DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Senin 22 April 2019, 10:25 WIB

Kolom Kang Hasan

Menyembuhkan Luka Indonesia

Hasanudin Abdurakhman - detikNews
Menyembuhkan Luka Indonesia Hasanudin Abdurakhman (Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta - Ada begitu banyak orang yang tidak mau memilih Jokowi dalam pemilihan presiden tahun ini. Apa alasannya? Saya beberapa kali bertanya pada orang-orang yang enggan memilih Jokowi itu. "Kalau Jokowi jadi presiden lagi, nanti azan akan dilarang," jawabnya.

"Tapi sekarang saja Jokowi sudah presiden, dan sudah hampir 5 tahun, tapi azan tidak dilarang."

"Oh belum. Nanti, kalau dia sudah berkuasa di periode kedua."

"Tapi di periode kedua ini yang akan jadi wakil presiden adalah seorang ulama. Bagaimana mungkin pemerintah yang wakil presidennya ulama akan melarang azan?"

"Itu kan cuma dipakai sementara, seperti orang mendorong mobil mogok. Nanti kalau mobilnya sudah jalan, yang mendorong akan ditinggalkan," dalihnya.

Orang-orang itu berbicara dengan sangat yakin. Dugaan saya keyakinan itu bahkan tidak akan berubah ketika nanti Jokowi benar-benar menjadi presiden untuk periode kedua, dan tidak melarang azan. Meskipun faktanya Jokowi tidak melarang azan, dia tetap akan dianggap akan melarang azan. Mereka pasti punya dalih untuk menjelaskan kenapa kepercayaan mereka tidak cocok dengan kenyataan. Misalnya dengan mengatakan, "Ini karena terus kita tekan, sehingga Jokowi tidak berani."

Selama 5 tahun terakhir ada banyak orang yang berpikir dengan cara seperti itu. Mereka menelan informasi palsu, mempercayainya sebagai kebenaran, dan terus mempercayainya meski sudah dihadapkan dengan kenyataan yang bertentangan dengan apa yang mereka percayai. Ada orang-orang yang menjadikan informasi palsu sebagai basis kepercayaan, dan kepercayaan itu tidak bisa berubah. Mereka bahkan juga percaya bahwa informasi yang bertentangan dengan kepercayaan mereka adalah informasi palsu.

Dengan sistem kepercayaan seperti itu, sangat sulit untuk mengubah orang-orang ini. Kontra-narasi tidak akan pernah efektif untuk mengubah informasi yang mereka percayai. Pelurusan informasi akan dianggap bagian dari kebohongan untuk menipu mereka.

Ini memang tidak terjadi secara kebetulan. Kepercayaan semacam itu tidak muncul secara kebetulan. Ia tumbuh dari aliran informasi yang terus diproduksi dan disebarkan secara sistematis. Saluran yang dipakai adalah saluran yang orang terbiasa tidak memasang filter di situ, yaitu saluran agama. Informasi yang sampai langsung masuk ke sistem kepercayaan, dan sangat sulit untuk diubah tadi. Sulit bagi saya untuk membayangkan bahwa semua ini terjadi secara kebetulan, tanpa rekayasa.

Setelah pemilihan presiden berlalu, apakah kepercayaan itu akan berubah? Sepertinya tidak. Yang kita saksikan menjelang pemilihan presiden ini bukan kejadian tunggal. Ini adalah lanjutan dari gejala yang tumbuh pada pemilihan presiden tahun 2014, yang tetap terpelihara selama hampir 5 tahun. Awalnya mungkin lebih dahulu lagi, yaitu tahun 2012, saat Jokowi sedang maju dalam pemilihan Gubernur DKI.

Bagi saya tak penting orang memilih Jokowi atau tidak, karena itu adalah pilihan bebas dalam ruang demokrasi. Masalahnya bukan memilih Jokowi atau tidak. Masalahnya adalah berpikir dengan cara yang benar atau tidak. Berpikir dengan cara yang salah akan menjadi masalah besar yang efeknya akan berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan.

Bisa dikatakan bahwa sebagian rakyat Indonesia ini sedang sakit, yaitu sakit pikiran. Sakit akibat virus yang dikembangbiakkan dalam rangka memenangkan persaingan politik. Penyakit ini sulit disembuhkan, dan pembuat serta penyebarnya memang tidak ingin menyembuhkan. Orang-orang sakit ini adalah ladang investasi bagi mereka.

Tentu saja ini tidak boleh dibiarkan. Ini ibarat sebagian dari tubuh Indonesia ini terluka, dan cukup parah. Luka itu harus disembuhkan. Upaya-upaya untuk meluruskan informasi mesti terus dilakukan. Karena sifatnya yang sulit diluruskan tadi, upaya meluruskan informasi seharusnya lebih intensif dan lebih efektif lagi.

Suka atau tidak, kita harus mengakui bahwa pemerintah memang kendor dalam penanganan hoax. Ada banyak penyebar hoax dan ujaran kebencian yang bebas berkeliaran. Lho, bukankah sudah banyak yang ditangkap? Itu hanya sebagian kecil, kelasnya pun kroco. Yang kelas kakap masih bebas berkeliaran dan menjadi tokoh terhormat. Ibarat upaya memadamkan api, yang disentuh selama ini hanyalah lidah api, sedang pangkalnya sama sekali tidak tersentuh.

Kalau kita katakan sulit, memang sulit. Tapi pemerintah tidak boleh menyerah dengan alasan itu, karena ini adalah masalah bangsa yang krusial sifatnya. Segala jenis pendekatan harus dilakukan. Lebih penting lagi, langkah yang diambil harus terintegrasi, tidak boleh parsial saja. Misalnya, pendekatan hukum semata akan menimbulkan gejolak. Tapi tanpa tindakan hukum, berbagai langkah mungkin tidak akan efektif.

Salah satu cara yang mungkin akan efektif adalah dengan memakai gerakan masyarakat. Hoax beredar di tengah masyarakat, dilawan dengan penyebaran kontra-narasi secara masif juga, oleh anggota masyarakat yang lain. Tapi cara ini bukan tanpa risiko. Potensi semakin lebarnya polarisasi akan sangat tinggi, bahkan risiko pecahnya konflik terbuka pasti ada.

Sulit, penuh risiko, melelahkan, semua harus dihadapi. Perhatikan bahwa ini bukan masalah Jokowi, dalam arti bukan usaha agar seluruh rakyat menyukai Jokowi. Ini adalah soal bagaimana meluruskan cara berpikir masyarakat, meluruskan informasi yang mereka terima. Ini soal merawat kesehatan mental bangsa.

Hasanudin Abdurakhman cendekiawan, penulis dan kini menjadi seorang profesional di perusahaan Jepang di Indonesia


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed