detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 21 Mei 2019, 12:00 WIB

Kolom

Menolak Politik Ahistoris

Fially Fallderama - detikNews
Menolak Politik Ahistoris Ilustrasi: Edi Wahyono
Jakarta -
Dewasa ini sejarah telah didegradasikan menjadi kumpulan barang antik dan kuno. Ini terlihat misalnya ketika tiga tahun yang lalu terjadi perdebatan antara JJ Rizal dengan Anton Medan di televisi swasta menyoal penggusuran Kampung Pulo. Dalam perdebatan itu, JJ Rizal membuka dokumen sejarah soal zona hijau dan resapan air Batavia (Jakarta) di Pluit Muara Karang. Tetapi, argumen itu dibantah oleh Anton Medan karena pemikiran yang dikutip oleh JJ Rizal sudah beberapa tahun yang lalu, sekarang Jakarta sudah beda.

Bantahan Anton Medan menggambarkan cara berpikir sebagian orang terhadap sejarah, bahwa ia adalah kumpulan barang antik yang tak terhubung dengan kekinian dan masa depan. Kata Juergen Moltmann soal sejarah, kelupaan menuntun kepada pembuangan, ingatan mempercepat keselamatan. Pernyataan Moltmann ini menyiratkan bahwa betapa pentingnya sebuah ingatan dan sejarah bahkan untuk skala sebuah bangsa, karena kalau kita menjadi bangsa yang mudah melupakan maka kehancuran adalah ganjaran yang konkret bagi bangsa ahistoris.

Mei adalah bulan yang bersejarah bagi Indonesia, karena pada Mei 1998 Indonesia mengalami "kelahiran baru" setelah 32 tahun direpresi oleh rezim otoriter Orde Baru. Alhasil, setiap kita memasuki pemilihan umum salah satu indikator publik untuk memilih partai dan jajaran elitenya di era Reformasi adalah harus bebas dari masa lalu atau tidak terkait dengan Orde Baru.

Orde Baru menjadi beban kelampauan dari sejarah politik Indonesia. Oleh karena itu, pada Pemilihan Umum 2014 Joko Widodo dan Jusuf Kalla memperoleh kemenangan karena bersaing dengan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang merupakan elite peninggalan era Orde Baru. Uniknya, kandidat Pilpres 2014 terulang kembali di Pilpres 2019 yaitu Joko Widodo dan KH. Maruf Amin dengan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Salah satu indikator pemilihan publik adalah menolak Orde Baru kembali dalam demokrasi baru Indonesia yang sudah berjalan 20 tahun lebih. Tidak heran, bila beberapa kali dalam kampanye petahana, ia kerap mendaku tidak memiliki keterkaitan dengan beban masa lampau republik ini. Dengan demikian, apakah benar Indonesia mengenang Orde Baru dan menolaknya?

Orde Baru = Soeharto?

Salah satu wacana populer dalam demonstrasi mahasiswa pada Mei 1998 adalah melengserkan Soeharto. Tampaknya, wacana populer ini meredupkan agenda Reformasi 1998 lainnya sehingga membentuk paradigma masyarakat luas bahwa Orde Baru adalah Soeharto dan keluarga Cendana.

Secara historis, Orde Baru adalah rezim yang lahir dari dukungan gabungan kekuatan yang kontra dengan Sukarno dengan konsep Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis) seperti militer (khususnya, Angkatan Darat), kelompok pelajar/mahasiswa dan Muslim. Lambat laun, Orde Baru terdiri dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), Birokrat dan Golongan Karya (sipil politik dan profesional).

Dapat dilihat bahwa Orde Baru bukan rezim individual dalam tangan satu orang, melainkan kumpulan kekuatan negara dan sosial yang saling bersinergi untuk membangun sebuah sistem politik masif dan otoriter. Pemahaman historis seperti ini menghilang dalam benak publik pasca Reformasi 1998 sehingga Orde Baru dapat menyelinap dengan senyap ke dalam demokrasi Indonesia yang sudah transformatif.

Alhasil, kita tidak menyadari kultur Orde Baru yang hadir kembali dalam dinamika demokrasi Indonesia hari-hari ini. Dalam susunan kabinet pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengandung unsur militer yang aktif di era Orde Baru bahkan beberapa di antaranya terindikasi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Selama rezim ini memerintah terdapat beberapa sikap atau kebijakan yang terkesan kontra dengan demokrasi dan HAM seperti, pembubaran diskusi dan nonton film di beberapa kampus dan tempat, penangkapan paksa beberapa aktivis dan jurnalis dan pembredelan buku berlatar belakang Marxisme di beberapa tempat oleh aparatur negara.

Di tengah situasi seperti itu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendaku bahwa banyak perwira tinggi yang menganggur sehingga mereka menuntut beberapa pos sipil negara dapat diisi oleh perwira tinggi militer atau istilah lainnya adalah dwifungsi militer. Dua peristiwa yang terbaru terkait dengan Orde Baru adalah penghadangan perayaan hari Buruh pada 1 Mei 2019 oleh aparatur negara dan pernyataan menteri koordinator yang akan mendirikan tim pengawas ucapan tokoh dan mengancam akan menutup beberapa media yang kontroversial.

Realitas tersebut memberikan pengertian kepada kita bahwa Orde Baru adalah kultur sehingga tidak cukup bila hanya menggulingkan Soeharto. Ia merupakan tatanan nilai yang masih dihidupi oleh beberapa orang bahkan oleh sebagian besar publik Indonesia. Ini merupakan tanda bahwa Reformasi yang digaungkan pada Mei 1998 masih memiliki tantangan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang demokratis, karena Orde Baru masih bergentayangan dalam dinamika sosial politik Indonesia, karena kelupaan kita yang masif.

Bangsa yang Mengingat

Alhasil, Indonesia pasca Reformasi menjadi ahistoris sehingga dalam kancah politik sebagian publik lebih asik bergelayut dalam ranah eksistensial-personal daripada historis-intelektual. Oleh sebab itu, tak mengherankan bila dalam situasi politik hari-hari ini keberpihakan pada oknum politik tertentu lebih besar daripada berpikir kritis-historis. Ini menandakan bahwa kita sebagai sebuah bangsa sulit mengingat, khususnya narasi yang buruk dan traumatis.

Padahal, masa lalu, khususnya penderitaan adalah sumber inspirasi untuk perjuangan hari ini dan ke depan. Tidak mengherankan bila Bonaventura pernah mengatakan masa depan adalah milik mereka yang mengenal dan memahami masa lalu. Dengan demikian, masa depan bukan angan-angan kosong melainkan harapan yang evaluatif-kritis terhadap kelampauan agar tak terulang kembali di masa yang akan datang.

Akhirnya, pada 21 tahun Reformasi 1998 Indonesia diajak untuk menjadi bangsa yang mengingat, khususnya mengingat catatan kelam dan trauma dari bangsa ini agar Indonesia memiliki haluan berbangsa dan bernegara yang berpengharapan.

Fially Fallderama Sh alumnus Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta dan pegiat lingkungan hidup di Ruang Inkarnasi Sosial (Risol) Indonesia


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com