DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 21 Mei 2019, 12:30 WIB

Kolom

Utang dan Trauma Krisis Ekonomi 1998

Sintong Arfiyansyah - detikNews
Utang dan Trauma Krisis Ekonomi 1998 Ilustrasi: Tim Infografis
Jakarta -
Di antara berbagai isu ekonomi terkini di Indonesia, tentu utang menjadi salah satu hal yang sangat disoroti. Utang pemerintah acapkali menjadi pesakitan karena sering dikritisi. Semakin bertambahnya jumlah utang, maka kinerja pemerintahan semakin dipertanyakan. Membahas utang Indonesia, pasti tidak pernah lepas dari sebuah peristiwa sejarah traumatik Krisis Ekonomi 1998. Peristiwa ini adalah asal-muasal utang mendapatkan sorotan yang cukup tajam.

Krisis moneter yang kemudian berlanjut menjadi krisis ekonomi hingga terjadinya Reformasi pada 21 Mei 1998 tersebut adalah peristiwa besar yang masih menyisakan luka mendalam dan traumatik bagi masyarakat Indonesia. Bank Dunia mengindentifikasi bahwa akumulasi utang swasta luar negeri Indonesia yang begitu cepat dari 1992 hingga Juli 1997 dengan jatuh tempo rata-rata hanya 18 bulan adalah salah satu penyebab utama krisis di era itu. Hal ini memunculkan idiom bahwa utang laksana tokoh antagonis yang merusak ekonomi sebuah negara.

Saat ini gelombang krisis ekonomi tersebut telah dilalui dengan baik melalui reformasi birokrasi sistem keuangan dan kebijakan fiskal. Walaupun demikian jumlah utang masih menghantui masyarakat. Terlebih menurut data Kementerian Keuangan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) April 2019, utang luar negeri Indonesia mencapai Rp 4.567 triliun.

Seringkali jumlah utang ini dibagi dengan penduduk untuk memperlihatkan seberapa besar utang yang ditanggung setiap individu atau sering dinyatakan sebagai National Debt Per Citizen. Hasilnya setiap individu di Indonesia diperkirakan menanggung utang sebesar Rp 13 Juta. Sebuah angka yang cukup besar bagi masyarakat Indonesia. Tetapi relevansi perhitungan tersebut kepada kualitas perekonomian suatu negara sepertinya masih sangat lemah. Terlebih jika kita melihat utang negara raksasa ekonomi lain yang jauh lebih besar.

Hingga akhir April 2019, Singapura memiliki utang sebesar 544 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 7.500 triliun (Comodity.com). Apabila dibagi dengan jumlah penduduknya yang hanya 5.5 juta jiwa, maka utang setiap individu mencapai 97 ribu dolar AS atau lebih dari satu miliar rupiah. Beralih ke negeri ekonomi besar di dunia yaitu AS. Dengan perhitungan yang sama, setiap individu di negeri Paman Sam berutang sebesar 65 ribu dolar AS atau sekitar Rp 900 Juta. Hal yang cukup kontradiktif mengingat negara ini adalah pemain utama dalam perekonomian dunia.

Dari contoh tersebut dapat diketahui bahwa besarnya utang belum mempunyai korelasi terhadap kuatnya perkonomian negara. Relevansi yang dibangun selama ini hanya membangkitkan trauma masyarakat terhadap krisis ekonomi 1998.

Pengelolaan Utang

Sebuah kemustahilan apabila negara besar mampu berdiri di era ekonomi terbuka seperti ini tanpa berutang. Setiap negara berhutang untuk saling mengakselerasi pertumbuhan ekonomi global. Walaupun demikian perlu adanya pengelolaan utang yang baik agar tak lagi gagal dalam mengelola utang laiknya era krisis ekonomi 1998.

Kegagalan tersebut menuntut perubahan besar terhadap kehati-hatian pengelolaan utang dan ketahanan sistem keuangan. Berbagai reformasi kebijakan untuk meningkatkan ketahanan dan pertumbuhan ekonomi terus dilakukan agar Indonesia tidak lagi terjerembab pada krisis yang serupa.

International Monetary Funds (IMF) pun mengingatkan negara-negara berkembang untuk menjaga rasio utang. Karena ketidakpastian global masih tinggi pada 2019, negara berkembang harus mempunyai kebijakan fiskal yang mampu memastikan rasio utang negara berkembang tetap terjaga dan dalam kondisi aman.

Rasio utang adalah perbandingan antara utang dengan pendapatan negara. Pendapatan negara diwakili oleh Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Pendapatan Indonesia saat ini mencapai Rp 14,7 ribu triliun atau Rp 54 juta per individu. Pendapatan ini tentu lebih besar dibanding utang per individu. Artinya kondisi utang Indonesia masih dapat dikembalikan oleh pendapatan.

Melihat ambang batas Undang-Undang yang mencapai 60% dari PDB, utang Indonesia saat ini masih berada jauh di bawah batas tersebut. Pada 2018 Proyeksi Rasio Utang Indonesia sebesar 29.9% dari PDB. Rasio utang yang masih di bawah mengindikasikan bahwa utang Indonesia masih dalam kondisi aman. Walaupun demikian, terdapat hal yang perlu diperhatikan yaitu terjadinya kecenderungan peningkatan rasio dalam 5 tahun terakhir dari 23% pada 2012 menjadi 29.9%.

Apabila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya, Rasio Utang Indonesia masih berada dalam zona yang aman. Contohnya Brazil yang mempunyai rasio utang yang sangat tinggi mencapai 88,4% dari total PDB. Kemudian juga negara Asia Tenggara lain juga mempunyai rasio utang yang lebih besar seperti Malaysia yang mempunyai rasio 55,1%, Thailand 41.9%, dan Filipina yang mempunyai rasio 39.8%.

Pemanfaatan utang yang optimal juga harus menjadi fokus yang tidak dapat dikesampingkan. Utang harus dimanfaatkan sesuai dengan koridornya sebagai salah satu elemen pembiayaan. Menurut Buku Informasi APBN 2019, utang dimanfaatkan untuk membiayai defisit anggaran, pembiayaan investasi terutama Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Layanan Umum (BLU), serta pemberian pinjaman kepada BUMN dan Pemerintah Daerah.

Strategi pengelolaan utang adalah faktor kunci bagi Indonesia. Dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang penuh dengan tantangan, pembiayaan dengan utang harus dilakukan secara efisien untuk mencapai output yang diharapkan. Tindakan hati-hati dalam mengelola utang harus dibarengi dengan optimalisasi manfaat yang diberikan oleh utang tersebut. Sinergi setiap elemen yang terlibat dapat mengubah skeptisisme utang ibarat aktor antagonis yang merusak ekonomi,menjadi aktor protagonis yang mampu mendongkrak pertumbuhan serta memperkuat otot dan urat nadi perekonomian.

Sintong Arfiyansyah pegawai Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed