detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Rabu 19 Juni 2019, 14:38 WIB

Mimbar Mahasiswa

Mengimajinasikan Lagi Sang "Soko Guru"

Andi Suryadi - detikNews
Mengimajinasikan Lagi Sang Soko Guru Hasil kelompok koperasi tani pemasok biji kopi (Foto: Yulida Medistiara)
Jakarta -

Sudah lama koperasi dikenal sebagai solusi atas pemerataan kesejahteraan dan menjadi penggerak roda perekonomian nasional. Prinsip pengaturan ekonomi koperasi secara konstitusional dijadikan model tata kelola ekonomi nasional. Pengembangan sosial ekonomi sejati sangat dekat dan lekat dengan masyarakat, terkhusus lapisan menengah ke bawah. Gerakan kolektif ini hidup berlandaskan prinsip-prinsip sukarela, demokrasi, partisipasi ekonomi, otonomi dan independensi, pendidikan, kerja sama antar-koperasi, dan pengembangan komunitas yang berkelanjutan (OCDC, 2007).

Melalui kegiatan intermediasi keuangan, pelatihan dan pemberdayaan serta pengelolaan usaha yang berdiri atas dasar prakarsa masyarakat sendiri koperasi tumbuh berdampingan dengan masalah sosial-ekonomi di tengah masyarakat.

Kondisi yang menekan kehidupan membuat koperasi hadir sebagai pengejawantahan energi kreatif masyarakat. Basis kekuatan kegiatan kelas menengah menjadi dasar penataan ekonomi dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya untuk mewujudkan kesejahteraan. Secara statistik, tingkat kemiskinan nasional mengalami penurunan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin menurun dari 28,59 juta jiwa pada Maret 2015 menjadi 25,95 juta jiwa pada Maret 2018.

Lebih lanjut, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan berada pada angka 9,82 persen pada Maret 2018. Sejalan dengan itu, perekonomian Indonesia juga tumbuh positif dan stabil. Kondisi ini menjadi sesuatu yang menggembirakan bagi dunia perkoperasian karena minimal mencerminkan keberhasilan hakikat keberadaan koperasi dalam kontribusinya terhadap perekonomian.

Paradoks Koperasi

Namun, prinsip utama koperasi untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan berkeadilan dituntut turut bertanggung jawab atas lebarnya gap antara kelompok miskin dan kelompok kaya. Performa pemerataan di Indonesia sejak September 2017 hingga September 2018 hanya turun sebesar 0,007 poin dari 0,391 menjadi 0,384. Terlebih, provinsi seperti Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Jawa Barat memiliki jumlah koperasi yang sangat banyak sekaligus gini rasio di atas rata-rata nasional. Menurut data BPS, pada 2016 secara berurutan jumlah koperasi di masing-masing provinsi tersebut yaitu 1.745 unit, 5.063 unit, 5.967 unit, 26.519 unit, dan 16.289 unit.

Kondisi itu memberi gambaran bahwa di tubuh koperasi sedang membutuhkan perhatian serius untuk mengembalikan marwahnya dalam perekonomian nasional. Revitalisasi sangat segera dibutuhkan agar koperasi tidak semakin terpuruk. Sebab, eksistensi koperasi sedang menghadapi tantangan eksternal berupa perkembangan dan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Tetapi, tantangan besar sangat kompleks berada di internal tubuh koperasi. Mulai dari masalah disorientasi nilai-nilai dan tujuan, minim partisipasi anggota dalam pengembangan, rendahnya kualitas perencanaan, penegakan dan pengawasan hingga salah asuh.

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pun telah merespons dengan upaya reformasi total koperasi yang meliputi tiga tahapan, yaitu reorientasi, rehabilitasi, dan pengembangan. Pemerintah mengklaim bahwa paradigma pemberdayaan koperasi dari kuantitas digeser menjadi kualitas meliputi aspek kelembagaan, usaha, dan keuangan. Keseriusan pemerintah tercermin pada pembubaran sekitar 50.000 koperasi yang dianggap tidak sehat.

Berkembang pesatnya pertumbuhan koperasi memang tidak terlepas dari kemudahan meningkatkan status kelompok masyarakat menjadi koperasi berbadan hukum. Pola umumnya mengumpulkan individu dengan kesamaan permasalahan dan visi tanpa kesiapan pengembangan yang berkesinambungan. Ketidaksiapan secara sumber daya manusia (SDM), modal sosial maupun kemandirian ekonomi membuat koperasi mudah mengalami pergeseran orientasi dan tidak mampu bertahan menghadapi dinamika sosial-ekonomi.

Koperasi Mondragon di Spanyol atau Gujarat Cooperative Milk di India (sekarang Anand Milk Union Limited) menggambarkan bahwa gerakan koperasi bukanlah gerakan sporadik yang menciptakan iklim kompetisi antarkoperasi itu sendiri. Model yang diterapkan di Spanyol atau India jauh lebih efisien mengingat di Indonesia koperasi tumbuh subur sehingga potensi mengalami disorientasi lebih besar. Setelah mendirikan koperasi, hasrat untuk membesarkan dan meningkatkan aset lebih mendominasi perencanaan (orientasi bisnis) daripada pengembangan intermediasi sosial, pengembangan usaha anggota atau bentuk-bentuk pemberdayaan lainnya.

Pendidikan dan kesukarelaan merupakan ruh koperasi. Piketty (2014) dalam Ritzer dan Dean (2019) menjelaskan bahwa satu-satunya faktor yang paling penting adalah penyebaran pengetahuan agar kelompok masyarakat miskin dapat memiliki tingkat pengetahuan teknologi, keterampilan dan pendidikan yang sama dengan kelompok kaya sehingga mampu mengejar ketertinggalan. Kapabilitas menentukan dalam upaya anggota menolong diri sendiri dengan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan solidaritas.

Kegiatan mendidik demokrasi, pengelolaan ekonomi yang bertanggung jawab dan berkeadilan serta semangat berkorban demi kepentingan bersama ditumbuhkan dalam cara hidup berkoperasi.

Melembagakan Reformasi

Pemerintah memang harus melakukan penataan atau pembenahan di hulu perkoperasian agar tidak berkhianat terhadap amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pengasuhan perlu dilakukan sejak embrio hingga koperasi mampu tumbuh dan berkembang pada jalurnya. Kelompok masyarakat yang ingin mengajukan diri menjadi koperasi perlu dibimbing dengan tujuan tidak keluar dari jalur orientasi nilai-nilai hidup koperasi. Pendampingan ini lebih pada memastikan kesiapan tinggal landas koperasi mandiri, baik dari segi kapabilitas sumber daya manusia maupun ketahanan dan kesinambungan.

Pemerintah akan lebih mudah dalam melakukan pendataan yang akurat terkait jumlah dan kondisi koperasi serta tindakan preventif dengan adanya pangkalan data awal. Kelompok masyarakat (embrio) yang mengajukan berdirinya koperasi wajib menjalani orientasi dengan kurikulum terpadu pengetahuan tentang koperasi dan pengelolaannya, penanaman nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan, serta penguatan kapabilitas SDM. Izin dapat diberikan sebagai bentuk insentif setelah melalui masa orientasi dan memiliki kesiapan untuk menjadi koperasi mandiri.

Batasan pemerintah sudah sangat jelas, yakni pada masa mematangkan dan menguatkan koperasi sebelum mengarungi dinamika perekonomian. Dengan kata lain, peran pemerintah sebatas menciptakan paradigma yang benar di awal (memberikan insentif) selebihnya otonomi koperasi dan pengembangannya dilakukan rumah tangga tanpa tangan besi terlalu menekan. Pemerintah hanya perlu melakukan monitoring dan penguatan orientasi gerakan tanpa terlalu jauh mengintervensi.

Konsistensi peningkatan kapabilitas pengurus akan berdampak terhadap peningkatan kapabilitas anggota koperasi dan pengembangan unit-unit usaha. Pada tahapan tinggal landas, sepenuhnya independensi dan hakikat koperasi sejati berdiri di atas kaki sendiri.

Kebangkitan koperasi sejatinya memberi harapan akan pemerataan kesejahteraan yang lebih baik. Gerakan koperasi tidak lagi bersifat sporadik yang berdiri atas ego-sektoral. Koperasi perlu menguatkan kolaborasi agar dapat lebih kuat masuk ke jalur produksi dan distribusi. Diversifikasi produk dan pengoptimalan sumber daya memungkinkan untuk menghasilkan produk yang terdiferensiasi dalam memenuhi kebutuhan pasar. Luas jaringan usaha milik koperasi memungkinkan pembukaan pasar alternatif bagi produk-produk atau layanan jasa masyarakat yang sulit menembus pasar arus utama.

Pembidanan koperasi ini bertolak pada prinsip dasar kemandirian. Artinya, koperasi tidak boleh dijadikan alat politik negara dan alat pembangunan yang dianakemaskan dengan fasilitas-fasilitas. Penekanan lebih pada cara mengakomodasi spesialisasi yang terjadi di bawah payung koperasi. Keragaman unit usaha dan keterampilan masing-masing anggota koperasi dapat dimanfaatkan dengan skema kolaborasi. Misal, koperasi atau anggota yang berfokus pada produksi, distribusi dan pemasaran dipertemukan untuk menciptakan kekuatan bisnis. Sejak dini, koperasi sungguh disiapkan menjadi payung dan sentral kesejahteraan. Sudah saatnya koperasi bangkit dari keterpurukan dengan daya dan kuasa yang lebih kuat sehingga amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila tidak lagi menjadi gema slogan kosong nasional.

Andi Suryadi mahasiswa Ilmu Ekonomi Kelembagaan Universitas Sanata Dharma


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed