DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Kamis 13 Juni 2019, 12:23 WIB

Kolom

Kembali pada Politik Moral

Andil Siregar - detikNews
Kembali pada Politik Moral Foto: Dok. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Jakarta -
Kita telah selesai menyelenggarakan pesta demokrasi pada 17 April kemarin. Tetapi, sekalipun hajatan demokrasi tadi telah usai masyarakat kita sepertinya masih terpolarisasi. Kita belum sepenuhnya dapat merajut perbedaan pandangan dan pilihan yang ada pada kita. Situasi politik justru terkesan dibuat panas oleh segelintir elite politik. Dampaknya sangat terasa hingga ke akar rumput. Banyak isu dan aksi yang mengemuka pascapemilu, mulai dari kecurangan sampai people power. Puncaknya pada kerusuhan 22 Mei kemarin. Beginikah potret demokrasi yang ingin kita pertontonkan?

Sejenak marilah kita bertanya, apa tujuan kita berdemokrasi? Kalau berdemokrasi pada akhirnya akan membawa kita pada perpecahan dan permusuhan, bukankah lebih baik kita tidak berdemokrasi? Kalau berpolitik membawa kita untuk saling hujat, saling menjatuhkan dan memecah belah, masihkah kita memerlukan politik? Demokrasi adalah jalan terbaik yang sudah kita pilih. Tetapi dalam menjalankannya dibutuhkan sikap yang dewasa dalam berdemokrasi.

Demokrasi janganlah kiranya kita cederai oleh cara berpolitik kita yang tidak pantas. Anehnya, sebagian dari kita terkesan bangga mempertontonkannya. Saya khawatir karena kita masing-masing tidak dewasa dalam berdemokrasi, jadi ada pihak yang mempertanyakan pilihan berdemokrasi. Hingga mereka akan mengatakan lebih baik kembali ke zaman Orde Baru, karena tidak ada hiruk pikuk perpolitikan sampai ke akar rumput seperti saat ini.

Jika ada orang berpikir seperti hal tadi, barangkali itu karena ulah kita yang belum bisa memberikan contoh demokrasi yang baik. Atau, jangan-jangan ada segelintir pihak yang memang sengaja mencederai demokrasi kita. Semoga ini hanya sebatas kekhawatiran saya saja.

Demokrasi dan Politik

Pilihan kita pada jalan demokrasi sudahlah sangat tepat dan patut kita syukuri. Demokrasi sesungguhnya telah memberikan kita ruang sebagai warga untuk ambil bagian dalam politik bangsa ini. Dengan memilih langsung presiden dan legislatif, sudah menunjukkan bahwasanya kita semua sama posisinya dalam negara ini. Mempunyai hak yang sama untuk memilih dan dimungkinkan juga akan hak untuk dipilih.

Oleh karena itu, baiklah cara berdemokrasi kita kita letakkan pada alur yang tepat. Bebas menyampaikan ide dan pandangan, tetapi tidak kebablasan mengutarakan pendapat. Siap menang dan siap kalah. Jika ada perselisihan, tentu dapat dimusyawarahkan atau dapat ditempuh lewat mekanisme hukum yang berlaku di negara kita. Tanpa kita sadari kita sering larut dalam perseteruan, karena terbuai oleh segelintir elite politik yang tidak menunjukkan sikap berpolitik yang baik.

Banyak dari kita yang salah kaprah dalam berpolitik. Apakah salah turut ambil bagian dalam politik? Tentu tidak, berpolitik adalah wujud dari cara kita membangun bangsa dan negara. Barangkali yang salah adalah cara kita dalam berpolitik.

Politik Moral vs Politik Kekuasaan

Menyikapi ini, saya teringat akan dua jenis politik yang diungkapkan Romo Mangun, yaitu politik kekuasaan dan politik moral. Politik kekuasaan bertumpu pada cara berpolitik untuk mempertahankan dan melaksanakan kekuasaan. Inilah yang membuat masyarakat umum selama ini memahami bahwasanya politik itu kotor. Sedangkan yang kedua yakni politik moral, merupakan cara berpolitik yang menekankan kepentingan orang banyak. Inilah arti politik yang sesungguhnya.

Politik kekuasaanlah yang melahirkan ungkapan, "Di dalam politik tidak ada kawan abadi, yang ada kepentingan abadi." Iya, hal itu banyak kita lihat pada elite politik kita saat ini. Saat mereka masih di luar pemerintahan, bisa saja begitu kompak untuk mengkritisi setiap kebijakan pemerintahan. Tetapi ketika sebagian dari mereka tidak lagi satu kubu, mereka malah saling hujat dan menjelekkan. Apapun dikritisi, sekalipun baik akan dianggap salah.

Saya kira mengkritisi sah-sah saja, karena itu justru akan membuat pemerintah tidak akan memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya untuk kepentingannya. Tetapi satu hal yang tidak pantas menurut hemat saya ketika kritikan kita gunakan untuk memecah belah bangsa. Menghalalkan berbagai cara hanya untuk melanggengkan para elite yang kita dukung menuju kekuasaan tadi.

Belajar pada Bung Hatta

Kita bisa saja tidak sejalan dengan pemerintah, tetapi tidak elok jika kita ambil bagian dalam memecah belah warga negara. Berbeda pandangan bukan berarti bermusuhan dan menanamkan bibit kebencian. Ada cara yang lebih elegan yang kita tempuh untuk mengkritik pemerintah. Seperti yang dilakukan oleh wakil presiden pertama kita Mohammad Hatta terhadap Presiden Sukarno.

Karena merasa tidak lagi sepandangan dengan Sukarno, Hatta memilih mengundurkan diri dari wakil presiden pada 1 Desember 1956. Bahkan dia mengkritisi Sukarno lewat tulisannya di Majalah Pandji Masjarakat yang berjudul Demokrasi Kita. Tetapi sekalipun kritis, dia tidak pernah menyulut api kebencian untuk menjatuhkan Sukarno.

Kritikan yang disampaikan Bung Hatta ketika itu bukanlah bentuk rongrongannya terhadap kekuasaan Presiden Sukarno. Tetapi murni koreksi terhadap kesalahan yang dipandangnya fatal. Sekalipun Bung Hatta gencar mengkritisi Bung Karno dengan tegas dia berkata, "Baik buruknya Bung Karno, beliau adalah Presiden saya!" Demikian tegas Bung Hatta, kala berkunjung ke Amerika, ketika dia mendapati Bung Karno diberondong cemooh dan hinaan.

Sekalipun pandangannya berbeda jauh dengan Sukarno dia tidak pernah mendorong isu makar atau mengganti presiden lewat cara inkonstitusional. Mereka pecah kongsi secara politik tetapi tetap baik dalam hal urusan kekeluargaan. Bung Hatta dapat memisahkan antara urusan politik dengan urusan kekeluargaan. Inilah bentuk kenegarawanan yang patut diteladani oleh para elite politik kita.

Belajar dari keteladanan Bung Hatta, yang diperjuangkan adalah politik moral bukan politik kekuasaan. Jikalau dia haus akan kekuasaan bisa saja dia tetap ambil bagian dalam pemerintahan. Tetapi karena dia senantiasa ingin memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan dia memilih membangun negara ini lewat cara yang berbeda.

Hal itu senada dengan yang di ungkapkan Romo Mangun, "Dari segi politik moral, teman abadi cuma ada tiga yaitu prinsip memperjuangkan apa yang benar, apa yang baik, dan apa yang indah. Inilah teman yang abadi-sejati, dan jelas tidak bisa berubah."

Pilih Mana?

Saya rasa untuk menyikapi situasi dewasa ini, hal inilah yang patut kita renungkan kembali. Mari kita pertanyakan kepada diri kita, politik manakah yang saat ini kita pilih dan perjuangkan? Politik kekuasaan atau politik moral? Dalam pelaksanaannya seringkali cara berpolitik yang kita tempuh abu-abu. Serasa berpolitik moral, nyatanya yang mati-matian kita lakukan adalah politik kekuasaan. Bahkan diam-diam sebagian dari kita memperalat orang banyak demi kekuasaan segelintir orang.

Mari kita lihat pada kerusuhan 22 Mei kemarin, sangat disayangkan ada korban yang jatuh. Barangkali mereka hanya alat dari segelintir orang, yang digunakan untuk mengejar politik kekuasaan tadi. Sekiranya kita semua sejalan pada politik moral, jatuhnya korban pada aksi 22 Mei tidak akan terjadi. Ketika yang kita jalankan hanya politik kekuasaan, demokrasi kita bisa saja ditunggangi hanya untuk kekuasaan kelompok tertentu. Dengan dalih memperjuangkan rakyat dan demokrasi, kita tak sadar sudah ditunggangi.

Bahkan bisa saja salah satu dari kita menjadi aktor yang ikut menunggangi demokrasi. Kita ikut ambil bagian menungganginya, karena kita juga ingin ambil bagian di dalam kekuasaan yang kita dukung. Demi kekuasaan, kita menghalalkan segala cara hingga kita abai dengan politik moral tadi. Apa pun yang disampaikan oleh lawan politik kita semuanya salah sekalipun ada yang benar. Sebaliknya apa pun yang dikatakan oleh yang sehaluan dengan kita selalu benar sekalipun itu salah.

Akhirnya karena kepentingan tadi, kita lupa pada prinsip memperjuangkan apa yang benar, apa yang baik, dan apa yang indah seperti yang ada pada politik moral. Pada akhirnya kita susah merajut persaudaraan kembali karena kita lupa akan politik moral. Saya kira ini berlaku untuk kedua kubu saat ini. Baik pendukung Jokowi-Amin ataupun pendukung Prabowo-Sandi. Di kedua kubu para pelaku politik kekuasaan tadi pasti ada. Tetapi, saya juga percaya di kedua kubu mereka masih tersisa sedikit para politisi moral.

Mari kita bergandengan tangan merawat kebinekaan kita. Setelah kita bersuara, saatnya kembali bersaudara. Jika pada waktu lalu kita berbeda pandangan hingga menimbulkan pernyataan yang menyakiti hati, mari saling memaafkan. Rajut kembali luka itu. Semoga masing-masing paham dan kembali pada politik moral tadi. Saya yakin, jika kita semua warga negara berpedoman pada politik moral tadi, kita akan berhasil menampilkan demokrasi yang baik dan indah.

Andil H Siregar guru di SMP-SMA Budi Murni 3 Medan (YPK Don Bosco), pegiat literasi di Toba Writers Forum (TWF)


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed