detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Kamis 13 Juni 2019, 11:56 WIB

Kolom

Merawat Kembali Persatuan

M Syahbana - detikNews
Merawat Kembali Persatuan Wajah kebhinekaan kita (Foto: Rifkianto Nugroho)
Jakarta -

Narasi-narasi negatif yang dibangun pascapilpres sudah menguras banyak energi persatuan bangsa. Jangan habiskan energi untuk menebarkan wajah kebencian, tali silaturahim yang sempat terputus akibat perbedaan pandangan politik sudah saatnya dirajut kembali. Pilpres sudah usai, waktunya menjaga dan merawat Indonesia. Kini saatnya saling bermaafan dan berlomba menebarkan ujaran kebaikan.

Setelah gugatan ke MK dilayangkan oleh salah satu paslon, maka drama pilpres memang belum sepenuhnya berakhir. Sikap kedewasaan dari masing-masing pendukung paslon akan diuji setelah putusan final MK mendatang. Bukan hanya pendukung, para politikus yang turut terlibat dalam panggung pemilihan juga. Setelah putusan MK final disampaikan, para politikus harus mampu menunjukkan sikap kenegarawanan yang layak dijadikan contoh untuk merajut benang persatuan yang sempat terputus.

Gelombang fanatisme yang berlarut-larut dari para pendukung selama ini harapnya akan berakhir. Kegaduhan yang terus-menerus dipertontonkan pada linimasa media sosial membuat kita semakin jauh untuk menerima perbedaan. Yang lebih menyakitkan adalah ketika perbedaan pandangan politik mampu menerabas jauh hingga melibatkan unsur SARA.

Kita merasa asing untuk menerima bingkai perbedaan, yang nyatanya sudah sepanjang puluhan tahun kita anggap sebagai hal yang lumrah, khususnya dalam kasus pemilihan politik pasca-Reformasi. Walaupun sebenarnya jauh daripada itu, ketika kita sepakat untuk menjadi sebuah negara kesatuan.

Edukasi dan Etika Politik

Berbagai dinamika politik di Indonesia pada masa Reformasi masih diwarnai dengan berbagai konflik. Namun sebagai wujud negara demokrasi hendaknya mampu menyelesaikan setiap sudut permasalahan yang kerap hadir. Turunnya pemerintahan Soeharto merupakan sebuah tahapan baru bagi masyarakat Indonesia. Sebuah proses yang memberikan keterbukaan bagi ruang politik, hukum, ekonomi, sosial setelah hampir kurang lebih tiga puluh dua tahun lamanya terkekang.

Demokrasi kian bebas, partai politik pun kian bermunculan. Jika Orde Baru hanya menawarkan tiga partai --Golkar, PDI, dan PPP-- maka kini Reformasi menghadirkan banyak partai. Alhasil demokrasi era Reformasi telah melahirkan berbagai macam partai politik. Pasca Orde Baru, demokrasi era Reformasi memberlakukan sistem multipartai.

Kamaluddin (2015:134) menjelaskan bahwa penerapan sistem multipartai di Indonesia dianggap salah satu bentuk dari demokratisasi yang selalu berjalan mencari bentuk yang tepat sesuai dengan kondisi rakyat Indonesia. Walaupun, dalam perjalanannya tidak selalu berjalan dengan mulus. Penerapan sistem multipartai masih kerap dihadapkan dari berbagai permasalahan. Hal itu disebabkan oleh sistem kepartaian yang harus selaras dengan sistem pemerintahan yang dianut negara.

Wujud partai pada masa era reformasi kerap memberikan pertanyaan. Partai menjadi wadah aspirasi masyarakat, namun tak jarang menjadi kehilangan konsisten ketika berhasil duduk dalam kursi pemerintahan. Mengutamakan kepentingan dari berbagai unsur yang terlibat dalam partai ketimbang menjalankan dan merawat aspirasi masyarakat. Sebagai wadah aspirasi, hendaknya partai politik menjalankan perannya dengan baik, guna mewujudkan cita-cita Pancasila dan Reformasi.

Dengan kondisi perpolitikan yang memanas pada dewasa ini, para pendukung tidak sedikit terperangkap pada zona fanatisme yang liar. Hal ini terjadi kurang lebih disebabkan dari berbagai tontonan para elite politik kita yang kerap hadir dari lisan maupun tulisan. Sehingga semua kegaduhan yang muncul pada masyarakat saat ini tidak terlepas dari tanggung jawab mereka para elite politik.

Secepatnya para elite politik harus hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan edukasi mengenai etika politik. Ramlan (2007) menegaskan bahwa ukuran paling utama dalam etika politik adalah "harkat martabat manusia". Secara luas etika politik tidak hanya mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia. Etika politik menginginkan kita berada pada posisi sebagai warga negara yang patuh terhadap negara dan hukum yang berlaku. Sehingga siapapun yang terlibat dalam unsur politik harus bertanggung jawab atas setiap agenda politik yang dilaksanakan, dengan sikap kritis, jujur, dan adil.

Merawat Persatuan

Sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara untuk selalu menjaga keutuhan NKRI. Hal itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Apalagi sebagai bangsa yang terdiri dari keanekaragaman dari aspek suku, latar belakang ekonomi, pendidikan, bahasa, adat istiadat, serta agama.

Merawat persatuan dan kesatuan bangsa berarti harus menjaga dan mengedepankan keadilan bagi semua. Prinsip-prinsip persatuan akan tetap terjaga jika nilai-nilai keadilan dapat terwujud. Untuk mewujudkan keadilan, masyarakat yang berada di negara ini semuanya harus mendapatkan perhatian penuh tanpa terkecuali, baik dalam aspek ekonomi, sosial, hukum, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Setelah ditentukan pemenang dalam putusan MK nantinya, kemenangan dari salah satu paslon haruslah menjadi kemenangan untuk kita semua, kemenangan rakyat Indonesia. Pemimpin yang terpilih nantinya diharapkan menjadi matahari yang memberikan cahaya kepada semua elemen masyarakat Indonesia, yang menang tidak boleh jemawa, dan yang kalah harus legowo. Para elite bersatu, masyarakat bersatu, semuanya bersatu untuk mengawal berbagai kebijakan serta jalannya roda pemerintahan di Indonesia.

Benar adanya, jika kita masih perlu banyak belajar dalam menjalankan nilai-nilai demokrasi, serta kepatuhan diri sebagai warga negara. Tetapi yang perlu kita ingat, dalam ruang lingkup sejarah, bangsa ini bukanlah bangsa yang asing dalam menangkap perbedaan. Bangsa ini berdiri di atas semua golongan. Bangsa ini besar dari sebuah perbedaan dan keberagaman. Seperti semboyan yang terpampang jelas dengan cengkeraman kuat dari sang Garuda: Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu.

M Syahbana alumni Pendidikan Sejarah UNIMED, pendidik, aktif pada kegiatan literasi Komunitas WeRead


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed