detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 18 Juni 2019, 10:56 WIB

Kolom

Evaluasi Pembangunan Manusia Indonesia

Ahmad Luqman - detikNews
Evaluasi Pembangunan Manusia Indonesia
Jakarta -

Kecenderungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tumbuh melambat selama tiga tahun terakhir. Ini merupakan catatan yang sangat perlu diperhatikan dan harus segera diantisipasi. Tumbuh melambat artinya besaran perubahan capaian angka IPM setiap tahun selama periode 2016-2018 lebih rendah daripada tahun sebelumnya meskipun secara nominal tetap tumbuh positif. Pada periode 2015-2018, IPM Nasional tumbuh berturut-turut sebesar 0,93%, 0,91%, 0,90% dan 0,82%.

Capaian IPM ini sebagaimana dirilis beberapa waktu yang lalu oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Capaian IPM 2018 tercatat sebesar 71,39, naik sebesar 0,58 poin dari 2017 atau tumbuh 0,82%. Ini tentu membanggakan dan jadi prestasi bagi pemerintah dan rakyat Indonesia.

IPM merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan kualitas manusia di suatu negara atau regional pada kurun waktu tertentu. Indikator ini pertama kali dikenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada 1990. IPM dibentuk berdasarkan tiga aspek (dimensi) mendasar yaitu dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat, dimensi Pengetahuan dan dimensi Standar Hidup Layak.

Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat diwakili oleh angka Usia Harapan Hidup (UHH). UHH adalah lama hidup (tahun) yang diharapkan akan dicapai oleh bayi yang baru lahir. Semakin tinggi capaian nilai UHH di suatu wilayah dan pada kurun waktu tertentu, berarti semakin tinggi derajat kesehatannya.

Dimensi Pengetahuan ditentukan berdasarkan angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS adalah rata-rata lama sekolah formal (tahun) yang sedang atau telah diselesaikan oleh penduduk yang berumur 25 ke atas, sedangkan HLS merupakan lama sekolah formal (tahun) yang diharapkan akan diselesaikan oleh seorang anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Selanjutnya untuk dimensi Standar Hidup Layak ditentukan berdasarkan besaran pengeluaran per kapita yang disesuaikan per tahun. Pengertian "yang disesuaikan" adalah dapat diperbandingkan antarwaktu dan antarwilayah.

IPM Nasional yang tumbuh lambat pada 2018 disebabkan oleh pertumbuhan yang melambat pada dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat dan dimensi Pengetahuan. Pada dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat, pertumbuhan UHH hanya 0,19%. Ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada 2017 yang mencapai 0,23%.

Pada 2018 ini, penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sebesar 30,96%. Ini merupakan hal yang mengkhawatirkan karena terjadi kenaikan dibandingkan dengan 2017 yang sebesar 28,62% (Susenas, 2018). Dari seluruh penduduk yang mengalami keluhan kesehatan tersebut kurang dari setengah yang berobat jalan (48,66%), meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 46,32%.

Pada dimensi Pengetahuan, perlambatan pertumbuhan IPM pada 2018 disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan HLS yang hanya tumbuh 0,47% (2017 tumbuh sebesar 1,89%). Komponen dimensi Pengetahuan lainnya secara nasional juga mengalami perlambatan yaitu RLS yang hanya tumbuh 0,86%, berbeda cukup jauh dengan pertumbuhan RLS pada 2017 yang tumbuh sebesar 1,02%.

Pertumbuhan IPM Nasional yang melambat juga tercermin dari perlambatan IPM Provinsi. Sebanyak 17 provinsi (50%) mengalami perlambatan pertumbuhan IPM. Malah terdapat empat provinsi yang melambat selama tiga tahun berturut-turut pada periode 2016-2018. Keempat provinsi tersebut adalah Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Maluku.

Pada dimensi Pengetahuan, HLS 2018 tumbuh melambat di 31 provinsi (91%). Malahan terdapat 8 provinsi yang tiga tahun berturut-turut mengalami perlambatan pertumbuhan HLS. Meskipun demikian masih terdapat 3 provinsi yang tumbuh positif yaitu Lampung, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tenggara. Selain pada HLS, perlambatan pertumbuhan terjadi juga pada komponen RLS. Pada 2018 terdapat 21 Provinsi (62%) yang tumbuh lambat.

Penurunan laju pertumbuhan HLS kemungkinan disebabkan salah satunya oleh tingkat partisipasi sekolah anak usia 16-18 tahun yang masih rendah. Pada usia ini, sebenarnya seorang anak diharapkan masih bersekolah di jenjang pendidikan menengah atas (SMA/SMK/MA). Tetapi faktanya menunjukkan bahwa pada 2018 hanya 71,99 % anak usia 16-18 tahun yang bersekolah. Dengan kata lain sekitar 28 % anak usia 16-18 tahun tidak bersekolah.

Selain pada kelompok usia 16-18 tahun, partisipasi pendidikan kelompok anak usia 13-15 tahun tercatat sebesar 95,36%. Dengan demikian masih terdapat sekitar 23% lulusan menengah pertama (SMP/MTs) yang tidak melanjutkan pendidikannya. Ini merupakan bahan evaluasi atas pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun.

Perlambatan pada dimensi pengetahuan tentu saja harus segera diantisipasi dan diselesaikan secara tuntas. Dimensi pengetahuan yang merupakan cerminan dari capaian pembangunan bidang pendidikan perlu mendapat perhatian yang mendalam. Tingkat pendidikan yang rendah akan berpengaruh pada tingkat produktivitas. Produktivitas yang rendah menyebabkan pendapatannya juga rendah yang pada akhirnya berdampak pada tingkat kesejahteraan.

Berdasarkan gambaran tersebut, cukup jelas bahwa IPM Nasional yang tumbuh lambat disebabkan terutama oleh melambatnya pertumbuhan pada dimensi Pengetahuan. Pemerintah perlu lebih memperhatikan dimensi karena terkait dengan kualitas sumberdaya manusia Indonesia baik di kancah regional maupun global. Sudah saatnya segera direalisasikan program wajib belajar 12 tahun untuk meningkatkan partisipasi sekolah khususnya pada kelompok usia 16-18 tahun.

Program Indonesia Pintar (PIP) dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang digulirkan pemerintah sangat sangat membantu masyarakat khususnya masyarakat ekonomi bawah untuk dapat mengakses pendidikan formal. Meskipun demikian sudah saatnya pemerintah berupaya tidak memandang permasalahan tingkat partisipasi pendidikan hanya dari dimensi ekonomi saja. Permasalahan masih rendahnya tingkat partisipasi sekolah di tingkat SMA/SMK/MA perlu diselesaikan secara multidimensi. Salah satu dimensi yang juga perlu ekstra mendapat perhatian adalah dimensi kultural masyarakat.

Untuk memahami dimensi ini, pemerintah bisa melibatkan para sosiolog atau bahkan para antropolog dalam tahap persiapan, implementasi, dan evaluasinya. Keterlibatan para sosiolog dan antropolog ini akan sangat membatu memahami karakteristik masyarakat secara lebih komprehensif. Selanjutnya berdasarkan pemahaman seperti ini, implementasi program akan lebih sesuai dengan tujuan dan target yang ditetapkan sebelumnya. Semoga dunia pendidikan Indonesia akan lebih sukses dan mampu menjawab tantangan global yang semakin kompetitif ini.




(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed