detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Kamis 20 Juni 2019, 14:30 WIB

Kolom

Jadikan Semua Sekolah Favorit

Elih Sudia Permana - detikNews
Jadikan Semua Sekolah Favorit Ilustrasi: Andhika Akbarayansyah
FOKUS BERITA: Ruwet PPDB Zonasi
Jakarta - Gegap gempita Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) acap menampilkan minus pendidikan Indonesia. Padahal, agenda tahunan tersebut selalu menyita waktu, menguras tenaga, menggerus pikiran, dan menimbulkan tensi, terutama bagi orangtua calon peserta didik baru.

Ada banyak persoalan tergambar dalam 5 tahun penerapan PPDB. Belakangan, label sekolah bagus dan tidak bagus, atau sekolah favorit dan tidak favorit mencuat. Pelabelan itu tentu mencederai semangat PPDB 2019, yaitu menyamaratakan kualitas pendidikan dan melunturkan favoritisme sekolah.

Walaupun kita sadar bahwa sebaran lokasi sekolah negeri kurang direncanakan, berbanding lurus dengan pertumbuhan pemukiman dan penduduk, serta mutu yang belum merata. Dilemanya, seperti pertanyaan ayam dan telor, mana yang duluan. Pemerataan mutu dulu atau zonasi dulu. Yang jelas pemerintah menegaskan bahwa zonasi bukan sekadar untuk PPDB, tapi juga pengembangan mutu pendidikan berbasis zonasi.

Penerapan sistem zonasi adalah salah satu layanan pendidikan sebagai upaya mencapai standar kualitas dan proses pendidikan yang merata. Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK diejawantahkan dengan besaran persentase zonasi yang menyentuh 90 persen pada PPDB 2019.

Sistem zonasi dijadikan dasar perumusan kebijakan dalam memetakan sekaligus mengintervensi pendidikan. Mulai dari fasilitas sekolah, kualitas dan distribusi guru, sarana prasarana, sampai metode pembelajaran, harus menjadi fokus guna mempercepat pemerataan mutu pendidikan di seluruh daerah.

Tetapi, kekhawatiran orangtua calon peserta didik baru menjadi akar masalah berikutnya. Mereka takut anaknya tidak mendapatkan pendidikan berkualitas apabila gagal diterima di sekolah negeri yang mempunyai reputasi atau status sekolah unggulan, favorit, ikon, maupun legendaris.

Daya tampung sekolah negeri yang tidak sepadan dengan jumlah calon peserta didik baru kian memperbesar kekhawatiran tersebut. Untuk tingkat SMA dan SMK, misalnya, hanya sekitar 34 persen sampai 40 persen lulusan SMP yang dapat masuk sekolah negeri.

Kekhawatiran orangtua calon peserta didik baru bak mengabarkan bahwa upaya pemerataan mutu pendidikan, pencapaian standar kualitas pendidikan, dan proses pendidikan belum sepenuhnya terlaksana. Masih ada pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan.

Hal tersebut sebenarnya dapat dimaklumi mengingat pemerintah masih berusaha mencari formula tepat supaya anak mendapatkan pendidikan yang sama, seperti dengan haknya. Namun, perlu diingat juga bahwa sistem apapun yang dijadikan rujukan selalu akan ada masyarakat terdampak. Termasuk PPDB dengan sistem zonasi yang berfokus pada sekolah negeri.

Kenapa PPDB hanya mengatur sekolah negeri pun menjadi pertanyaan besar. Seharusnya kita melihat dengan jernih. Bahwa hal itu muncul karena pemerintah sedang berusaha mengalihkan elitisme sekolah negeri menjadi sekolah prioritas pelayan publik bagi mereka yang tidak bisa memilih dan menentukan sendiri pemenuhan hak pendidikannya.

Sekolah negeri sebenarnya merupakan akar masalah dari favoritisme yang membuat ketimpangan pendidikan. Kita memulai kesadaran pendidikan di era pra-kemerdekaan dan awal kemerdekaan dengan kesempatan bersekolah negeri pada kaum priyayi, karena sebagian besar rakyat biasa belum sadar atau paham arti penting pendidikan.

Maka, lulusan sekolah negeri di era pra kemerdekaan dan awal kemerdekaan adalah orang-orang terpandang, sebagian besar menjadi tokoh formal dan nonformal. Sejak itu, favoritisme sekolah tumbuh subur dan mengakar. Imbasnya, sampai saat ini favoritisme sekolah hidup, bahkan sekolah negeri yang diyakini dapat mencetak lulusan terbaik terus mengerucut ke sekolah-sekolah paling tua, karena terkadang kedudukan alumninya menjadi ukuran.

Setelah 70 tahun merdeka, kesadaran masyarakat untuk memenuhi hak pendidikan melesat. Tidak ada lagi kaum semacam priyayi yang hanya diperbolehkan mengakses pendidikan terbaik. Kehadiran sekolah-sekolah swasta dengan kualitas yang sama dengan sekolah negeri adalah bukti sahih bahwa kesadaran pendidikan masyarakat Indonesia kian besar.

Hanya sedikit lagi kita bernostalgia dengan pola pikir masa lalu. Dengan konsistensi 5 sampai 10 tahun mendatang, plus dukungan semangat pemerataan mutu pendidikan label sekolah favorit akan hilang. Semua masyarakat sudah dipastikan bakal mendapatkan pendidikan yang sama, hak yang sama, dan kesempatan untuk mengasah diri yang sama.

Kita harus "sadar" karena pernah memelihara peningkatan mutu yang terpusat pada sekolah favorit. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dan sistem pendidikan terpusat di sekolah favorit sempat membuat favoritisme di dunia pendidikan mengakar.

Pernyataan Presiden RI tentang membangun dari pinggir mesti diejawantahkan ke dalam semangat pembangunan. Pun demikian dengan pemerintah daerah/provinsi harus berlari kencang mewujudkannya, khususnya di bidang pendidikan.

PPDB 2019 memang menyisakan masalah. Namun, itu hanya satu agenda dari 'sejibun' agenda lain demi kemajuan pendidikan. Apa yang dilakukan pasca-PPDB 2019 harus dirumuskan dengan tajam. Tujuannya apalagi kalau bukan untuk mempercepat pemerataan pendidikan dan menanggalkan favoritisme sekolah yang memantik ketimpangan. Atau sebaliknya, kita ngebut bikin semua sekolah jadi favorit.

Elih Sudia Permana praktisi dan akademisi pendidikan UPI Bandung


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
FOKUS BERITA: Ruwet PPDB Zonasi
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed