DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Senin 20 Mei 2019, 11:50 WIB

Kolom

Zaken Kabinet dalam Sistem Multipartai

Adam Setiawan - detikNews
Zaken Kabinet dalam Sistem Multipartai Rapat kabinet Jokowi (Foto: Rengga Sancaya)
Jakarta -

Seorang ilmuwan yang juga merupakan anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yakni Prof. Ahmad Syafii Maarif memberikan saran terhadap Presiden Joko Widodo agar membentuk zaken kabinet kelak jika terpilih kembali.

Buya Syafii Maarif menjelaskan bahwa zaken kabinet yang dimaksud adalah kabinet yang terdiri dari seorang ahli, yang boleh berasal dari partai. Di sini partai tidak boleh mengusulkan satu kandidat menteri saja, melainkan mengusulkan beberapa kandidat menteri, yang nantinya Presiden akan menentukan. Dengan demikian Presiden mempunyai daulat menentukan kabinetnya.

Pernyataan dari Buya Syafii Maarif tidak ada yang salah, namun pada umumnya kita mengenal istilah zaken kabinet merupakan suatu kabinet yang para menterinya dipilih atau berasal dari tokoh-tokoh yang profesional, ahli di bidangnya, jauh dari latar belakang partai tertentu. Dari hal tersebut terlihat ada perbedaan, namun tidak terlalu mencolok dalam memaknai zaken kabinet.

Menurut saya, Buya Syafii Maarif mencoba meracik strategi dengan memberikan usulan agar dibentuknya zaken kabinet dibentuk tanpa menanggalkan kodrat bahwa partai mempunyai peran dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Jika dianalisis secara cermat, rasanya zaken kabinet sukar untuk dipraktikkan oleh Presiden terpilih. Mengingat konstelasi politik negara Indonesia yang sedang carut marut, ditambah negara Indonesia menganut sistem multipartai. Untuk itu saya mencoba mengulas lebih komprehensif dari perspektif ketatanegaraan mengapa zaken kabinet rasanya sukar untuk dipraktikkan.

Pernah Memiliki

Negara Republik Indonesia pada 1957 hingga 1959 pernah memiliki zaken kabinet yang dipimpin oleh seorang profesional ahli di bidangnya yakni Ir. H. Raden Djoeanda Kartawidjaja. Selama menjadi Perdana Menteri, kabinet yang dipimpinnya diisi oleh orang-orang profesional. Sehingga kabinet yang dipimpin oleh Djoeanda dikenal dengan sebutan zaken kabinet atau Kabinet Ahli. Perlu diingat negara Indonesia pernah mempraktikkan sistem pemerintahan parlementer sebelum akhirnya memilih sistem pemerintahan presidensial.

Kabinet Djoeanda muncul pada 1957 hingga 1959, pasca terjadinya instabilitas penyelenggaraan pemerintah. Sebelumnya, pada 1956 Sukarno menunjuk Ali Sastroamidjojo yang merupakan tokoh politik partai nasionalis (PNI) untuk menduduki posisi Perdana Menteri, yang pada waktu itu ditugaskan oleh untuk menjadi formatur kabinet. Namun, alih-alih membuat kabinet yang menjadi lebih kuat, Ali Sastroamidjojo justru gagal, dan mengakibatkan instabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya Presiden Sukarno menunjuk Soewiryo, Ketua Umum PNI sebagai formatur untuk membentuk dan menyusun zaken kabinet. Namun, usaha tersebut kembali gagal hingga akhirnya Sukarno sendiri yang menjadi formatur kabinet.

Dengan ditunjuknya Djoeanda Kartawijaya sebagai Perdana Menteri, harapan untuk merealisasikan zaken kabinet mulai terasa. Zaken kabinet ini mempunyai Program kerja yang efektif dalam menjaga kestabilan negara. Kabinet yang dibentuk oleh Djoeanda berisi menteri ahli di bidangnya, antara lain Menteri Perdagangan Soenarjo yang ahli dalam bidang ekonomi perdagangan, Menteri Sosial Johannes Leimena yang ahli dalam bidang gerakan sosial, dan Menteri Pendidikan Prijono yang ahli dalam pendidikan.

Namun, zaken kabinet bentukan Djoeanda hanya bertahan dua tahun. Kabinet bentukan Djuanda dibubarkan karena berlakunya UUD Sementara 1950 yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin Sukarno.

Sukar Dipraktikkan

Secara historis Negara Republik Indonesia beberapa kali mendesain ulang sistem kepartaian dengan corak tersendiri sebagaimana dipraktikkan sejak era Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi.

Pasca runtuhnya rezim otoritarian Orde Baru, sistem multipartai merupakan pilihan yang ideal untuk dipraktikkan di alam demokrasi, mengingat pada rezim Orde Baru kebebasan seakan terpasung, tidak ada kesempatan sedikit pun bagi warga negara untuk dapat mendirikan partai dengan dalih menghindarkan terjadinya instabilitas politik.

Namun seiring berjalannya waktu, dalih yang dipakai Orde Baru ada benarnya jika kita menengok secara cermat kondisi perpolitikan negara kita. Hal demikian menurut sebagian ahli diakibatkan sistem multipartai yang tidak dapat dikawinkan dengan sistem pemerintahan presidensial. Dalam hal ini jumlah partai yang membludak banyaknya cenderung mengakibatkan gesekan kepentingan antarsetiap partai yang berada di parlemen dengan Presiden yang notabene merupakan kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.

Gesekan kepentingan terjadi tatkala fungsi legislasi telah melibatkan Presiden terlalu jauh. Dalam hal ini DPR melakukan pembahasan dan persetujuan bersama Presiden. Pengertian itu, jika DPR tidak menyetujui rancangan undang-undang yang berasal Pemerintah atau sebaliknya Presiden menolak rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPR, undang-undang tidak akan dihasilkan. Menurut penulis hal ini akan memicu anomali dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam fungsi legislasi dikarenakan ego masing-masing lembaga.

Maka dari itu tak dapat dipungkiri bahwa dengan desain sistem kepartaian yang kita praktikkan sekarang, rasanya Presiden wajib berkoalisi untuk mendapat sokongan suara mayoritas partai yang berada di parlemen demi mewujudkan hubungan yang harmonis antara presiden dan parlemen.

Lantas dengan cara berkoalisi tersebut tentunya mempunyai implikasi bahwa Presiden akan membentuk kabinetnya dengan menteri yang berasal dari partai pendukung. Misalnya jika Presiden Jokowi terpilih lagi, rasanya sukar untuk tidak memberi jatah menteri atau posisi yang strategis kepada partai pendukung. Seperti diketahui partai yang mendukung Jokowi-Maruf Amin berjumlah sepuluh, ditambah Partai Demokrat yang belakangan mulai merapat ke koalisi Indonesia Kerja.

Yang menjadi kekhawatiran kita adalah ketika partai mempunyai peran yang besar dalam menentukan susunan menteri dalam kabinet. Sungguh ironis rasanya jika Presiden kehilangan hak prerogratifnya dalam menentukan susunan menteri di dalam kabinet karena kekuatan partai yang mendukungnya. Dengan demikian rasanya sukar untuk dipraktikkan zaken kabinet di dalam sistem kepartaian multipartai.

Adam Setiawan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed