mana setiap kelurahan dapat mengajukan usulan program yang berasal dari masyarakat. Selain itu, masyarakat juga dapat mengajukan secara individu sebuah usulan dengan fitur planJKT.

Namun fitur tersebut hanya berada pada tingkatan submit atau dimaknai sebagai pengajuan usulan. Padahal merujuk pada penerapan e-participation di negara lain, negara-negara tersebut sudah berada pada tingkatan di mana masyarakat dapat memberikan suara untuk usulan yang ada.

Kelemahan dari e-musrenbang adalah masyarakat dapat mengajukan usulan mengenai suatu permasalahan, namun berkaitan tindak lanjut bergantung terhadap pemerintah memandang apakah hal tersebut layak untuk ditindaklanjuti. Dan, karena hanya dapat mengajukan usulan, masyarakat tidak mempunyai kesempatan untuk menjelaskan urgensi permasalahan secara lengkap.

Kita perlu mencontoh negara lain, salah satunya adalah penerapan e-participation dari Madrid yang dikenal sebagai Decide Madrid.

Decide Madrid merupakan platform yang dibuat oleh dewan kota Madrid pada 2015 untuk mendorong e-participation, karena merujuk pada tahun-tahun sebelumnya pelibatan masyarakat dalam proses kebijakan masih sangat minim. Platform ini sudah diakui secara internasional dengan adanya penghargaan dari United Nations Public Service Award dalam kategori "making institutions inclusive and ensuring participation in decision-making."

Platform ini sudah direplikasi hampir 90 kota di seluruh dunia karena dianggap sebagai percontohan menurut United Nations.

Fitur Lengkap

Fitur dalam Decide Madrid juga terbilang lengkap, yaitu dimulai dari citizen proposals, participatory budgeting, hingga debates and consultations.

Fitur citizen proposals memiliki tiga tahapan yaitu submit, support, dan vote. Masyarakat dapat menginisiasi pembuatan proposal yang berkaitan dengan permasalahan transportasi, lingkungan hidup, urbanisme, hak sosial, kesehatan, edukasi, hingga kebudayaan. Prosesnya dimulai dengan tahapan submit.

Sebelum mengajukan usulan, individu harus mendaftarkan diri dalam laman Decide Madrid dan terdapat format usulan antara lain harus mencakup judul, deskripsi, dan tag (jenis) dari topik proposal tersebut. Tahapan berikutnya adalah support. Masyarakat yang telah berusia di atas 16 tahun dapat memberikan dukungan terhadap proposal-proposal yang diajukan. Terdapat ambang batas untuk proposal agar dapat ditindaklanjuti yaitu sekitar 27064 dukungan dalam waktu 30 hari.

Proposal yang telah mendapatkan dukungan akan masuk pada tahapan vote. Pada tahapan vote, selama satu minggu proposal yang sudah mendapat dukungan memerlukan vote dari masyarakat, dan jika persentase vote menyetujui lebih banyak dibandingkan menolak maka proposal itu diambil alih oleh pemerintah untuk kembali dipertimbangkan mengenai kemanfaatan dan fisibilitasnya dari segi anggaran yang dibutuhkan. Proses tersebut memerlukan waktu satu bulan. Setelahnya warga dapat mengakses mengenai progress dari proposal tersebut.

Decide Madrid lebih memiliki fitur yang lengkap dibandingkan penerapan e-musrenbang. Pada Decide Madrid masyarakat yang dapat memberikan pendapat, dukungan, dan suara mengenai suatu usulan sehingga suatu usulan dapat dinilai sudah merepresentasikan permasalahan yang dihadapi masyarakat dan kebijakan yang akan dibuat akan sesuai dengan permasalahan yang ada.

Kelebihan dari Decide Madrid antara lain mempunyai fitur yang dapat membuka ruang diskusi antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah dalam membahas suatu permasalahan maupun berpendapat mengenai aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah. Ruang tersebut juga dapat menjadi sarana pertukaran informasi antara masyarakat dan pemerintah.

Fitur participatory budgeting juga memiliki tiga tahapan yaitu submit, support, dan vote. Fitur ini memungkinkan masyarakat dapat berpartisipasi untuk ikut menentukan alokasi anggaran Kota Madrid dengan mengajukan proyek pengeluaran. Prosesnya hampir sama dengan fitur citizen proposals, namun satu hal yang membedakan dalam pengajuan proyek pengeluaran dari masyarakat jika terdapat proyek pengeluaran yang serupa akan dilakukan merger untuk membatasi volume proyek dan meningkatkan efektivitas biaya.

Proyek pengeluaran yang mendapat dukungan paling banyak akan dipertimbangkan dari segi ketersediaan anggaran yang akan dikeluarkan. Setelah itu proyek pengeluaran tersebut akan masuk pos pengeluaran yang Initial Project of the General Budget of the City of Madrid. Fitur ini mendorong transparansi pemerintah dalam mengelola anggarannya dan memberikan kesempatan masyarakat untuk menentukan pemanfaatan pajak yang mereka bayarkan untuk kepentingan bersama.

Fitur terakhir, debates and consultations menyediakan ruang antara pemerintah dan masyarakat untuk musyawarah sederhana, berbagi informasi, konsultasi, mengajukan pertanyaan, memberikan saran, dan menyatakan sikap mengenai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Replikasi

Decide Madrid membuka partisipasi masyarakat dimulai dari pembuatan kebijakan hingga proses evaluasi kebijakan dari program yang sedang berjalan sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam setiap tahapan proses kebijakan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah replikasi model Decide Madrid di Indonesia menjadi sangat memungkinkan karena di Indonesia sudah ada penerapan serupa seperti e-musrenbang di DKI Jakarta.

Namun hal tersebut masih perlu diberdayakan. Penambahan fitur-fitur seperti citizen proposals, participatory budgeting, dan debates and consultations dapat semakin membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh proses kebijakan secara demokratis. Hal tersebut linear dengan peningkatan e-participation di Indonesia dan lebih jauh untuk menghasilkan kebijakan yang memang tepat sasaran dan sesuai dengan permasalahan yang ada di masyarakat.

Hisyam Yusril Hidayat Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi Negara, Universitas Indonesia


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed