detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 18 Juni 2019, 15:10 WIB

Kolom

Evaluasi Pengawasan Pemilu

Ratna Dewi - detikNews
Evaluasi Pengawasan Pemilu Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Berdasarkan informasi dari website Kementerian Keuangan (26-3-2019), Direktur Jenderal Anggaran menyebutkan jumlah anggaran untuk Pemilu 2019 dapat diuraikan dari persiapan awal pada 2017 sekitar Rp 465,71 miliar. Kemudian pada 2018 (alokasi) mencapai Rp 9,33 triliun. Selanjutnya pada 2019 dianggarkan sebesar Rp 15,79 triliun. Jadi totalnya dalam tiga tahun anggaran yang disediakan sebanyak R. 25,59 triliun. Sementara untuk alokasi penempatan dirincikan; pada KPU untuk anggaran penyelenggaraan sebesar Rp 25,59 triliun, untuk pengawasan ditetapkan sebesar Rp 4,85 triliun, dan untuk keamanan dialokasikan sebesar Rp 3,29 triliun.

Menyimak cukup besarnya alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi sebuah "pesta demokrasi" Pemilu 2019, maka hal yang wajar jika tuntutan atas penyelenggaraan pemilu yang baik menjadi harapan besar masyarakat. Tentu banyak sekali pendapat yang beragam atas penyelenggaraan Pemilu 2019, namun setidaknya dapat kita cermati dari berbagai peristiwa hingga "demonstrasi" pada 22 Mei, paling tidak bahwa Pemilu 2019 tidak dapat dikatakan "baik-baik saja". Hal yang perlu menjadi perhatian adalah mengenai pengawasan pemilu dan hasil dari pengawasan tersebut. Masyarakat perlu jawaban atas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

Mengambil Tindakan

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu sebenarnya istilah pengawasan baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan pemilu. Pada era tersebut terbangun kepercayaan si seluruh peserta pemilu dan warga negara tentang penyelenggaraan pemilu untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante. Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu, awalnya dengan struktur yang melekat pada lembaga pemilihan umum (KPU sekarang), kemudian menjadi lembaga sendiri pada 2003. Selanjutnya terus diperbaiki hingga saat ini pengawasan pemilu dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sesuai UU terbaru mengenai ketentuan pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat tugas Bawaslu yang cukup luas mengenai penyelenggaraan pemilu. Antara lain menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu; melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa pemilu; mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu; mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu; mencegah terjadinya praktik politik uang; hingga mengawasi netralitas aparatur sipil negara, TNI, dan Polri.

Mencermati catatan sejarah dalam pengawasan pemilu dan juga keluasan tugas pengawasan yang diamanatkan undang-undang, haruslah dimaknai sebagai upaya yang adil untuk mengupayakan penyelenggaraan pemilu agar memenuhi harapan masyarakat. Kepercayaan masyarakat sangat penting dalam upaya membangun demokrasi dan upaya menciptakan good governance dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga upaya pengawasan pemilu juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Pada saat ini muncul isu yang beragam di tengah masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, maka perlu mengambil tindakan untuk memberikan pengumuman kepada masyarakat agar pertanyaan yang beredar dan isu yang berkembang tidak semakin liar dan tidak menciptakan "kepanikan" di tengah masyarakat. Peristiwa "demonstrasi" yang terjadi pada 22 Mei cukuplah menjadi alasan bahwa masyarakat membutuhkan jawaban atas segala isu yang muncul dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.

Bawaslu melalui akun Twitter (27 Mei 2019) telah memberikan pengumuman bahwa terdapat kurang lebih 7.299 permasalahan yang dilaporkan sebagai dugaan pelanggaran Pemilu 2019 kepada Bawaslu. Dengan penjabaran: 392 dugaan pelanggaran pidana, 5.225 dugaan pelanggaran administrasi, 127 dugaan pelanggaran kode etik, 758 tidak terkategori sebagai pelanggaran (berdasarkan ketentuan Bawaslu), 709 terkategori merupakan pelanggaran hukum lainnya, dan 97 masih dalam proses.

Selain itu, Bawaslu juga telah memberikan pengumuman mengenai laporan dugaan kecurangan pemilu maupun pelanggaran administratif yang dilaporkan terjadi secara sistematis dan masif dinyatakan tidak terbukti, tetapi Bawaslu memberikan beberapa hal yang perlu diperbaiki KPU terkait permasalahan administratif. Hemat saya, ada beberapa hal yang perlu dilakukan Bawaslu sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk menciptakan kedewasaan berdemokrasi masyarakat.

Pertama, Bawaslu bersama KPU mengumumkan hal-hal yang sudah diperbaiki dan juga yang akan dilakukan terkait perbaikan administratif sesuai yang telah diputus Bawaslu. Khususnya; tata cara prosedur dalam proses input data Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) dengan catatan harus diperbaiki; kemudian metodologi survei lembaga quick count. Walaupun sudah terdapat pernyataan perbaikan oleh KPU, tetapi pengumuman secara menyeluruh bersama Bawaslu perlu dilakukan untuk menjamin bahwa dugaan pelanggaran yang beredar di tengah masyarakat telah di proses sesuai ketentuan yang berlaku.

Kedua, setelah proses tindak lanjut penanganan selesai, Bawaslu perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat berdasarkan laporan yang masuk dari sejumlah 7.299 permasalahan, berapa banyak yang kemudian terbukti adanya pelanggaran dan memerlukan perbaikan signifikan. Ketiga, Bawaslu memberikan penjelasan mengenai pelanggaran kode etik yang disampaikan kepada DKPP, pelanggaran pidana yang disampaikan kepada Gakkumdu dan jenis pelanggaran hukum lainnya.

Keempat, Bawaslu perlu memberikan klarifikasi apakah terdapat permasalahan adanya keterlibatan struktural dari PNS atau merupakan oknum yang sifatnya kasuistik. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada para aparat pemerintahan dan kepada penyelenggara negara pada umumnya. Kelima, Bawaslu memberikan pengumuman hasil evaluasi secara keseluruhan terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019, termasuk penanganan terhadap permasalahan meninggalnya petugas KPPS sebanyak kurang lebih 500 orang. Lima hal tersebut perlu dilakukan oleh Bawaslu untuk menciptakan ketenangan pada masyarakat dan untuk menjaga kedewasaan berdemokrasi masyarakat.

Saat ini, permasalahan pemilu juga telah sampai kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan telah adanya gugatan Pemilu 2019 yang masuk ke MK, maka masyarakat menunggu proses yang dilakukan MK, namun Bawaslu sebagai lembaga pengawas dapat mengambil bagian sesuai tugasnya untuk melakukan upaya dan menjernihkan situasi agar lebih kondusif dan tidak terdapat kontroversi yang menyebabkan perpecahan. Semoga upaya yang dibangun Bawaslu dan juga prosedur di MK dapat menjawab keresahan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran pemilu, dan masyarakat mengetahui bahwa pengawasan pemilu telah dilakukan dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ratna Sari Dewi asisten Ombudsman RI Pusat

(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed