DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Jumat 19 April 2019, 15:00 WIB

Kolom

Mengawasi Presiden Terpilih

Novance Silitonga - detikNews
Mengawasi Presiden Terpilih Foto: Willy Kurniawan/REUTERS
Jakarta - Pemilu sudah selesai dilakukan dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang bekerja melakukan rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang. Reaksi cepat bermunculan dari lembaga-lembaga hitung cepat yang terdaftar di KPU. Dengan metodologi yang teruji dan sajian angka-angka statistik mereka mampu memberi proyeksi tentang presiden yang memperoleh suara terbanyak dari pemilih. Apakah valid dan reliable?

Pengalaman membuktikan tidak terlalu jauh hasil hitung cepat dengan hasil hitungan resmi KPU. Kita bisa membaca hasil hitung cepat dari beberapa lembaga ternama, sebut saja Litbang Kompas, LSI Denny JA, SMRC, dan Indo Barometer. Secara umum mereka mendapatkan kisaran angka yang tidak jauh beda untuk perolehan suara masing-masing calon presiden yaitu 54 persen untuk pasangan Jokowi-Ma'ruf dan 45 persen untuk pasangan Prabowo-Sandi.

Hasil hitung cepat secara politik diartikan bahwa rakyat masih memberi kesempatan kepada Jokowi untuk membawa republik ini ke arah yang lebih maju seperti slogan mereka selama kampanye "Indonesia Maju". Kali ini Jokowi tidak tandem dengan figur yang pengalaman dalam mengurus pemerintahan, lihai dalam solusi perdamaian domestik dan internasional, paham struktur ekonomi makro serta pengusaha yang berhasil dan punya banyak perusahaan yang mapan, melainkan didampingi oleh salah satu Ulama Besar Republik ini, K.H. Ma'ruf Amin yang khatam masalah-masalah kebangsaan dan pluralitas. Sosok disegani dan dihormati oleh umat Islam umumnya dan Komunitas Ulama khususnya.

Kehadiran ulama di istana membuktikan kepada pemilih yang mayoritas Islam bahwa Jokowi ramah terhadap Islam dan memberikan tempat yang istimewa (wakil presiden). Dengan demikian, selain didukung oleh mayoritas partai di parlemen, kerja-kerja Jokowi bersama Ma'ruf akan dikawal oleh mayoritas umat Islam bahkan jika melihat hasil penghitungan suara sementara di daerah Bali, Tapanuli, Samosir, sebagian besar Papua yang mayoritas non-muslim, memberikan suara di atas 90 persen kepada incumbent. Dukungan politik massa kepada mereka besar sekali dan itu modal utama terbesar sebagai presiden terpilih.

Langkah Selanjutnya

Indonesia Maju, itulah slogan kampanye yang diusung oleh pasangan Jokowi-Ma'ruf. Untuk mencapainya, Jokowi sangat percaya bahwa kerja dan optimisme adalah jembatan untuk ke sana. Dengan pengalaman selama 5 tahun sebagai presiden dan karakter seorang pengusaha yang selalu melekat dalam dirinya, Jokowi semakin percaya diri bahwa ia mampu membawa negeri ini menjadi negeri yang maju. Ia sungguh merasakan, alam semesta memberi restu kepadanya. Saatnya untuk bekerja penuh dengan ketulusan dan keberanian. Toh tidak ada beban masa lalu, seperti yang ia katakan di kampanye akbarnya menjelang masa tenang.

Setidaknya tiga hal pertama yang sebaiknya dilakukan oleh presiden terpilih. Pertama, proyek pembangunan infrastruktur yang menghabiskan anggaran supermega, dipastikan ada jaminan untuk dilanjutkan. Proyek pembangunan akan membawa ekonomi nasional semakin baik. Angka pertumbuhan ekonomi diharapkan membawa rakyat semakin sejahtera dan bahagia.

Kedua, secara politik, langkah presiden selanjutnya yang menarik dicermati adalah penggunaan hak prerogatif memilih menteri-menteri yang profesional dan berintegritas. Koalisi partai politik pendukung Jokowi yang tambun menjadi tantangan menentukan siapa untuk posisi apa. Belum lagi kehadiran sosok-sosok terdekat presiden dari non-partai, hampir dipastikan membuka konflik manifes antara "berkeringat (parpol)" dengan "tak berkeringat". Tentu jamak elite partai politik yang profesional, namun banyak pula jauh dari yang diharapkan. Kasus menteri tersangkut korupsi dan kasus OTT KPK menjadi contohnya. Mereka yang tersangkut korupsi dan kena OTT KPK adalah beban bagi presiden.

Sikap moderat presiden menggunakan hak prerogatif memilih para menteri biasanya akan diambil sebagai langkah aman untuk mengapresiasi kerja keras para partai pendukung. Dalam konteks demokrasi elektoral Indonesia, tak ada presiden tanpa partai politik. Ketika presiden telah terpilih, partai pendukung layak diperhatikan untuk posisi eksekutif lainnya (menteri, komisaris BUMN, dan lain-lain) sepanjang mereka mampu bekerja secara profesional dan penuh pengabdian.

Ketiga, presiden juga menyadari bagaimana relasi sosial, keluarga, pertemanan selama masa-masa menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden, terbelah secara diametral. Akan lebih baik apabila presiden secara langsung memulihkan hubungan masyarakat yang sinis menjadi harmonis. Persaudaraan sesama manusia dan anak bangsa menjadi pilar penting untuk membangun Indonesia Maju. Presiden hendaknya memandang penting bahwa merangkul pihak "lawan" adalah karakter seorang negarawan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh negarawan besar dunia Nelson Mandela.

Mengawasi

Rakyat pasti berharap banyak kehidupan mereka akan lebih baik lagi. Mereka percaya presiden yang mereka pilih tidak akan khianat dan mengecewakan mereka. Namun, rakyat perlu memahami bahwa presiden tidak lepas dari khilaf. Sepanjang lima tahun ke depan ada banyak hal yang mungkin terjadi. Rakyat harus mengawasi kinerja presiden. Mengapa? Dalam demokrasi, oposisi diberi tempat untuk menjalankan perannya. Oposisi diperlukan sebagai instrumen kendali bagi rezim agar selalu on the track, menjalankan amanat konstitusi.

Kecenderungan yang muncul dari oposisi adalah kritik tanpa titik. Artinya, kritik tidak ada habis-habisnya. Semua yang dilakukan pemerintah cenderung salah atau khianat dalam optik politik mereka. Namun justru di sini pula kecerdasan rakyat dituntut, melihat mana kritik yang memang pas dialamatkan ke presiden dan jika memang pas, oposan harus diapresiasi dan didukung. Tidak perlu memandang oposan sebagai sosok yang keji dan beringas sehingga merugikan presiden pilihannya. Tidak pula lantas menuduh oposan sebagai basis gerakan balas dendam lalu membela presiden dengan jurus mabuk.

Rakyat yang bertanggung jawab adalah rakyat yang selalu mengawasi pemimpinnya. Rakyat yang sadar politik adalah rakyat yang mencari dan bertemu wakilnya di parlemen dan menyampaikan aspirasi, keluhan, dan harapan mereka kepada parlemen agar disampaikan kepada presiden. Tentu tidak bisa atau setidak-tidaknya sangat sulit bagi rakyat secara langsung dapat bertemu presiden dan langsung menyampaikan aspirasinya. Mereka pasti berbenturan dengan protokoler yang ketat.

Pasca penetapan presiden terpilih oleh KPU, siapapun dia adalah Presiden Republik Indonesia, bukan presiden para pendukung dan pemilihnya. Dia harus bekerja untuk semua rakyat termasuk yang memilih lawannya. Dia dan pasangannya harus membuktikan bahwa mereka adalah "Bapak" untuk semua anak bangsa. Merajut kembali kohesi sosial yang sudah terkoyak selama masa-masa kampanye pilpres.

Novance Silitonga Direktur Populus Institut


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed