DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Senin 22 April 2019, 15:00 WIB

Kolom

Suara Rakyat yang "Serak"

Umbu TW Pariangu - detikNews
Suara Rakyat yang Serak Banjir dukungan terhadap KPU pasca-pemilu (Foto: Grandyos Zafna)
Jakarta - Pasca-quick count pemungutan suara 17 April 2019 muncul fenomena klaim kemenangan salah satu capres dengan mengapkir penghitungan surat suara oleh "mesin hitung cepat". Politik kembali menegang. Padahal sebelumnya angin gunung keriaan mencoblos sudah sebegitu menyejukkan batin bangsa yang sempat kelu karena polarisasi politik berbulan-bulan.

Kita sendiri menyaksikan pesta demokrasi kemarin dipuja-puji oleh pemantau dan kepala negara asing. Mereka pangling melihat kondusivitas pemilu yang seakan menumpahkan "lahar" kegairahan politik partisipatif. Demokrasi kita seakan semakin menegas posisinya dalam orbit peradaban, di mata rakyat dan dunia internasional.

Sayang semua ekspresi itu harus terhenti di tikungan perdebatan elektoral yang menjenuhkan. Menjenuhkan, karena kita terus terbentur pada suspensi politik membangun sikap progresif dalam berdemokrasi dari pemilu ke pemilu. Misalnya menihilkan prinsip metodologi proses hitung cepat yang sejatinya sudah dipakai dalam setiap kontestasi sebagai suatu tradisi politik elektoral modern hingga terdengar sayup-sayup gerakan people power yang diembuskan untuk menjustifikasi adanya kecurangan pemilu.

Suara rakyat yang "sakral" sebelumnya, seakan menjadi "serak" ketika podium ucapan selamat atas kemenangan berganti menjadi podium klaim politik yang didasarkan oleh kalkulasi internal. Pada satu sisi menegasi kredibilitas hitung cepat sejumlah lembaga survei yang tergabung dalam Persepi (Perhimpunan Survei Opini Publik) --bahkan mereka diancam hengkang ke Antartatika untuk membohongi penguin di sana-- tetapi bersamaan dengan itu mereka mengelus hasil survei jagoannya, dengan argumentasi "subjektif".

Ada logika yang memuncratkan noda di dinding akal sehat kepemiluan kita. Bagaimana mungkin hasil survei dengan seperangkat peralatan ilmiah yang diletakkan di meja pembuktian publik itu disanggah, sedangkan survei kubu sendiri dibela habis-habisan, dengan kevalidan tolok ukur dan kalkulasi ilmiah yang belum sepenuhnya bisa dipertanggungjawabkan secara metodologis? Lalu atas dasar itu, kemenangan diklaim secara prematur tanpa menjaga perasaan dan privilege Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi mandat secara konstitusional untuk menghitung dan mengumumkan secara resmi hasil perhitungan suara pilpres pada Mei mendatang.

Disorientasi Sikap

Saya menduga ada semacam disorientasi sikap dan kognitif politik akibat ketegangan kontestasi (kampanye politik) selama satu semester lebih yang mendorong elite kita terus memproduksi alibi dan justifikasi di dalam kegalauan politik tingkat dewa. Pasalnya jika memang tiap kontestan bertindak merujuk konstitusi, maka suara rakyat yang sudah disalurkan hendaknya dihitung dan dihargai tidak saja secara kuantitas tetapi juga kualitas, yakni menghargai proses elektoral pasca-pemilu dengan sportif dan jiwa besar menerima konsekuensi dari resultante demokrasi yang ada. Bukan sebaliknya, merespons perhitungan suara dengan kacamata intensional yang dikhawatirkan mempengaruhi respek massa rakyat terhadap citra pemilu dan demokrasi.

Apalagi sudah beredar banyak hoaks versi pasca-pemilu yang mencoba menggiring opini publik. Mulai dari yang menyebut lembaga survei berpihak pada salah satu capres, surat suara di Surabaya sudah tercoblos untuk Paslon 01, 6000 TPS di Bekasi dimenangkan oleh Prabowo, kemudian hasil exit poll di TPS Malaysia, Filipina, Singapura yang memenangkan mutlak Paslon 02, hingga Syekh Ali Jaber yang mendukung Jokowi. Intinya ada semacam upaya untuk mendelegitimasi KPU seolah-olah institusi tersebut rentan curang dan tidak kredibel dalam penyelenggaraan pemilu sehingga gerakan people power harus dikerahkan untuk menjawab hipotesis tendensius tersebut.

Meskipun people power secara diksional bisa diperdebatkan makna, motif, dan urgensinya tetapi dengan latar depan kecurigaan dan pesimisme yang dibangun terhadap penyelenggaraan pemilu selama ini, tidak salah jika sebagian rakyat mengkonotasikannya sebagai sebuah upaya psywar, memobilisasi massa dengan menggunakan tekanan psikologis-represif untuk tujuan tertentu. Mungkin karena konotasi yang dianggap bias demokrasi itulah, Ketua Umum Partai Demokrat Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan melalui surat yang berisi empat poin kepada seluruh pengurus partai dan kadernya agar menarik diri dari segala kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi (detikcom, 18/4).

Kekhawatiran tersebut belakangan menjadi "kurusetra" sinisme dan sindiran dari politisi lain, termasuk oleh senior PAN, Amien Rais, yang lewat akun Instagram-nya berkomentar: "...bahwa pada saat-saat seperti ini memang selalu muncul tokoh yang jadi gagap, ragu-ragu. Jadi serba bimbang, ragu nggak ikut ke mana-mana. Jadi safety player. Jangan ikuti orang seperti itu." Ungkapan tersebut kemudian ditanggapi politisi Demokrat Andi Arief sebagai sindiran dan upaya "menantang" dari Amien Rais terhadap SBY (detikcom, 20/4).

Mencairkan Kebekuan

Sikap SBY tentu berangkat dari kepentingan mengamankan kedaulatan rakyat demi stabilitas politik pasca-pemilu, sebagaimana kerinduan kita bersama agar atmosfer pasca-pemilu bisa membuka peta jalan politik konsolidatif secara damai terutama di antara elite setelah lama "terbelah" karena perbedaan warna ideologi dan kepentingan.

Upaya konsolidasi politik itu sangat strategis maknanya untuk mencairkan kebekuan prinsip politik di kalangan elite prominen politik, sekaligus menginisiasi terciptanya semacam "rekonsiliasi nasional" guna melahirkan "darah segar" kekuasaan dan pemerintahan yang memperjuangkan pemenuhan hak-hak rakyat Indonesia (acting in the best interest of the public) secara tulus dengan optimisme dan harapan yang baru. Jika kemudian ada tujuan-tujuan derivatif politik di balik itu seperti yang dicurigai oleh Amien Rais dan yang lain, biarlah waktu yang membuktikan. Toh kita tidak berhak menghakimi inisiatif baik, apalagi mencoba mendahului waktu.

Yang penting dari pemilu, khususnya pasca-pemilu kemarin, rakyat mengharapkan ada imajinasi dan tabiat politik baru yang dikedepankan oleh elite, termasuk sikap politik yang siap kalah dan menang sesuai rule of the game. Kedewasaan dan sikap negarawan inilah yang akan mempertahankan kontinuitas rezim demokrasi dalam menghasilkan kekuasaan yang humanis, berkeadilan berdasarkan napas konstitusi.

Pemilu bagaimanapun adalah wadah bagi berlangsungnya strategi voice dan exit politik di mana rakyat menyuarakan apa yang diinginkan dan menjadi pilihannya sekaligus melakukan penghindaran atau mengalihkan ke yang lain jika upaya untuk memenuhi kepentingannya gagal dijalankan oleh pemerintah. Artinya berhak dan kedaulatan penuh menilai pemimpinnya, termasuk memiliki hak preprogatif agar suaranya dihargai dengan cara yang elegan, demokratis dan beradab.

Kita khawatir, jika suara rakyat terus dikapitalisasi dengan dalih-dalih yang irasional dan diskriminatif, maka upaya mengonsolidasikan demokrasi pasca-Pemilu 2019 akan tertahan dalam genggaman faksi-faksi kepentingan yang tapa disadari sedang berupaya membajak demokrasi (hijacked democracy) untuk mengejar tujuan politik parsial.

Kita berharap pertemuan Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto di Kertanegara segera mewujudkan upaya untuk menyudahi segala centang perenang ini. Bagaimanapun adu pernyataan akan terus bergulir mewarnai perdebatan elektoral ke depan dan bahkan akan makin menggaduhkan ruang politik kita selama kanvas kontestasi politik hanya dilukis dengan warna ambisionalitas politik yang kental.

Umbu TW Pariangu dosen FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed