detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 18 Juni 2019, 14:45 WIB

Kolom

Mengikis Politik Ketidakpercayaan

Tsania Choirunnisa - detikNews
Mengikis Politik Ketidakpercayaan Kerusuhan di Jakarta pasca penetapan hasil Pemilu 2019 oleh KPU
Jakarta -

Pemilihan umum (pemilu), termasuk pemilihan presiden (pilpres), merupakan hajatan rakyat dalam demokrasi. Pemilu juga merupakan saluran paling sah untuk melakukan rekrutmen kepemimpinan nasional secara regular, terutama pada cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dengan demikian, dari sisi rakyat, pemilu harus dibaca sebagai ruang ekspresi paling legitimate bagi kedaulatan mereka.

Melalui pemilu, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi. Maka, begitu rakyat menentukan pilihan dalam pemilu, ada kepastian mengenai siapa-siapa yang paling dikehendaki rakyat untuk mengisi kepemimpinan dalam tata pemerintahan demokratis.

Masalahnya, dalam kasus Indonesia hari ini, Pemilu 2019, khususnya pilpres, menjadi hajatan elektoral yang hingga kini menyisakan persoalan bagi publik. Ketidakpastian politik seakan terus membayangi publik meskipun 'kepastian pilihan' melalui pemungutan suara sudah dilaksanakan pada 17 April, hampir dua bulan yang lalu.

Bahkan, bukan hanya ketidakpastian, publik juga disodori praktik kerusuhan terkait dengan pemilu. Peristiwa pada 21 dan 22 Mei 2019 di Jakarta merupakan ketidaknormalan (anomali) demokrasi yang sangat disayangkan, sebab demokrasi pada hakikatnya menyediakan saluran untuk menyampaikan pandangan, aspirasi, dan pendapat secara damai. Tidak ada ruang bagi cara-cara kekerasan dalam demokrasi.

Apa dampak paling buruk yang diakibatkan oleh praktik-praktik politik non demokratis dalam demokrasi? Yang paling serius tentu saja menguatnya ketidakpercayaan publik pada mekanisme demokrasi, terutama pada apa yang dipertontonkan oleh para elite politik dengan mengatasnamakan rakyat. Ketidakpercayaan publik pada demokrasi akan menjadi tanda bahaya bagi demokrasi itu sendiri.

Jika dibiarkan, hal itu akan menjadi puncak bagi berkembangnya ketidakpercayaan terhadap demokrasi. Ketidakpercayaan publik tentu tidak hanya mungkin terjadi seputar pemilu saja. Sebab sebelumnya rakyat sudah dipertontonkan dengan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang juga dapat mengikis kepercayaan publik. Salah satunya adalah korupsi dalam penyelenggaraan negara, baik korupsi yang terjadi pada cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif yang mestinya menjadi pengawal demokrasi melalui penegakan hukum atas penyelewengan kekuasaan yang terjadi dalam demokrasi.

Korupsi yang terjadi telah mengakibatkan negara sebegitu besarnya bagi anggaran negara, yang mestinya dapat digunakan untuk pembangunan bagi kesejahteraan bersama rakyat. Dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dirilis pada 28 April 2019), kerugian negara akibat korupsi pada 2018 saja mencapai Rp 9,29 triliun. Korupsi sebesar itu dalam setahun tentu saja memangkas hak rakyat, untuk menikmati kesejahteraan di berbagai bidang seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

Jika mengacu pada perhitungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, anggaran untuk membangun gedung Sekolah Dasar (SD) baru menghabiskan biaya sekitar Rp 2,2 miliar. Artinya, angka kerugian negara yang diakibatkan oleh para koruptor penyelenggara negara sepanjang tahun 2018 dapat digunakan untuk membangun 4.227 unit SD baru untuk mengentaskan angka buta aksara anak-anak kita yang masih berada di kisaran jumlah 3,4 juta orang atau sekitar 2,07 persen dari total jumlah penduduk.

Melihat angka korupsi saja, tentu hal itu akan mengikis kepercayaan publik terhadap pelaksanaan pemerintahan negara. Belum lagi jika ditambah dengan fenomena kesenjangan penguasaan aset-aset strategis bangsa oleh segelintir orang, dimana dalam praktiknya publik menanggung kerugian yang amat besar, mulai dari kerusakan lingkungan hingga kerusakan sistem pemerintahan, seperti yang digambarkan dalam film dokumenter Sexy Killers tentang fenomena kekuasaan para oligarki dalam "membuat kerusakan" di Indonesia.

Dalam situasi demikian, maka carut marut politik pasca Pemilu 2019 akan kembali meruntuhkan ketidakpercayaan publik yang sebenarnya partisipasinya dalam pemilu meningkat dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya di era Reformasi, yang menurut data KPU mencapai angka 81%. Kepercayaan publik dapat menurun tajam jika narasi kecurangan dan ketidakpastian politik dibiarkan berlarut-larut.

Kepercayaan merupakan esensi penting bagi pembangunan pemerintahan dan kemajuan bangsa. Banyak teori mengatakan bahwasanya trust merupakan modal penting untuk berjalannya pemerintahan dengan baik. Fukuyama mengatakan, keberhasilan dan kemakmuran membutuhkan budaya kepercayaan. Rendahnya kepercayaan sangat menghambat laju perkembangan ekonomi bisnis. Sebaliknya, dengan mempunyai kepercayaan yang tinggi akan menumbuhkan keberhasilan pada sejumlah negara dan perusahaan besar.

Begitu pula dengan pemerintahan kita, semakin rendah kepercayaan akan semakin menambah masalah-masalah yang terjadi diantara masyarakat dan kalangan elite dan juga menghambat kemajuan negara. Sebaliknya, tingginya kepercayaan akan sangat membantu negara menjadi semakin berkembang untuk menjadi negara yang maju.

Pemilu dan Pilpres 2019 telah berlalu, namun ketidakpastian politik masih terus berlangsung. Hoaks, fitnah, provokasi, ujaran kebencian, saling hina, dan praktik-praktik buruk lainnya masih terus terjadi. Hal itu berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pemilu, lembaga negara, pemerintahan negara, dan secara umum pada demokrasi.

Siapa yang paling diuntungkan dari situasi ketidakpercayaan publik dan masyarakat pada umumnya kepada demokrasi dan mekanisme yang terjadi di dalamnya? Jelas, kelompok-kelompok yang sejak awal memang tidak percaya pada demokrasi sebagai sistem politik. Untuk mengikis politik ketidakpercayaan pada demokrasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok itu, maka pemerintahan negara harus melakukan dua agenda utama.

Pertama, penegakan hukum kepada sekelompok orang yang nyata-nyata melanggar hukum demi kepentingan politik dalam pemilu. Kedua, melaksanakan pemerintahan hasil pemilu dengan mengedepankan kepentingan publik sebagai tujuan dari proses pembangunan.

Tsania Choirunnisa peminat studi politik di Universitas Negeri Yogyakarta




(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed