DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Rabu 22 Mei 2019, 13:00 WIB

Kolom

"People Power" dan Sumbatan Demokrasi

Fahrul Muzaqqi - detikNews
People Power dan Sumbatan Demokrasi Aksi massa di depan Bawaslu (Foto: Grandyos Zafna)
FOKUS BERITA: Aksi 22 Mei
Jakarta - Apa yang dikhawatirkan oleh sebagian masyarakat akhirnya meletus juga. Pernyataan beberapa elite politik sejak jauh hari perihal gerakan people power saat pengumuman Pilpres 2019 oleh KPU yang sedianya dilakukan pada 22 Mei, namun dipercepat sehari, ternyata bukan hanya gertak sambal. Aksi massa berpusat di depan Kantor Bawaslu, Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat sejak Selasa (21/5) sore hingga dini hari. Massa lalu bergeser ke Jalan Sabang dan bergerak lagi ke Pasar Tanah Abang. Suasana mencekam tergambar dalam laporan salah satu televisi.

Aparat kepolisian tidak main-main. Sekitar 36.000 personel dikerahkan secara bergantian. Yang meleset dari people power ini adalah (ternyata) adanya gesekan fisik menggunakan batu maupun pecahan kaca oleh demonstran menghadapi aparat kepolisian. Walau jumlah massa tidak sebesar Aksi 212 di Monas tahun lalu, fenomena ini tidak dapat dianggap remeh.

Pengerahan massa besar-besaran, entah secara damai maupun yang potensial menggunakan kekerasan, penting untuk dijadikan refleksi bersama, khususnya oleh para elite politik. Bahwa demokrasi tidak dapat dimaknai sebagai unjuk kekuatan massa. Bahkan dalam taraf tertentu, people power maupun mode gerakan populis yang identik dengan pengerahan massa kolosal justru dapat mendistorsi demokrasi.

Makna Peyoratif

Gerakan people power kerap diidentikkan dengan momentum penggulingan rezim otoritarian, koruptif, dan despotis. Rujukan sejarah terdekat adalah momentum Reformasi 1998 ketika rakyat berdemonstrasi besar-besaran menumbangkan rezim Orde Baru. Selain itu, people power di Filipina pada 1986 yang menggulingkan Presiden Ferdinand Marcos yang telah berkuasa 20 tahun. Dalam konteks ini, istilah people power terkesan heroik dan sarat dengan perjuangan prinsip-prinsip demokrasi.

Walau begitu, harus diakui bahwa dua momentum sejarah itu (maupun referensi historis perihal people power yang lain) tetap memiliki efek samping. Bahwa gerakan massa kolosal selalu berpotensi mengundang kekerasan, setidaknya secara psikologis. Dalam kajian gerakan sosial lama, kerumunan massa dalam jumlah besar berpotensi memunculkan ketegangan struktural (Neil J. Smelser, 1962) berupa dorongan emosional yang mudah tersulut dan menjadi barbarian. Situasi itu dapat dengan cepat menyebar dan menular dan secara gradual membentuk suatu kondisi anomi (Gustave Le Bon, 1885).

Terminologi people power berikut kompleksitas peristiwa historis yang melingkupinya dipahami dalam konteks perlawanan atas rezim politik yang mengalami sumbatan kanal-kanal demokrasi. Bahkan dalam taraf ekstrem, sumbatan itu semakin membeku dan mengkristal. Ibarat pembuluh darah, apabila tersumbat dalam waktu lama dan makin buntu maka saraf akan pecah dan penyakit stroke muncul. Begitupun rezim otoritarian.

Dorongan dan tuntutan demokrasi yang makin besar akan memecahkan saraf otoritarian yang apabila tidak segera ditanggulangi (adanya rekonsiliasi dan reformulasi) akan potensial terjadi kekacauan. Berbeda diametral dengan itu, perhelatan pilpres di Tanah Air kali ini memunculkan istilah people power dengan makna peyoratif. Ia berkelindan dengan kepentingan kandidasi politik, sentimen politik identitas, maupun ujaran kebencian.

People power bukannya mendobrak sumbatan kanal berdemokrasi, melainkan justru berpotensi menjadi penyumbat demokrasi. Ia tidak bergerak dari bawah sebagaimana referensi historis yang kerap dirujuk dalam kajian gerakan sosial, melainkan diembuskan dari atas oleh elite.

Ruang Partisipasi

Terlepas dari pro-kontra pemaknaan people power hari ini, kekuatan rakyat yang sejati dalam konteks demokrasi tidak lain adalah semangat untuk berpartisipasi. Partisipasi politik menjadi fondasi utama yang menentukan seberapa tinggi kualitas berdemokrasi kita. Ia setidaknya dibagi menjadi dua, yakni partisipasi memilih sebagaimana telah bersama-sama kita jalankan saat pemilu kemarin, maupun partisipasi dalam permusyawaratan untuk mengisi ruang publik menuju pemilu lima tahun ke depan.

Sebagian kita melupakan mode partisipasi kedua tersebut. Bahwa semangat sila keempat Pancasila justru menempatkan permusyawaratan lebih utama dibanding perwakilan (pemilu). Karena terlalu menggebu dengan mode partisipasi elektoral, ruang partisipasi permusyawaratan kerapkali tersumbat atas nama fanatisme ketokohan maupun eksklusivisme identitas.

Kita tentu mendamba demokrasi musyawarah di mana segala prasangka diletakkan terlebih dahulu. Setiap partisipan membuka pikiran dan hati sembari berupaya memahami partisipan lain yang berbeda pandangan. Segala hal dapat didialogkan untuk mencapai permufakatan. Hal ini mudah diucap, namun sulit dilakukan. Apalagi di era post truth sekarang ini. Semangat untuk klarifikasi, konfirmasi, maupun tabayyun menjadi sangat penting ditekankan kembali utamanya oleh para elite.

Langgam berdemokrasi kita harus diakui masih sangat dipengaruhi oleh teladan para elite. Akan sangat berat mengupayakan demokrasi permusyawaratan manakala pemberitaan di media seringkali mengesankan elite yang egosentris dan hanya ingin didengarkan tanpa bersedia mendengarkan. Bahwa kekuatan rakyat (people power) dalam konteks demokrasi permusyawaratan mengandaikan inklusivitas hubungan vertikal antara elite dengan massa maupun horisontal di antara massa sendiri. Bukannya saling eksklusif dan menang sendiri.

Semangat people power seharusnya mampu mencairkan kebekuan-kebekuan akibat egosentrisme pandangan dan kepentingan demi menguatkan rakyat (demos) dalam pengelolaan kebangsa-negaraan (kratein). Alhasil, semoga para elite politik segera menginsyafi hal ini sehingga rekonsiliasi pasca-pemilu berjalan efektif dan integrasi bangsa tetap terjaga.

Fahrul Muzaqqi penulis buku Diskursus Demokrasi Deliberatif di Indonesia, koordinator Bidang Kajian Isu Strategis di Lakpesdam NU Jawa Timur, dosen di Departemen Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga Surabaya

(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
FOKUS BERITA: Aksi 22 Mei
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed